HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.
Jokowi Pimpin Ziarah Nasional Hari Pahlawan di TMP Kalibata

By On November 10, 2019

Jakarta, Sorot Bola Mata-Presiden Joko Widodo atau jokowi bakal memimpin Upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Ahad, 10 November 2019. Berdasarkan dokumen Pedoman Hari Pahlawan Tahun 2019 yang dikeluarkan Kementerian Sosial, Jokowi akan bertugas sebagai Inspektur Upacara.
Upacara Ziarah Nasional berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dimulai pukul 08.00, acara ini diperkirakan diikuti oleh 3.500 orang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan hadir.
Selama lima tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi tercatat mengikuti Upacara Ziarah Nasional di berbagai tempat. Pada Hari Pahlawan 2015, Jokowi memimpin upacara di Lapangan Tugu Pahlawan Surabaya.
Sementara pada 2016 dan 2017 upacara Ziarah Nasional berlangsung di TMP Kalibata. Sedangkan pada tahun lalu Jokowi memimpin upacara di TMP Cikutra, Bandung.
Selain itu, Kementerian Sosial mengimbau agar seluruh rakyat Indonesia ikut mengheningkan cipta pada Hari Pahlawan 10 November 2019. Melalui akun media sosialnya, Kemensos mengajak masyarakat mengheningkan cipta mulai pukul 08.15, selama 60 detik.
"Mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengheningkan cipta besok pagi pukul 08.15 waktu setempat di Hari Pahlawan 10 November 2019 #HariPahlawan2019 #AkuPahlawanMasaKini," tulis akun Twitter @KemensosRI, Sabtu, 9 November 2019.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara juga mengajak masyarakat untuk ikut mengheningkan cipta. "Marilah segenap Bangsa Indonesia kita luangkan waktu besok pagi 10 November pukul 08.15 Mengheningkan cipta sejenak guna mengenang jasa para Pahlawan yang telah mendahului kita," tulis Juliari di akun Twitter @juliaribatubara.(sbm/tp)

Cerita Idham Azis, Tak Gentar Hadapi Teroris, tetapi Gemetar Usai Diberitahu Jadi Kapolri

By On November 09, 2019

JAKARTA, Sorot Bola Mata-KapolriJenderal (Pol) Idham Azis mengaku gemetar usai diberitahu ditunjuk sebagai Kapolri menggantikan Tito Karnavian.
Padahal, mantan kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri ini mengatakan dia tidak takut ketika harus menangkap terduga teroris santoso di Poso, Sulawesi Tengah.

Santoso adalah DPO teroris yang diburu tim gabungan Polri dan TNI di Poso, Sulawesi Tengah. Santoso akhirnya tewas usai baku tembak dengan aparat pada Juli 2016.

"Saya ditelepon ajudan (Presiden Joko Widodo), lalu orang pertama yang saya telepon Bapak Kapolri (Tito)," ujar Idham di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/11/2019).

Lalu, Idham bertemu langsung dengan Tito dan mengaku agak kaget setelah ditelepon Istana. Padahal dia tidak pernah sebegitu gugup saat menjalankan tugas sebagai polisi.  

"Saya bilang, saya nangkap Santoso berbulan-bulan saya tidak takut, tapi beliau (Tito) langsung tarik saya sembahyang lohor (zuhur) karena saya gemetar, saya untuk hadapi teror saya tidak gemetar, itu boleh tanya sama beliau pada hari Selasa (29/10/2019)," sambung Idham.

Ia pun mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa dirinya akan ditunjuk sebagai Kapolri menggantikan Tito Karnavian, yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Usai bertemu Tito, Idham menuju Istana menemui Presiden Jokowi. Di Istana, Presiden Jokowi bertanya kapan Idham pensiun. Mantan kapolda Metro Jaya ini menjawab akan lepas tugas pada 1 Februari 2021.

Ia pun mengaku sempat terdiam cukup lama sebelum menjawab kesediaannya menjadi Kapolri. 

"Saya tidak tahu saya mau berkata apa, siapnya pun lama sekali baru saya (bilang) siap, antara bingung atau tidak. Namanya juga sudah kartu mati. Kalau main gaple, balak kosong, ibarat seperti itu," ungkap dia.

Namun, Idham mengaku teringat dengan saran Tito bahwa penunjukan itu merupakan perintah dari pimpinan tertinggi Polri.

Maka dari itu, ia pun mengaku siap untuk melaksanakan amanah tersebut.

Diketahui, Idham Azis telah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Polri pengganti Tito Karnavian.

Tito sendiri melepaskan jabatan serta kepangkatannya di Polri lantaran mendapatkan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju.(sbm/kp)

PKB Laporkan Yahya Waloni ke Bareskrim Terkait Ujaran Kebencian

By On November 08, 2019

Jakarta, Sorot Bola Mata-Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding melaporkan Ustad yahya waloni ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) atas tuduhan ujaran kebencian, terkait ceramah yang dinilai menghina calon wakil presiden Ma'ruf Amin.
"Saya atas nama PKB melaporkan Ustad Yahya atas beberapa pernyataannya yang kita tonton di Youtube yang diduga menghina, menyebarkan kebencian dan permusuhan," ujar Karding saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Jumat, 21 September 2018.
Pernyataan yang dimaksud, kata Karding adalah isi ceramah dari Yahya yang viral di sosial media. Menurut Karding, dalam video berdurasi 10 menit itu, Yahya banyak menyinggung tokoh nasional.
Ia mencontohkan, pernyataan Yahya yang dianggap menghinda, seperti menyebtukan Megawati merupakan nenek-nenek biang kerok dari permasalahan di Indonesia. Selain itu, kata dia, singkatan TGB (Tuan Guru Bajang) diganti Yahya menjadi Tuan Guru Bajingan.
Menurut Karding, tindakan Yahya tersebut tak boleh berkembang terutama menjelang masa kampanye pemilihan presiden.

Sebab, hal itu bisa merusak suasana kampanye bahkan bisa menimbulkan perpecahan. "Karena itu saya ingin menghukum orang seperti ini," ujarnya.
Saat ditanya soal apakah pernyataan Yahya tersebut bermuatan politik, Karding menolak berkomentar. "Tidak penting bagi saya ini ada unsur politik atau tidak," ucapnya.
Dalam laporan bernomor STTL/957/XI/2018/Bareskrim ini, disebutkan barang bukti yang disertakan adalah satu buah flasdisk yang berisikan video ceramah yahya waloni.

Yahya dituduh melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).(sbm/tp)

Jadi Dewan Pengawas KPK? Ahok: Hoax! Terima Kasih

By On November 06, 2019

Jakarta,Sorot Bola Mata-Nama Basuki Tjahaja purnama atau BTP tiba-tiba diisukan bakal menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas KPK. BTP atau Ahok membantah kabar tersebut.

"Hoax," kata Ahok saat dikonfirmasi, Rabu (6/11/2019).

Meski demikian, Ahok berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengusulkan namanya untuk menjadi Dewas KPK. Dia mengaku tak bakal bisa duduk di kursi Dewas KPK karena terganjal aturan.

"Terima kasih atas perhatian dan dukungannya kepada yang mengusulkan. Aku kader PDIP. Dewan Pengawas nonpartisan," tegas Ahok.


Ahok bersama eks Ketua KPK Antasari Azhar diisukan menjadi Dewas KPK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan nama-nama Dewas KPK masih dalam penggodokan.

"Masih dalam penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada di sana (Dewan Pengawas KPK) memiliki integritas," kata Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan apakah nama Antasari dan Ahok masuk dalam bursa Dewas KPK, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).(sbm/van/gbr)

KPK Soal e-Budgeting: Jangan Sistem yang Lebih Baik dan Terbuka Dihilangkan

By On November 06, 2019

Sorot Bola Mata-Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) berkomentar soal kritikan terhadap e-budgeting yang diduga dikambinghitamkan atas angka fantastis dalam anggaran lem aibon dan pulpen untuk rencana anggaran pemerintah daerah jakarta. Menurut KPK, e-budgeting adalah cikal kemajuan dan tak sepatutnya disalahkan.
"Itu sistem yang bagus menurut KPK, dan di DKI di surabaya itu dibangun cukup lama, jadi jangan sampai sistem yang lebih baik dan terbuka itu dihilangkan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (5/11).
Terkait adanya pengawasan anggaran oleh pihak DPRD, dia mengungkapkan, hal tersebut merupakan langkah yang sudah sepatutnya. Sebab, Febri menjelaskan, salah satu tugas dan wewenang wakil rakyat adalah pengawasan yang kuat.
"Jadi kalau ada pihak DPRD yang melakukan pengawasan secara kuat itu semestinya yang harus dilakukan dan masyarakat mendapat informasi yang diperlukan," ujarnya.
Karenanya, jika sistem pengawas atau kontrol terhadap pemerintah provinsi atau daerah lemah, potensi kerawanan bocornya anggaran akan jauh berdampak lebih. Apalagi memaksakan dengan sistem manual.
"Akan ada dugaan penyimpangan yang lebih tinggi kalau kembali ke sistem manual, apalagi sistem manual kemudian ada transaksi suap antara pihak tertentu," tutup Febri.

Anies Salahkan Sistem e-Budgeting

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem warisan yang digunakan dalam perencanaan anggaran karena menilai sistemnya tidak pintar (smart).
"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).
Sistem e-budgeting itu dirancang oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013. Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur pada 2015.(sbm/mr/mer)

KPK Bantah Tak Berusaha Periksa Imam Nahrawi, Ini Buktinya...

By On November 06, 2019

JAKARTA, Sorot Bola Mata-Kuasa hukum KPK Natalia Kristanto membantah penyidik KPK tidak berinisiatif memeriksa Imam Nahrawi dalam kasus suap dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia ( Koni).
Kristanto menegaskan bahwa penyelidik KPK sudah tiga kali menyampaikan surat panggilan kepada Imam. Tepatnya sebelum keluarnya surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) pada 28 Agustus 2019.

"Hal itu tadi sudah kami bacakan (dalam sidang praperadilan), tiga kali (panggilan pemeriksaan)," ujar Kristanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Panggilan pertama, papar Kristanto, Imam hanya menjawabnya melalui Sekretaris kemenpora Gatot S. Dewa Broto.
Alasannya, Imam sedang menghadiri acara lain yang tidak dapat diganggu gugat. 

Salah satunya ialah ibadah haji di Tanah Suci.
Panggilan kedua, Kristanto menyebut, Imam kembali mangkir. 

Politikus PKB tersebut malah kembali menugaskan Gatot untuk berkomunikasi ke KPK. Gatot meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Imam.

Demikian pula panggilan ketiga. Imam tidak kunjung memenuhi panggilan untuk pemeriksaan. 

Padahal, panggilan ini sudah disesuaikan dengan kemauan Imam.

"Jadi ketika kemudian memeriksa calon tersangka di penyelidikan, ya memang tidak. Tapi kami sudah ada upaya untuk memanggil yang bersangkutan," ujar Kristanto.

"Jadi, ketika tidak diperiksanya tersangka ini bukan karena kami yang tidak memanggil yang bersangkutan atau pemohon. Tapi memang kemauan sendiri yang kemudian tidak mengindahkan panggilan dari kami, seperti itu," sambung dia.

Diberitakan, Imam Nahrawi tersandung dugaan kasus suap pengurusan proposal dana hibah KONI kepada Kemenpora pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 14,7 miliar.

Berdasarkan penyidikan di KPK, Imam diduga menerima suap melalui staf pribadinya bernama Miftahul Ulum selama rentang waktu 2014-2018.(sbm/any/kp)

Jenderal Idham Azis, Kapolri tanpa visi misi

By On November 04, 2019

Sorot Bola Mata-
Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Idham Azis menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara Jakarta, hari ini, Jumat (01/11/2019). Kapolri ke-24 itu juga mendapatkan kenaikan pangkat dari Komisaris Jenderal menjadi Jenderal.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Idham Azis menggantikan Tito Karnavian dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, di Gedung DPR pada Kamis (31/10) kemarin.
Sebelumnya, Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Idham setelah uji kelayakan Rabu (30/10). Dalam uji kelayakan itulah Idham menyampaikan visi misinya jika terpilih menjadi Kapolri.
"Berdasarkan arah kebijakan pemerintah yang menjadi acuan bagi arah kebijakan Polri, memperhatikan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden saat pelantikan, maka dalam kesempatan ini tidak ada visi dan misi yang saya ajukan," kata Idham, saat itu, seperti dikutip awak
Walau mengaku tak memiliki visi dan misi, Idham membawa 7 program prioritas yang disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan program Polri sebelumnya, serta memperhatikan sisa masa jabatan Kapolri yang tinggal 14 bulan lagi.
Idham pensiun pada Januari 2021 nanti.
"Jika diberikan kepercayaan, amanah mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolri, saya akan melakukan program penguatan Polri yang promoter menuju Indonesia maju,” kata Idham.
Polri yang promoter adalah program Jenderal Tito Karnavian saat fit and proper test calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Juni 2016. Promoter adalah singkatan dari profesional, modern, dan terpercaya.
Selalu bersama Tito
Karier Idham yang lulusan Akademi Kepolisian pada 1988 itu hampir selalu beriringan dengan Tito. Terakhir ia menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ia juga pernah menjabat Kapolda Metro Jaya, sama seperti Tito.
Saat menjabat Kapolda Metro Jaya inilah Idham dianggap berhasil menjaga situasi keamanan di Jakarta saat penyelenggaraan Asian Games 2018.
Pada Desember 2001, Idham tercatat menjadi anggota Tim Kobra untuk menangkap Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) di bawah pimpinan Tito Karnavian. Saat itu Idham bertugas di Unit Harda Polda Metro Jaya.
Idham juga terlibat melumpuhkan dalang teror bom Bali Dr. Azahari di Batu, Malang, Jawa Timur, pada 2005. Saat itu, ia melaksanakan operasi juga bersama Tito. Mereka berdua ditambah Petrus Reinhard Golose dan Rycko Amelza Dahniel mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Kapolri saat itu Jenderal Sutanto.
Idham juga terlibat dalam Operasi Camar Maleo bersama TNI untuk menangkap kelompok teroris Santoso di wilayah pegunungan Poso, Sulawesi Tengah, awal 2015.
Wakabareskrim, Irjen Antam Novambar mengatakan Idham Azis berjanji akan memberantas aksi terorisme di Indonesia setelah resmi menjabat Kapolri.
“Penanganan terorisme Kerja keras. Polres, polda, Densus, Bareskrim. Semua simultan antara Densus, polres, polda, Bareskrim,” kata Antam, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/), seperti dikutip awak media. 
Bareskrim menyatakan mendeteksi gerakan terorisme melalui media sosial jumlahnya makin banyak.
Kapolri berikutnya
Struktur pimpinan di Polri terpangkas banyak sejak Tito menjadi Kapolri. Dalam proses selama 3 tahun 3 bulan di bawah Tito, kini semua pimpinan di Polri di bawah angkatan 1987, angkatan Tito di Polri, dan di bawahnya. Sekitar 4 hingga 5 angkatan terpangkas di tengah jalan.
Karena masa kerja Kapolri Idham Aziz hanya sekitar 13 bulan lagi ia tak akan banyak membuat perubahan. Hanya meneruskan program-program Tito dan seperti janjinya dalam fit and proper test di depan DPR, dan mempersiapkan pimpinan Polri berikutnya.
Siapa Kapolri setelah Idham melepas jabatan pada Januari 2021 nanti? Siapapun nanti yang akan menjabat Kepala Bareskrim baru menggantikan kursi yang ditinggalkan Idham, patut menjadi perhatian.(sbm/btg)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *