Pejabatnya Dilarang Bawaslu Bicara Politik, Ini Kata Mendagri

Sorot bola mata.-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertanyakan larangan Bawaslu pada pejabat di kementeriannya menyampaikan pesan politik. 
Tjahjo menilai wajar bila ada pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bicara soal keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Pesan politik bagaimana? Saya sebagai Mendagri misalnya, memerintahkan kepada camat, bahwa kamu bagian dari pemerintah pusat dan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kepada masyarakat keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi-Jusuf Kalla selama 4 tahun terakhir. Apa itu dianggap kampanye? Itu kan tidak," kata Tjahjo di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2018).

"Siapa pun mulai presiden sampai kepala desa tegak lurus. Soal nanti hasil Pilkada, Pileg, Pilpres ya itu soal nanti. Tapi ya struktur pemerintahan harus menyampaikan keberhasilan pemerintahanannya," sambungnya.

Menurutnya, penyampaian keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK adalah perintahnya. Dia juga tak melarang jika para pejabat menyampaikan permasalahan yang masih belum tuntas dilaksanakan Jokowi-JK.
"Arahan saya. Saya sebagai Mendagri, sampaikan lho kalau ada keberhasilan dari Pak Jokowi-Jusuf Kalla. Kamu sebagai camat, sebagai kepala desa maka sampaikan ke masyarakat dan apa adanya. Ya, sampaikan saja kalau memang ikut ditanyakan. Kalau masalahnya e-KTP belum beres, ya sampaikan saja. Memang belum tuntas boleh-boleh saja," ujarnya.
Sebelumnya, ada pejabat Kemendagri yang menyampaikan pesan politik Tjahjo Kumolo saat menghadiri acara relawan Jokowi Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman). Acara Jaman itu digelar di Graha Kemandirian, Jalan Cideng Timur Nomor 51A, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/8) lalu. Saat itu Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyampaikan pesan politik mewakili Tjahjo yang berhalangan datang ke acara deklarasi tersebut. 


Bawaslu menyebut hal itu tak boleh dilakukan. Menurut Bawaslu, tak sepatutnya Bahtiar yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) menyampaikan pesan politik menggantikan Tjahjo.(red) 

Related Posts: