HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Sri Mulyani: Masyarakat Makan Nasi, Bukan Jalan Tol

Sorot bola mata.-Pembangunan infrastruktur berupa jalan tol dianggap tidak memiliki manfaat menyeluruh bagi masyarakat umum.

Bahkan publik dinilai tidak membutuhkan jalan tol untuk melanjutkan hidup.

Menteri keuangan Sri Mulyani menegaskan Pemerintah membangun infrastruktur tetapi tidak melupakan kebutuhan masyarakat khususnya Warga tidak mampu.

Berbagai bantuan sosial masih disalurkan termasuk pendidikan dan kesehatan gratis.

"Masyarakat tetap makanan pokok, makan nasi, yang miskin dikasih beras dan batuan tunai. Jangan bilang masyarakat makan jalan tol, kita enggak boleh mengeluh," tegas Ani saat berkunjung ke Metro TV Kedoya, Jakarta, Rabu malam, 13 Februari 2019.

Menurutnya, pemerintah membangun infrastruktur bukan untuk sekadar pamer melainkan menunjang konektivitas dan mobilitas orang dan barang antarwilayah. Lebih jauh lagi, implikasi pembangunan infrastruktur dapat menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hingga memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah.

"Yang dibutuhkan untuk konektivitas agar perekonomian tumbuh. Indonesia tidak boleh puas dengan pembangunan saat ini," imbuh dia.

Ani menambahkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur pada 2019 mencapai Rp418 triliun, sektor kesehatan sekitar Rp120 triliun, serta bidang pendidikan sekitar Rp500 triliun.

Anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk pembangunan jalan raya di kota/kabupaten, pembangunan embung dan irigasi. Sebab, masih banyak jalan-jalan yang belum menghubungkan kota/kabupaten serta banyak daerah masih membutuhkan embung akibat kekeringan.

"Masih banyak infrastruktur lain yang masih perlu untuk tetap diteruskan," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pembangunan yang dilakukan era Jokowi-JK gagal menstimulus pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan tol disebut bukan bentuk infrastruktur publik, melainkan swasta atau private.

Infrastruktur publik itu menurutnya adalah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan bukan jalan tol. Dengan jalan tol, kata Fadli, masyarakat yang melewatinya harus membayar.

"Masalahnya, alih-alih memperbaiki jalan lintas Sumatera, misalnya, atau jalan-jalan arterinya yang rusak, pemerintah malah berniat membangun jalan tol lintas Sumatera. Lalu di mana sifat 'publik'-nya?" ujar Fadli.(mci/sn/red)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *