HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.
Yenny Wahid Dampingi Prabowo Temui Menhan Malaysia

By On Januari 24, 2020

Jakarta, Sorot Bola Mata-Komisaris Independen Garuda Indonesia yenny wahif bertemu dengan menhan prabowo subianto. Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Menhan Malaysia Mat Sabu.
Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Prabowo, Kementerian Pertahanan RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/1/2020). Yenny mengaku berteman baik dengan Mat Sabu.
"Itu pertemuan dengan Menhan Malaysia, Pak Mat Sabu. Kebetulan kawan baik saya. Iya (bertemu di Kemhan), kebetulan saya kenal secara pribadi dengan Pak Mat Sabu. Beliau adalah seorang tokoh Islam di Malaysia," ujar Yenny Wahid dalam keterangannya.Mat Sabu diketahui tengah berkunjung ke Indonesia. Menurut Yenny, Mat Sabu ingin menguatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia.
"Kunjungan beliau ke Indonesia adalah dalam rangka menguatkan kerja sama pertahanan antara Indonesia-Malaysia. Terutama menghadapi tantangan regional, misalnya masalah keamanan di daerah perairan Malaysia, di mana beberapa warga negara Indonesia telah menjadi korban penculikan," ucap Yenny Wahid.
"Pertama, saya lapor tentang rencana kunjungan Menhan Malaysia ke pesantren dan ke PBNU besok. 
Kebetulan saya yang membantu memfasilitasi. Lalu kita bicara tentang masalah kebangsaan. Beliau memberi support dan banyak memberi masukan dalam mengawasi Garuda ke depannya nanti," ucap Yenny Wahid.Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu lalu mengungkap obrolannya dengan prabowo. Dia membahas beberapa hal, seperti soal kebangsaan.
"Kami bicara tentang juga tentang teknologi terbaru, juga tentang pentingnya karakter seorang pemimpin, terutama pemimpin bisnis," tutur dia.(sbm/dn)

Pegawai P3K dan PNS, Ini Perbedaan dan Persamaannya

By On Januari 23, 2020

Sorot Bola Mata- Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) merupakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki tingkatan berbeda dengan PNS. Jika honorer atau pegawai lain untuk bisa menjadi PNS harus melalui tes seleksi CPNS, sama halnya dengan P3K yang harus melakukan tes secara bersamaan dengan ketentuan yang berlaku. Tidak semua honorer bisa langsung diangkat menjadi P3K, tetap ada prosedur yang harus dilakukan dan dijalani.
PNS dan P3K memiliki sidikit perbedaan, dan menjadi sebuah ke iri-an untuk tenaga honorer yang tidak lulus tes CPNS. Karena dengan menjadi P3K tidak jauh berbeda dengan honorer biasa, hanya diberikan gaji dan tunjangan yang lebih layak dari pemerintah.
Namun sebagian pegawai honorer beranggapan bahwa perubahan honorer menjadi P3K merupakan penamaan jabatan yang diperhalus. Alasannya mereka menganggap honorer dan P3K adalah sama tidak berbeda.
P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan jabatan yang lebih tinggi dari honorer. Jika honorer diberi gaji dari pemerintah daerah, maka PPPK diberi gaji dari pemerintah pusat dan memiliki undang-undang tersendiri seperti yang terdapat dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014, yaitu P3K memiliki hak untuk memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi, sedangkan PNS memiliki 2 hak yang berbeda yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiunan.
Untuk pemberhentian pegawai, PNS diberlakukan pemberhentian dengan hormat karena meninggal dunia, pemberhentian sendiri, telah mencapai batas usia pensiun, tidak bisa melakukan tugas karena tidak cakap jasmani/rohani, dan karena kebijakan pemerintah untuk dilakukan pensiun usia dini. Ditambah dengan batasan-batasan umur pensiun yang telah ditentukan.
Sedangkan untuk P3K, yang menjadi perbedaan adalah karena habis masa perjanjian kerja dengan pemerintah. 
Masa kerja yang diberlakukan tergantung kebutuhan instansi terkait dan tidak diberikan Nomor Induk Pegawai oleh pemerintah. 
Perjanjian kerja yang dilakukan untuk satu tahun dan akan dilakukan perpanjangan jika instansi masih membutuhkan dan kualitas kinerja pegawai. Dengan kata lain, P3K merupakan PNS yang di kontrak. Namun adakah pernyataan seperti itu? Karena tunjangan dan gaji sama diberikan hanya jaminan pensiunan dan hari tua yang tidak diberikan serta waktu kerja yang tidak tetap.
Sebenarnya semua pegawai honorer, P3K atau semua orang yang ingin menjadi PNS memiliki peluang yang sama, hanya karena kemampuan, pengetahuan dan waktu belum menentukan, termasuk honorer yang gagal pada tes seleksi sebelumnya, untuk lebih memahami soal dan kondisi saat melakukan seleksi tes CPNS. 
Pemahaman materi akan mempermudah saat tes dilaksanakan dengan mempelajari materi pembelajaran yang sesuai, ditambah kondisi saat ini untuk penerimaan tes CPNS adalah dilakukan dengan menggunakan sistem Enkripsi dan Dekripsi, sedangkan untuk tahapan tes kemampuan dasar diterapkan sistem penggunaan komputer atau disebut dengan CAT CPNS.
Dengan memahami hal seperti itu, setidaknya bisa mengurangi resiko untuk kegagalan tes seleksi CPNS. Memang, banyak pegawai P3K yang tidak mau untuk mengikuti tes CPNS untuk bisa menembus seleksi tersebut. 
Namun telah menjadi keputusan pemerintah bahwa P3K harus mengikuti seleksi ulang jika ingin naik pangkat menjadi PNS, lamanya kerja kontrak yang dilakukan oleh pegawai tersebut tidak menentukan bahwa kinerjanya bisa menjadi jaminan untuk naik pangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
"Kenapa harus memaksakan diri kalau tidak memenuhi syarat PNS. PPPK kan juga mirip PNS. Bedanya di pensiun saja," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin di Kantor Staf Presiden, Jakarta beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari JPNN.
Dia mengungkapkan, nilai gaji serta tunjangan PPPK setara PNS. Bisa mendapatkan gaji ke-13, THR, tunjangan kinerja, dan lainnya. Yang membedakan hanya pensiun.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menambahkan, karena kesejahteraannya setara makanya rekrutmennya ketat seperti CPNS. Mulai dari usulan kebutuhan PPPK dari instansi, kemudian penetapan formasi, tes seleksi kompetensi dasar dan bidang, dan lainnya.
"PNS dan PPPK kan sama. Cuma PNS itu menduduki jabatan struktural. PPPK jabatan fungsional. PNS dapat pensiun, PPPK tidak. Cuma untuk pensiun kan bisa dibahas dengan BPJS Ketenagakerjaan," terangnya.(sbm/fox)

Yuk Cek Hiburan yang Pemprov DKI siapkan untuk perayaan imlek 2571

By On Januari 23, 2020

Jakarta, Sorot Bola Mata-Menyambut Tahun Baru Imlek 2571, Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Pendidikan Mental dan Spiritual kembali menggunakan ruang publik untuk menghadirkan acara- acara menarik bagi seluruh warga Jakarta mulai dari atraksi Barongsai hingga kuliner khas Pecinan.

Misalnya pada hari ini Kamis (23/1) hingga Jumat (24/1), atraksi Barongsai disertai pertunjukan Gambang Kromong dan Tanjidor khas Betawi direncanakan akan menghibur warga Ibu Kota di jam pulang kantor yaitu 17.00- 19.00 WIB di dua lokasi yaitu di depan Hotel Grand Hyatt (dekat Bundaran HI) dan Taman Dukuh Atas.

Pertunjukan barongsai juga akan ditampilkan di hari Perayaan Imlek tepatnya Sabtu (25/1) di Thamrin 10 yang merupakan 'melting pot' baru yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.

Hingga Minggu (26/1) pertunjukan Barongsai masih dapat disaksikan masyarakat Jakarta khususnya lewat acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau umum dikenal sebagai 'Car Free Day'.

Selain itu, ditanggal yang sama Thamrin 10 juga akan menampilkan pertunjukan wayang potehi yang merupakan hiburan khas dari Negeri Tirai Bambu.

Untuk kuliner, Thamrin 10 menyediakan pilihan yang beragam dengan tema 'Chinese Food Festival' dengan durasi yang cukup lama yaitu mulai tanggal 15 Januari hingga 5 Februari 2020.

Pesta kuliner ala Pecinan di Thamrin 10 pun terus berlanjut dengan konsep 'Festival Bakmi' di tanggal 3 Februari- 9 Februari 2020.

Sebagai puncak acara perayaan imlek, Pemprov DKI juga menyiapkan perayaan Cap Go Meh di tiga titik 'Little Chinese Town' di Jakarta yaitu Petak Sembilan Glodok, Jakarta Barat; Jatinegara, Jakarta Timur; dan Kampung Duri, Jakarta Barat.

Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta Hendra Hidayat mengatakan keseluruhan rangkaian acara dilakukan agar masyarakat yang tidak merayakan imlek pun dapat menikmati pertunjukan- pertunjukan khas menyambut Tahun Baru Cina.

"Karena memang kita semangatnya itu, pertama kesetaraan kemudian kebersamaan dan persaudaraan," kata Hendra menjelaskan konsep Perayaan Imlek yang akan dirayakan di Ruang Publik Jakarta, Rabu (22/1).(sbm/ant)

Polisi Kembali Sita Rp4,1 Miliar Aset MeMiles

By On Januari 21, 2020

SURABAYA, Sorot Bola Mata-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur kembali menyita uang aset investasi "MeMiles" sebesar Rp4,1 miliar yang didapat dari tiga rekening berbeda milik dua tersangka yakni Direktur PT Kam and Kam Kamal Tarachan dan motivator Martini Luisa.
"Ketiga rekening ini terkait dengan dua tersangka yang ada," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jatim di Surabaya, Selasa (21/1/2020).
Polisi menduga uang tersebut akan diselewengkan oleh Direktur PT Kam and Kam, sebab dalam temuannya tidak disimpan di rekening perusahaan, namun pribadi.
"Ini sudah ada pengalihan rekening inti perusahaan PT Kam and Kam. Bahkan juga keluar dari jalurnya, maka kami lakukan penyelamatan terkait aset tersebut," ucapnya.
Dengan adanya penyitaan uang itu maka maka total aset yang disita Polda Jatim saat ini menjadi Rp128 miliar dari Rp761 miliar omzet secara keseluruhan.
"Aset awal yang disita Rp122 miliar, kemudian bertambah Rp2 miliar. Saat ini Rp4,1 miliar dari tiga rekening," kata perwira dengan tiga melati di pundak tersebut.
Ke depan, kata dia, penyidik masih terus menelusuri rekening yang sudah disita karena total terdapat tujuh rekening.
"Ini tiga rekening yang sudah dilakukan penyelamatan aset sehingga masih ada empat lagi," tutur mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat tersebut.(sbm/bs)

Begini Rencana Aksi PUPR dan Pemprov Jabar Atasi Banjir

By On Januari 19, 2020

Sorot Bola Mata-Kementerian pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) dan Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengadakan Rapat Koordinasi membahas Rencana Aksi Penanggulangan Bencana banjir di Jabar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, dalam rakor tentang banjir yang terjadi pada Januari 2020, ada sembilan kabupaten dan kota di Jawa Barat ini yang mengalami banjir.
Misalnya Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.
Dalam rakor bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah bupati/wali kota, kepala dinas dan perwakilan pusat menemukan bahwa jika Terowongan Nanjung di Curug Jompong beroperasi, banjir di cekungan Bandung seperti daerah Dayeuhkolot tidak berlangsung lama, bahkan nyaris tidak terdengar adanya banjir.
“Untuk banjir Citarum, kami ingin sampaikan dengan hujan paling besar pada 17 Desember (2019) banjir tidak berkepanjangan di Dayeuhkolot, karena beroperasinya Terowongan Nanjung berfungsi untuk memperlancar aliran Sungai Citarum ke hilir,” ujar Basuki dikutip dari siaran pers, Sabtu (18/1/2020).
Lebih lanjut, untuk mengurangi banjir di cekungan Bandung secara signifikan, Kementerian PUPR melalui Balai  Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum tengah menyelesaikan sodetan Cisangkuy yang bisa mengalirkan 80 persen air dari sungai Cisangkuy langsung ke Citarum.
Menteri Basuki berharap, April 2020 proyek sodetan Cisangkuy ini bisa selesai sehingga banjir di Dayeuhkolot dan sekitarnya bisa dikendalikan secara optimal.
Dengan demikian dia berharap pada 2020 ini banjir di cekungan Bandung bisa dikendalikan dan lebih baik. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memfokuskan ke hilir, seperti Karawang, Muara Gembong, Cilamaya yang tahun ini juga terkena banjir besar.
“Kita akan bangun Bendungan Cibeet dan Cijuray yang ditargetkan bisa terealisasi mulai tahun depan dan pembangunan bendungan diharapkan selesai paling lambat 2024,” terangnya.
Basuki beralasan, strategi ini dikarenakan Bendungan Cibeet yang ada di Kabupaten Bogor berfungsi untuk mengendalikan banjir di Karawang dan Bekasi, sehingga penduduk ingin ada bendungan sendiri di Cijuray untuk irigasi di Kabupaten Bogor.
“Kita pastikan itu (Bendungan Cibeet dan Cijuray) dibangun dua-duanya kalau diperlukan rakyat, tidak perlu mana yang duluan,” tambahnya.
Sementara, untuk Bendungan Sukamahi dan Ciawi yang akan berfungsi sebagai pengendali banjir di Jakarta, Basuki berharap bendungan tersebut bisa beroperasi di akhir 2020. 
Adapun pembebasan lahan untuk kedua bendungan tersebut sudah mencapai 98 persen, sementara progres pembangunan sendiri mendekati 50 persen.(sbm/bs)

Hasil Semifinal Indonesia Masters 2020: Kevin/Marcus ke Final, Indonesia Raih Satu Gelar

By On Januari 19, 2020

JAKARTA, Sorot Bola Mata-Indonesia memastikan satu gelar di Indonesia Masters 2020 di nomor ganda putra setelah Kevin Sanjaya/Marcus Fernaldi Gideon melangkah ke babak final.
Bermain di Istora Senayan, Sabtu (18/1/2020), Kevin/Marcus masuk ke partai puncak usai mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik dari Malaysia dengan skor 21-19 dan 21-19.
Di final, Kevin/Marcus akan menghadapi Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang menumbangkan juniornya Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di semifinal dalam tiga game dengan skor 21-12, 18-21, 21-17.
Di game pertama, Fajar/Rian tidak dapat mengeluarkan permainan mereka. Di game kedua, Fajar/Rian membalas dan game penentuan terpaksa dimainkan. Sudah unggul 14-12 di game ketiga, Fajar/Rian melakukan kesalahan beruntun dengan gagal mengembalikan servis Ahsan yang begitu tipis, Hendra/Ahsan pun balik unggul dan akhirnya memegang kendali permainan.
"Lawan lebih berani, nggak gampang mati sendiri dan lebih cerdik. Waktu kecolongan di bola datar, di poin-poin krusial, hilangnya cepat begitu saja, nggak pakai reli," kata Rian soal pertandingan.
"Di poin-poin kritis mereka berani berspekulasi, memang mainnya cerdik, kami kalah di sini," tambah Fajar.
Tanding dengan sesama pemain Indonesia, keduanya tak didampingi oleh pelatih. Ahsan/Hendra dan Fajat/Rian mengatakan hal ini memiliki dampak positif dan negatifnya.
"Kalau tidak didampingi pelatih ada bagusnya juga, kami bisa kasih masukan ke partner masing-masing. Jadi bisa rundingkan taktiknya bagaimana," kata Hendra.
"Seperti yang dibilang koh Hendra, keuntungan nggak didampingi pelatih itu kami harus berpikir sendiri. Tapi kerugiannya kalau lagi blank, dua-duanya lagi blank, nggak ada yang ngingetin," tambah Fajar.
 Selain Ahsan/Hendra, Indonesia juga meloloskan dua wakil lainnya, yaitu ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting.(sbm/bs)

Komisioner KPU tersangka, KPK berencana periksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto

By On Januari 17, 2020

Sorot Bola Mata-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan suap dalam proses penetapan penggantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024.
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, mengatakan ada tiga tersangka lainnya, yakni Agustiani Tio Fridelina, yang merupakan orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku yakni calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, serta Saeful yang disebut sebagai pihak swasta.
Agustiani adalah anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2008-2012, Harun adalah bekas caleg DPR pada Pemilu 2019 dari PDI-P, dan Saeful merupakan staf Sekretariat DPP PDI-P.
Tentang disebutnya nama Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang disebutkan kemungkinan mengetahui kasus ini, KPK mengatakan pihaknya tengah mendalami siapa sumber dana dalam kasus suap ini.
Jika ditemukan mengarah kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, kata Lili Pintauli Siregar, pihaknya bisa saja akan memanggilnya.
"Tidak saja Hasto, tapi yang berhubungan dengan perkara ini. Kalau ada hubungan akan ada panggilan," katanya.

Apa tanggapan Hasto Kristianto?

Sebelum KPK menggelar jumpa pers pada Kamis (09/01) malam, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menjawab informasi tentang dugaan dua orang stafnya yang disebutkan diduga terlibat dalam kasus ini.
Kepada wartawan pada Kamis siang, Hasto mengaku belum mengetahui tentang dua orang yang disebut stafnya tersebut. "Sampai saat ini kami masih belum tahu," katanya di sebuah acara di Kemayoran, Jakarta, Kamis (09/01).
Walaupun begitu, Hasto menegaskan bahwa pembinaan staf sekretariat DPP PDIP merupakan tanggungjawabnya sebagai Sekjen partai.
Dia menegaskan, sebagai kader partai, para staf partai wajib menjalankan ideologi partai, termasuk tidak melakukan tindakan melawan hukum.
"Saya perlu melakukan penegasan. Bahwa sebagai Sekjen, saya bertanggung jawab di dalam membina seluruh staf, seluruh anggota, seluruh kader partai. Karena itu merupakan tugas yang diberikan AD/ART," ujarnya.
Dia mengatakan apa yang menjadi tindakan para kader menjadi tanggung jawab partai, tetapi bukan yang menyangkut persoalan hukum.
"Apa yang menjadi tindak para anggota dan kader partai, partai tentu saja ikut bertanggung jawab. Tetapi ketika itu sudah menyentuh persoalan hukum, partai tidak bertanggung jawab," katanya.

Seperti apa kronologi kasus ini?

Dalam kasus ini, kata Lili Pintauli, Wahyu Setiawan diduga meminta uang sebesar Rp900 juta kepada Harun Masiku agar ditetapkan oleh KPU menjadi anggota DPR RI pengganti antar waktu menggantikan caleg yang meninggal, Nazaruddin Kiemas.
Padahal, keputusan KPU pada 31 Agustus 2019 menyatakan Riezky Aprilia sebagai pengganti mendiang Nazaruddin Kiemas lantaran memperoleh suara terbanyak kedua di dapil Sumsel I.
Keputusan KPU dalam rapat pleno 7 Januari 2020 juga menyatakan menolak surat permohonan PDI Perjuangan yang meminta KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR pengganti Nazaruddin.
"Untuk membantu HAR (Harun Masiku) sebagai PAW atau pengganti antar waktu, WSE (Wahyu Setiawan) meminta dana operasional Rp900 juta dan untuk merealisasikan dilakukan dengan dua kali operasi pemberian yaitu pada pertengahan Desember 2019," ujar Lili di Gedung KPK, Kamis (09/01).
PDIP, menurut Lili Pintauli, berbekal fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan partai sebagai penentu suara dan pengganti antar waktu.
Tapi setelahnya Wahyu Setiawan justru menghubungi DON --yang disebut sebagai pengacara-- dengan mengatakan telah menerima 'dana operasional' dan 'akan mengupayakan kembali agar Harun menjadi anggota DPR pengganti.
Esoknya, yaitu pada 8 Januari 2020, Wahyu pun meminta lagi uang pemberian Harun kepada orang kepercayaannya ATF. Di sinilah, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
"KPK mengamankan uang Rp400 juta di tangan ATF dalam bentuk Dollar Singapura dan setelah melakukan pemeriksaan dalam waktu 1x24 jam dilakukan gelar perkara."
"KPK menyimpulkan ada tindak pidana korupsi menerima hadiah atau penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024."
Dalam perkara ini keempat tersangka dikenai pasal 12 ayat 1a/b dan pasal 5 ayat 1a/b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tiga tersangka telah ditahan.
"KPK juga meminta HAR (Harun) segera menyerahkan diri," tukas Lili Pintauli.

Selidiki sumber dana

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menjelaskan penyelidiknya tengah mendalami siapa sumber dana dalam kasus suap ini. Jika ditemukan mengarah kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, katanya, akan dipanggil.
"Tidak saja Hasto tapi yang berhubungan dengan perkara ini. Kalau ada hubungan akan ada panggilan.
Hak atas foto
KPK juga akan memastikan keterkaitan DON dan SAE dengan Hasto Kristianto yang disebut-sebut sebagai asistennya.
"Itu pada penyidikan akan diperiksa apakah staf Hasto, tentunya akan tergambar jelas," ujarnya.
Hingga kini KPK telah menyegel sejumlah tempat mulai dari rumah Wahyu Setiawan dan ruang kerjanya. Sementera proses penggeledahan, masih menunggu persetujuan Dewan Pengawas.

Anggota KPU di pusat daerah harus mewas diri

Ketua KPU, Arief Budiman, memastikan keputusan penetapan penggantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 merujuk pada Undang-Undang, bukan fatwa Mahkamah Agung. Itu mengapa dalam rapat pleno, KPU memutuskan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI pengganti antara waktu menggantikan Nazaruddin Kiemas.
"Undang-Undang menentukan kalau seseorang terpilih dan karena sesuatu jal tidak memenuhi syarat sebagai anggota dewan, maka penggantinya ditentukan sesuai Undang-Undang yaitu peringkat suara terbanyak berikutnya," ujar Arief Budiman kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (09/010).
"Mekanismenya dimulai dari parpol berkirim surat ke DPR, lalu DPR ke KPU dan KPU memberikan jawaban siapa yang meraih suara terbanyak berikutnya. DPR lantas memberi tahu ke Presiden untuk diberikan SK."
Arief juga berkata selama rapat pleno berlangsung tidak ada perbedaan pendapat di antara para komisioner.
Terkait status Wahyu Setiawan di KPU, Arief menambahkan, pihaknya akan segera memutuskan lewat rapat pleno. 
Sebab jika merujuk pada aturan yang berlaku, anggota KPU bisa diberhentikan sementara jika berstatus terdakwa.
"Karena kasus ini penting dan memengaruhi kepercayaan publik, kami akan segera gelar rapat pleno untuk sikapi ini. Kami tentu berkaca pada beberapa kasus, sehingga kami mengambil inisiatif lebih awal."
Ia juga mewanti-wanti seluruh penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah agar 'tidak main-main' dan 'menjaga integritas' agar kejadian serupa tidak terulang.
"Saya tetap perintahkan seluruh jajaran KPU di pusat dan kabupaten/kota agar lebih mewas diri dan menjaga integritas dan bekerja dengan profesional."

Daftar anggota KPU tersangkut korupsi

Dengan ditangkapnya Wahyu Setiawan oleh KPK setidaknya sudah ada enam anggota KPU yang tersangkut kasus korupsi.
1. Mulyana Wira Kusumah, merupakan anggota KPU periode 2001-2005. Ia dikenal sebagai pegiat demokrasi dan hak asasi manusia, yang juga terlibat sebagai anggota tim penyusun Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM.
Pada April 2005, ia dicokok KPK karena menyuap tim pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan barang dan jasa di KPU. 
Ketika itu, Mulaya ditangkap KPK bersama barang bukti uang senilai Rp150 juta. Oleh Pengadilan Tipikor, ia divonis 2 tahun 7 bulan penjara.
2. Nazaruddin Sjamsuddin adalah Ketua KPU periode 2001-2005. Pria kelahiran Aceh ini dicokok KPK pada Mei 2005 terkait kasus aliran dana taktis KPU senilai Rp20 miliar. Guru Besar ilmu politik di Universitas Indonesia ini kemudian divonis enam tahun penjara serta denda Rp300 juta.
3. Rusadi Kantaprawira menjadi anggota KPU periode 2001-2005. Ia ditangkap lembaga anti-rasuah pada Juli 2005 atas kasus pengadaan tinta Pemilu 2004. Kasusnya ini juga melibatkan Achmad Rojadi yang dijatuhkan hukuman penjara empat tahun dan denda Rp200 juta. Sementara Rusai divonis pidana empat tahun oleh Pengadilan Tipikor.
4. Daan Dimara merupakan anggota KPU periode 2001-2005. Ia tersangkut kasus pengadaan segel sampul surat suara Pemilu 2004. Pada 7 November 2006, dia divonis empat tahun penjara.(sbm/bbc)
Hak at
status Wahyu Setiawan di KPU, Arief menambahkan, pihaknya akan segera memutuskan lewat rapat pleno. Sebab jika merujuk pada aturan yang berlaku, anggota KPU bisa diberhentikan sementara jika berstatus ter

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *