HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.
TKN: Jokowi Menang 5-0 dari Prabowo

By On Maret 31, 2019

Sorot bola mata.-Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) JokowiMa'ruf Amin, Hasto Kristianto menilai debat Pilpres keempat, Joko Widodo alias Jokowi menang 5-0 dariPrabowo Subianto. Jokowi kata Hasto, mampu menjawab semua pertanyaan dengan tema ideologi, pertahanan dan keamanan, pemerintah serta hubungan internasional.
"Ya kalau kita melihat bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi dalam seluruh segmen itu Pak Jokowi unggul atas Pak Prabowo, kecuali penyampaian visi misi kalau itu kita anggap seimbang maka score bagi Pak Jokowi adalah 5-0 menang Pak Jokowi," kata Hasto di Studio For Jokowi, di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3) malam.
Dalam debat itu, Jokowi dengan gagasannya melindungi Indonesia segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Namun, Prabowo justru meragukan kemampuan kekuatan TNI yang dimiliki oleh 
"Di debat akhirnya terlihat Pak Jokowi mampu memahami aspek yang paling fundemental terhadap politik pertahanan di mana dengan gagasannya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berbeda dengan Pak Prabowo yang justru meragukan kemampuan TNI itu," Di mana menurut Hasto, pengalaman Jokowi telah lahir sejak menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta dan kini menjadi presiden. Sehingga, Jokowi memahami betul bagaima
"Sementara Pak Prabowo kalau saya lihat beliau terjebak dalam berbagai persoalan masa lalu. Pada persoalan yang diungkap sejak tahun 2009, praktis tidak pernah terupdate dan di situ pak Prabowo menunjukkan bagaimana seorang pemimpin seharusnya mampu mengendalikan emosi daripada menyatakan kepada audiens, menghardik audiens sebaiknya menjadi pemimpin itu adalah merangkul penuh dengan kematangan jiwa tidak emosional penuh dengan kematangan jiwa, tidak emosional, dan punya gagasan yang membumi,
"Jangan menjebakkan diri pada berbagai persoalan masa lalu. Dengan demikian seluruh debat menunjukkan keunggulan debat bagi pak Jokowi, ini adalah menampilkan watak sejati seorang pemimpin. Tabir seorang pemimpin justru terungkap dalam debat ini dan Pak Jokowi tampil mencari solusi bagi negeri," bebernya.
Sementara itu dalam penutup, lanjut Hasto, Jokowi menunjukkan seorang pemimpin yang mementingkan masyarakat ketimbang perdebatan. Dengan sambutan penutup itu, Hasto yakin suara Jokowi-Ma'ruf akan meningkat.
"Ketika Pak Jokowi menyampaikan bagaimana persahabatan tidak akan pernah putus, bagaimana debat menyampaikan gagasan tetapi sejatinya persahabatan dari para pemimpin itu adalah keutamaan dari bangsa ini. Oleh karena itu kami percaya dengan pernyataan yang sangat simpatik dari Pak Jokowi, mereka yang masih ragu-ragu akan menegaskan pilihannya kepada pemimpin yang berpengalaman. Jangan gadaikan masa depan negara pada orang yang belum berpengalaman, apalagi tidak memiliki sebuah kematangan di dalam budi pekerti. Ya, jadi akan naik," pungkasnya.(mdc/eko/sbm)

Debat Keempat Bahas Pertahanan, TKN Banggakan Perbatasan Negara

By On Maret 30, 2019

Sorot bola mata.-Tema debat keempat Pilpres 2019 juga membahas pertahanan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin berbicara soal perbatasan negara.

"Ya saya rasa begini, pertahanan kan sudah berubah. Bukan hanya itu, militer, tapi sebuah pertahanan negara tidak hanya militer, tetapi juga pertahanan dari segi ekonomi," kata Erick Thohir di Senayan City, Jl Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).

Erick lantas mengungkit pertahanan negara di wilayah perbatasan. Dia membanggakan perbatasan negara, seperti di Kalimantan Barat.


"Kita bisa lihat sekarang, kalau kemarin kita ke Kalbar di perbatasan itu tidak pernah bangsa kita sehingga hari ini ketika di perbatasan ekonomi dan infrastruktur dibanding itu sangat luar biasa sekarang," ucap Erick.

"Yang tadinya minder sama Malaysia, sekarang di perbatasan kita punya hal yang sangat luar biasa jadi kebanggaan. Dan ini terbukti jadi pertahanan juga," imbuh Erick.

Debat keempat 
Pilpres 2019 mengusung tema pertahanan dan keamanan, ideologi, pemerintahan, dan hubungan politik luar negeri.(ndc/sbm/red)

Selain Benci, Polisi Duga Ada Motif Asmara dalam Kasus Pembunuhan Calon Pendeta di OKI

By On Maret 29, 2019

Sorot bola mata.-Pemeriksaan H dan N, dua pelaku pembunuhan terhadap MZ (24) yang merupakan calon pendeta di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan saat ini terus berlanjut.

Kabar terbaru dari pemeriksaan tersebut, motif asmara juga disebut menjadi pemicu terjadinya kasus pembunuhan terhadap MZ oleh H dan N.

"Mereka sama-sama satu wilayah (Kabupaten OKI). Diduga ada motif asmara," kata Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriadi saat dikonfirmasi, Kamis (28/3/2019).
Namun, Supriadi belum bisa memberikan keterangan jelas motif asmara yang dimaksud karena masih dalam tahap pengembangan.
"Lebih lengkapnya besok, karena akan dirilis,"ujarnya.
H dan N merupakan buruh perkebunan sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keduanya ditangkap setelah petugas lebih dulu melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi.(Sbm/red)

Menakar Netralitas Polri Lewat Milenial Road Safety Festival

By On Maret 26, 2019

Sorot bola mata.-Sejak Indonesia memasuki era reformasi melalui pergolakan yang terjadi, tepatnya saat Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya pada tahun 1998, saat itu jugalah alam demokrasi terbuka sangat luas. Terbukanya alam demokrasi yang sangat luas barang tentu banyak juga perubahan yang terjadi dan akan terjadi terkhusus di Institusi-institusi.
Secara umum tujuan Reformasi adalah untuk menciptakan demokrasi dikalangan masyarakat dan negara agar mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa dan negara yang artinya tujuan ini terkandung nilai-nilainya di dalam amanat UUD 1945. Kemudian sebagai salah satu contoh Institusi yaitu Polisi Republik Indonesia (Polri) bahwasanya Polri sebagai Institusi yang memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat apalagi dengan arah baru yang dinamakan Reformasi Birokrasi Polri (RBP), maka perlu institusi ini tetap harus menunjukkan perubahan yang signifikan agar ikut membantu terlaksananya dan tercapainya isi amanat UUD 1945 tersebut serta rekomendasi reformasi itu sendiri.
Sesuai tugasnya Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat, internal polri tentu harus terlebih dahulu mampu melaksanakan tiga unsur itu agar tercapainya manfaat pelaksanaannya ke lingkungan masyarakat dan berjalan dengan sebaik-baik mungkin serta meluas sehingga terciptanya dukungan penuh tentang demokrasi itu sendiri secara utuh. Pada prinsipnya Polri sebagai salah satu Institusi penegak hukum, maka di tangan dan serta kebijakan institusi inilah baagaimana hukum itu berjalan dengan semestinya.
Sebab negara yang demokratis adalah negara yang menjunjung tinggi azaz Hukum yang berlaku di negara itu sendiri. Untuk hal ini sebagai amanat dari reformasi terkhusus kepada institusi dengan sebutan Polri Reformasi Birokrasi (RBP) bukan lagi merupakan suatu tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Birokrasi dan terutama aparatur Polri dapat berkualitas lebih baik tetapi benar-benar menjadi kebutuhan dalam mewujudkan good governance dan clean government.
Dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi Nasional, Polri telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang terbagi dalam dua gelombang yaitu Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I Tahun 2004-2009 dan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014. Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri memiliki peran penting dalam mewujudkan Polri yang professional dan mandiri sesuai harapan masyarakat dan hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019 yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019.
Karena itu pelaksanaan Reformasi Birokrasi saat ini merupakan penguatan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelumnya. Pembahasan yang akan dipaparkan di tulisan ini dilihat dari salah satu lembaga Institusi Polri yaitu Kakorlantas polri.
Kakorlantas Polri yang dipimpin oleh Irjen Pol Refdi Andri sebenarnya penulis melihat bahwasanya terganggu psikologisnya, pada saat ini panasnya masa kampanye dan pemilu yang akan akan berlangsung sehingga Kakorlantas Polri memunculkan inisiatif untuk melaksanakan kegiatan “Millenial Road Safety Festival” yang disinyalir bukan agenda pokok Kakorlantas serta tujuan Reformasi Birokrasi ditubuh Polri 
Merujuk kembali kebeberapa era pemerintahan yang pernah ada sebelum era reformasi, tepatnya masa Orde baru organisasi baru di tubuh Polri lahir atas hasil penjabaran dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri No. Pol 113/SK/1979 tanggal 17 September 1970 tentang Organisasi Staf Umum dan Staf Khusus dan Badan – Badan Pelaksana Polri Bidang lalu lintas, juga menyesuaikan. Dua tahun sebelum surat keputusan tersebut (tahun 1968), di tingkat pusat dibentuk Pusat Kesatuan Operasi Lalu Lintas (Pusatop Lantasi) dengan komandan KBP Drs UE Medelu.
Dengan keluarnya SK tersebut berubah kembali menjadi Direktorat Lalu Lintas tahun 1970, yang merupakan salah satu unsur Komando Utama Samapta Polri, sehingga kemudian disebut Direktorat Lalu Lintas Komapta. Pada tahun 1984, Dinas Lalu Lintas diperkecil menjadi Sub Direktorat Lalu Lintas Polri dibawah Dit Samapta.
Namun, karena adanya kebutuhan yang tinggi maka dikembalikan lagi menjadi Dit Lalu Lintas Polri dan langsung dibawah Kapolri.Perkembangan terus terjadi pada tahun 1991 tepatnya tanggal 21 Nopember 1991, Sub direktorat Lalu Lintas dikembangkan kembali organisasinya menjadi Direktorat Lalu Lintas Polri, berkedudukan di bawah Kapolri, yang sehari-harinya dikoordinasikan oleh Deputi Operasi Kapolri.
Di era reformasi, Polri terlepas dari organisasi ABRI/TNI. Dengan sendirinya Polri tidak lagi berada dibawah Menhankam/Pangab. Tetapi sudah sebagai institusi yang independen dengan diundangkannya UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, maka Kapolri berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.
Begitu pula dengan Direktorat Lalu Lintas, berada didalam wadah Badan Pembinaan Keamanan Polri (Babinkam Polri). Saat ini reformasi birokrasi di lingkungan Polri terus bergulir, meliputi reformasi instrumental, struktural, dan kultural.
Reformasi instrumental akan meliputi kendaraan dan teknologi pendukung tugas Polri di lapangan. Karena diharapkan tugas Polri menjadi lebih baik dibanding sbelumnya, sehingga harus memelihara peralatan yang dimiliki agar berfungsi dengan baik agar dapat membantu kinerja polisi di lapangan.
Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No.52 tanggal 4 Agustus tahun 2010 Dit.Lantas Polri Menjadi Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri). Korlantas Polri berkedudukan langsung dibawah Kapolri, bertugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas meliputi pendidikan masyarakat, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.
Kita ketahui Kakorlantas Polri sebagai berikut Fungsi dan Tugas Korlantas Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri. Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian Republik Indonesia (lebih dikenal dengan istilah NTMC Polri) adalah pusat kendali informasi dan komunikasi yang mngatur lalu lintas di Indonesia.
Dari pemaparan yang sedikit ini tidak menunjukkan bahwasanya ada kecil kemungkinan kegiatan Millenial Road Safety Festival adanya kriteria tugas pokok Kakorlantas Polri. Sebagai Intitusi yang semakin hari masyarakat menaruh harapan bagaimana polri menjalankan tugas, fungsi dan perannya sesuai aturan perundangan-undangan, maka Polri tentu tidak lah layak keluar dari jalur tersebut walaupun ada hal-hal insidentil yang akan dilaksanakan oleh institusi ini, tapi tetap tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan.
Melihat hal yang bersifat insidentil tersebut sebagai yang penulis uraikan. Kegiatan yang di sponsori oleh Polri sebagai pelaksananya Kakorlantas Polri ini menimbulkan beberapa multi tafsir di kalangan tokoh dan masyarakat .
Ada beberapa poin yang menimbulkan multi tafsir tersebut. Yang pertama Kegiatan ini bersamaan dengan berlangsungnya masa kampanye hingga menjelangnya hari pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta legislative mulai dari DPRD Kabupaten/Kota , DPRD Provinsi hingga DPR RI dan DPD RI dari sabang sampai Merauke di tiga puluh empat provinsi Indonesia.
Kemudian yang kedua bahasa Millenial ini di pakai oleh dari masing-masing tim kampanye calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk menggiring para pemilih muda ikut berpartisipasi dalam pemilihan 17 April 2019. Pemilih muda ini digiring untuk memilih tidak ada masalah, tetapi kalau di giring memilih salah satu calon ini tidak etis dan demokrasi namanya. Secara pertanggung jawaban Polri melalui Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden begitu pun bawahannya Kapolri bertanggung jawab kepada Kapolri.
Kemudian Presiden yang saat ini menjabat merupakan Calon Presiden Republik Indonesia yang akan dipilih pada 17 pril 2019. Tafsiran-tafsiran seperti ini marak dan menjadi konsumsi publik.
Bahkan ketika salah satu video menunjukkan sewaktu berlangsungnya kegiatan “Millennial Road Safety Festival”, ada seorang yang diduga oknum polisi membacakan ucapan terimakasih kepada Jokowi atas bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat dan kemudian oknum polisi itupun mengajak masyarakat diakhir kalimat mengucapkan sembari meneriakkan jokowi “yes yes yes” Video yang tersebar pada tanggal 18 Maret 2019 tersebut langsung diklarifikasi oleh Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigadir Jendral Polisi Dedi Prasetyo pada 19 Maret 2019 di Mabes Polri Jakarta Selatan.
Terlepas cepat tanggapnya pihak Mabes Polri mengklarifikasi video tersebut yang sudah beredar dimedia sosial tetap saja ini mengindikasikan Polri ikut mengkampenyekan secara tidak langsung salah satu calon yang disinyalir calon berurut nomor 01. Hal wajar, publik mengindisikan seperti itu sebab masa-masa seperti ini adalah masa–masa yang sangat sensitif.
Untuk itu kembali penulis pertegas seperti di pembuka tadi, bahwasanya hal-hal yang bersifat insidentil yang dilaksanakan polri harus sesuai agenda pokok Polri supaya terkesan netral dalam hal apapun terutama Pilpres. Sehingga ini menimbulkan efek negatif terhadap Institusi Polri, dimana selama ini nama baik polri sangat positif dimata publik.
Harapannya untuk kedepannya Kakorlantas Polri tidak lagi terjebak dalam ajang-ajang seperti ini, karena penilaian masyarakat juga tidak bisa disalahkan diperbaiki iya, tetapi jika terus terulang maka citra positif yang selama ini untuk membawa Polri mencapai Reformasi Birokrasi hingga tuntas akan sia-sia, begitu juga untuk melayani dan mengayomi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.(rci/sbm/red)

OK OCE Dikritik Jadi Bencana Nasional, BPN Sindir Kartu-kartu Jokowi

By On Maret 25, 2019

Sorot bola mata. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Unomenanggapi kritik yang disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang menyebut OK OCE akan menjadi bencana jika dibawa ke nasional. BPN menegaskan OK OCE merupakan program yang berhasil diterapkan di DKI Jakarta.

"OK OCE itu sebetulnya program yang di Jakarta itu bisa dikatakan berhasil. Nggak gagal, dong. Jika ada satu-dua yang perlu disempurnakan, itu bukan berarti harus dibatalkan semua. Justru harus disebarluaskan semaksimal mungkin sehingga katakanlah kekurangan-kekurangan itu tadi bisa semakin dilengkapi," kata juru debat BPN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Senin (25/3/2019).

Menurut Saleh, OK OCE adalah program yang punya masa depan karena bisa membuka lapangan kerja, khususnya bagi anak muda. Saleh lalu menuding kritik yang dilemparkan TKN karena cemburu lantaran mereka tak punya program autentik."Saya malah curiga TKN ini cemburu dengan adanya OK OCE ini, karena ini kan program autentik, program yang genuinedari Bang Sandi. Sementara di sana belum ada saya lihat program yang autentik. Yang justru keluar hanya kartu-kartu, kartu ini, kartu itu, malah justru itu tidak autentik," tutur Saleh.

"Masa dari periode ke periode berikutnya hanya nawarin kartu saja sih? Nah, kalau kita, ini ada program yang bisa ditawarkan ke masyarakat, yang sudah terbukti berhasil. Ada banyak yang sudah berhasil gitu. Kalaupun ada kekurangan, itu yang perlu diperbaiki juga," imbuhnya.

Politikus PAN itu mempertanyakan mengapa OK OCE bisa disebut bencana jika dibawa ke nasional. Menurutnya, sudah banyak yang memberikan testimoni bahwa program tersebut adalah program yang bagus.

"Sudah banyak yang memberikan pengakuan kalau itu bagus. Masa disebut bencana nasional? Saya khawatir statement yang seperti itu bisa mematikan kreativitas. Artinya, orang-orang nanti malas berpendapat, malas mencari kreasi dan kreativitas baru. Itu tentu harus dihindari. Tidak benar ada statementseperti itu," tegasnya.

Kritik dari TKN juga mempersoalkan masih rendahnya jumlah pengusaha yang mendapatkan bantuan akses permodalan. Saleh mengatakan, jika program OK OCE ditangani pemerintah, akan semakin banyak pengusaha yang terbantu.

"Saya kira karena ini kan masih dikelola sendiri, bukan dikelola negara, artinya ini kan bukan pemerintah yang nangani. Coba kalau nanti OK OCE ini kita kelola secara benar, melibatkan katakanlah keseriusan pemerintah di dalamnya, saya kira akan berbeda hasilnya," ujar Saleh.

"Dan itu dananya kan sudah pasti ada. Di pemerintah itu kan ada juga akses permodalan di situ. Itu di Kementerian Koperasi itu dana bergulir. Di situ yang bisa dipakai. Selama ini belum dimaksimalkan secara efektif kegunaannya. Nah, kalau OK OCE ini berhasil, ya tentu dari sana bisa kita ambil. Itu ada lho dana bergulir di sana. Itu bisa dipakai itu," lanjut Saleh.

Sebelumnya, TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengkritik rencana Sandiaga Uno membawa program OK OCE ke level nasional. Menurut mereka, program itu gagal di DKI Jakarta dan akan jadi bencana jika dibawa ke nasional.

"OK OCE gagal di Jakarta, sekarang akan direplikasi ke level nasional, sama saja dengan bencana lokal menjadi bencana nasional. Dari target 40 ribu pengusaha per tahun dari program OK OCE di Jakarta, hanya 1.000 orang (2,5 persen) yang mengurus izin usaha dan 150 orang (0,38 persen) yang mendapat modal," kata Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni kepada wartawan, Senin (25/3).(dtc/sbm/red)

Masjid Diacak-acak OTK, Polisi Banyumas Koordinasi dengan Mabes Polri

By On Maret 22, 2019

Sorot bola mata.-Polisi masih mendalami kasus masjid diacak-acak oleh orang tak dikenal (OTK) di Banyumas. Untuk mengungkap kasus ini, polisi Banyumas berkoordinasi dengan Polda Jateng dan Mabes Polri 

"Kami sedang melakukan penyelidikan dan kami juga terus berkoordinasi dengan instansi Polda dan Mabes Polri supaya bisa membantu proses penyelidikan ini agar cepat terungkap," ujar Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara Salamun kepada wartawan, Kamis (21/3/2019).

Bambang mengaku belum bisa menyimpulkan motif di balik peristiwa ini. 

Namun beberapa barang bukti dari TKP telah diamankan. "Barang bukti (yang diamankan) seperti benda-benda yang dirusak, pohon-pohon yang ditebang. Terus kemudian yang kita duga batu yang digunakan untuk melempar keramik. 

Sedangkan untuk benda-benda lain yang terkait dengan perusakan pohon dan kejadian lainnya belum ada," kata Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara Salamun di lokasi, Kamis (21/3/2019).

Selain mengamankan barang-barang yang menjadi akibat dari perbuatan itu, pihaknya juga sudah memeriksa sekitar delapan saksi.

"Kita belum bisa simpulkan apa yang terjadi, karena kita belum bisa mamastikan motifnya apa yang menjadi modus operandi dari pelaku. Tapi yang jelas ini menjadi tugas untuk kami supaya segera mengungkap," tutur Bambang.(dtc/sbm/red)

Kapolda Sumut:Alfatihah Unutk Almarhum Ibunda Abdul Samad

By On Maret 21, 2019

Asahan,sorot bola mata.-Seribuan jamaah berkumpul dikediaman almarhumah Rohana Binti Nuruddin  ibunda tercinta dari Ustadz Abdul Samad di Desa Silau Laut, Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, salah satunya Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto.

"Saya dan jajaran Polda Sumut sangat berduka, mari kita lapaskan Alfatihah buat almarhumah dari ustadz Somad," kata Jenderal bintang dua tersebut.
Agus mengatakan Ustadz Abdul Somad yang biasa disapa UAS merupakan tokoh ustadz tauladan. "Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan kuat," ucapnya.

Jenazah almarhumah tiba di rumah duka sekitar pukul 18.15 wib dibawa dengan mobil ambulance dan pengawalan polisi dari Pekan Baru.

UAS dan rombongan tiba di rumah duka sekitar 20.30 wib. Setibanya, UAS langsung melihat jenazah ibunda tercinta dan kemudian disalatkan di Masjid Abdul Rahman Sei Silau.

Jenazah kemudian dibawa dengan menggunakan  keranda ditandu oleh sejunlah polisi dan jamaah ke pemakaman sekitar pukul 21.45 wib.(fs/sbm/red)

Prabowo: Usai Bela Rakyat, Saya Siap Dipanggil Allah

By On Maret 17, 2019

Sorot bola mata.-Di hadapan puluhan ribu pendukungnya, Prabowo mengeluarkan banyak janji jika terpilih sebagai presiden pada pencoblosan 17 April 2019 nanti. Janji pertamanya akan menurunkan berbagai macam harga, mulai tarif dasar listrik sampai sembako.

Janji keduanya, membentuk kabinet atau pemerintahan yang bersih dan berisikan orang-orang antikorupsi. Dia pun berjanji akan menggunakan kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

"Saya akan memilih putra dan putri terbaik bangsa Indonesia, dengan catatan mereka benar-benar handal, tapi juga mereka cerdas dan hatinya bersih," katanya.


Mantan Danjen Kopassus ini meminta pendukungnya untuk tertib, menjaga keamanan dan menggunakan hak suaranya pada 17 April 2019 mendatang. Jika dia bersama Sandiaga Uno dipercaya rakyat pada Pilpres 2019, maka akan banyak lembaga survei yang guling tikar, karena hasil surveinya tidak sesuai dengan
 real count KPU.


"Usai membela rakyat saya, saya siap dipanggil Allah SWT. Maka saya akan pergi dengan senyum, karena bangga membela rakyat saya," katanya.(vci/sbm/red)

SMRC: Hoaks terhadap Jokowi Menaikkan Peluang Prabowo Menang

By On Maret 17, 2019

Sorot bola mata.-Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan bahwa kabar bohong atau hoaks terhadap calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi cenderung menaikkan peluang lawannya, Prabowo Subianto di Pilpres 2019. 
"Hoaks tentang Jokowi negatif banget pengaruhnya terhadap Jokowi," kata Djayadi di Kantor SMRC, Jakarta, Ahad, 17 Maret 2019.
Meski dapat menurunkan peluang Jokowi, Djayadi mengatakan bahwa survei tetap menunjukkan angka elektabilitasnya tetap tinggi, yaitu 57,6 persen dari 2.820 responden yang diwawancarai pada 24 Februari-5 Maret 2019. 
Sedangkan elektabilitas Prabowo tercatat 31,8 persen. Hal itu terjadi lantaran yang percaya pada hoaks tidak cukup banyak.
Metodologi survei yang digunakan SMRC adalah dengan sampel acak berjenjang (multistage random sampling). 
Adapun responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 2.479 atau 88 persen, dengan margin of error lebih kurang 2 persen. 
Sebanyak 6 persen responden yang percaya isu Jokowi adalah orang atau keturunan Partai Komunis Indonesia. Sedangkan yang tidak setuju sebanyak 73 persen. 
SMRC juga mencatat, tren isu Jokowi adalah PKI cenderung stagnan di kisaran 5-6 persen sejak September 2017.
Isu lainnya, kata Djayadi, 10 persen responden setuju bahwa Jokowi merupakan kaki tangan pemerintah Cina. Sedangkan yang tidak setuju sebanyak 69 persen. Tren isu itu dalam satu tahun terakhir juga tidak terlalu jauh, yaitu kisaran 9-10 persen.
Selain itu, sebanyak 6 persen responden yang disurvei SMRC juga percaya bahwa Jokowi antiIslam. Tren terhadap isu itu juga stagnan.
Menurut Djayadi, bila hoaks terhadap Jokowi dipercaya semakin masif, maka peluang Prabowo menjadi lebih besar untuk menang. "Namun, sejauh ini trennya masih sangat sedikit yang mempercayai hoaks itu."(tpc/sbm/red)

300 Kg Bahan Peledak Disita dari Rumah Abu Hamzah cs di Sibolga

By On Maret 16, 2019

Sorot bola mata.-Sebanyak 300 kg bahan peledak ditemukan dari rumah terduga teroris Husain alias Abu Hamzah dan rekannya diSibolga, Sumut. Polisi juga menemukan bom rakitan, termasuk bom 'ranjau', di halaman rumah.

"(Sebanyak) 300 kg total yang dilakukan penyitaan di dua TKP (tempat kejadian perkara). Di rumah AH yang paling banyak," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019). 

Dari rumah terduga teroris Abu Hamzah di Jl KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum,Sibolga, polisi menemukan 15 bom yang sudah dirakit. Ditemukan juga flash powder seberat 100 kg.

Sedangkan di rumah AK, terduga teroris di
Sibolga yang ikut ditangkap, polisi menemukan 1 bom rompi dan kardus berisi bahan peledak.

"Karena jumlah bahan bakunya cukup banyak tentunya butuh anggaran yang cukup besar, untuk bisa membeli bahan baku tersebut. Kita masih mendalami siapa yang berperan sebagai penyandang dana terhadap kelompok Sibolga ini," sambung Dedi.

Sementara itu, polisi sudah meledakkan sisa bom milik terduga teroris Sibolga di kawasan Rindu Alam, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Sumut.

"Itu masih sebagian yang diledakkan karena harus bertahap. Dan sesuai dengan penyelidikan dari tim. Jadi bahan bom ini sudah dicampur dan siap digunakan," kata Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto.

Menurutnya, daya ledak tiap bom rakitan rendah. Tapi, bila digunakan dalam jumlah besar, sangat berbahaya.
Menurut Agus, bahan peledak cukup banyak ditemukan di rumah Abu Hamzahdan tersangka teroris lainnya. Ada lima peti yang berisi bahan peledak yang sudah dirakit serta rompi yang dipasangi bom.

"Sewaktu dilakukan sterilisasi oleh tim, ditemukan juga bahan bom yang ditanam dalam lubang yang diameternya cukup besar. Untuk itulah, diminta masyarakat agar jangan mendekat ke lokasi, sampai tempat tersebut benar-benar aman dan steril," katanya.(ndc/sbm/red)

Presiden Jokowi & Wapres JK Kecam Aksi Teror di Masjid Selandia Baru

By On Maret 15, 2019

Sorot bola mata.-Presiden Jokowimengecam keras aksi penembakan Masjid An-Nur di Christchurch, Selandia Baru. 40 Orang tewas dalam serangan ini
"Terlepas siapa itu pelakunya, kita sangat mengecam keras aksi ini," kata Jokowi di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara, Jumat (15/3).
Dia menyampaikan duka mendalam terhadap para korban aksi penembakan tersebut. Jokowi juga meminta WNI di Selandia Baru selalu berhati-hati.
"Kita pemerintah Indonesia sampaikan duka mendalam kepada korban yang ada dari korban aksi tersebut," ucapnya.
Di Jakarta, Wapres Jusuf Kalla memberikan pernyataan serupa. JK menegaskan pemerintah Indonesia mengutuk aksi teror ini.
"Pemerintah Indonesia dan saya juga pribadi sebagai ketua masjid sangat sedih melihat terjadi di NZ, di mana pada saat ini disampaikan ada 40 orang yang meninggal," kata JK di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat.
JK juga mengutuk keras para pelaku yang melakukan penembakan. Dia juga meminta kepada publik agar terus mendoakan.
Dia menilai hal tersebut adalah kegiatan yang berencana. Apalagi kata JK, para pelaku merekam di media sosial facebook.
"Berarti ini suatu upaya yang sangat terorganisir, sangat di rencanakan dengan baik. Apalagi dia membawa kamera sendiri, live streaming," kata JK.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pihaknya di Selandia Baru memantau dari dekat peristiwa penembakan masjid di Kota Christchurch.
Retno mengatakan sudah mendapatkan informasi dari pihak duta besar Selandia Baru untuk Indonesia, Tantowi Yahya bahwa terjadi penembakan sekitar pukul 13.40 waktu Selandia Baru.
"Informasi yang kita kumpulkan. Informasi awal, terdapat 6 warga negara indoensia yang berada di masjid tersebut," kata Retno di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat.
Tiga warga Indonesia kata Retno berhasil melarikan diri. Dan pihaknya saat ini sedang mencari kembali tiga warga negara Indonesia yang lainnya.
"Kita sedang mencari tiga warga negara Indonesia yang lainnya, dapat saya sampaikan di Christchurch ada sekitar 330 WNI, 130 di antaranya adalah pelajar itu mendengar ada insiden penembakan tersebut. KBRI sudah menerjunkan tim protokol konsuler," papar Menlu.
Retno menjelaskan pihaknya sudah berada di sana. Terkait pelaku dan motifnya seperti apa, Retno pun belum memperoleh info selanjutnya. Dia pun berharap bisa secepatnya menghubungi tiga WNI yang belum ditemukan dalam insiden penembakan Christchurch.
Polisi Selandia Baru memperingatkan penduduk kota Christchurch untuk tetap berada di dalam rumah dan bangunan, serta diminta segera menelepon layanan darurat 111 jika melihat perilaku dan hal mencurigakan di dekat lingkungan mereka.(mdc/sbm/red)

Tim INAFIS Identifikasi Jasad Istri dan Anak Terduga Teroris di Sibolga

By On Maret 14, 2019

Sorot bola mata.-Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, jasad istri dan anak terduga teroris Husain alias Abu Hamzah yang tewas dalam ledakan di rumahnya di Jalan KH Ahmad Dahlan, Sibolga Sambas, Sibolga, saat ini sedang dalam proses identifikasi tim INAFIS.

"Yang sudah bisa dipastikan yaitu jasad yang saat ini masih proses identifikasi tim DVI, yang ditemukan di TKP ada dua sementara. 

Jasad seorang perempuan yang usianya di atas 30 tahun dan satu jasad anak-anak yang usianya sekitar 2 tahun," kata Dedi dikutip Antara, di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Dua jasad yang ditemukan dalam keadaan hancur tersebut kini masih diidentifikasi tim Laboratorium Forensik dan Indonesia Automatic Fingerprints Identification System (INAFIS).

Di dalam rumah itu diduga masih terdapat beberapa benda yang mencurigakan, seperti bom, meski sejak pagi polisi telah meledakkan beberapa bom.

"Ini perlu kehati-hatian. Jangan sampai jatuh korban kembali, baik anggota maupun warga," ucap dia.

Warga yang berada sekitar 100 meter dari tempat kejadian perkara sudah dievakuasi dan tidak diperbolehkan untuk mendekat karena dampak dari ledakan bom bunuh diri istri terduga teroris cukup luas.

Puluhan rumah yang dekat dengan TKP mengalami kerusakan akibat ledakan yang terjadi pada Rabu dini hari itu.

"Artinya bahwa jumlah bom meskipun low explosive, tetapi kalau jumlahnya cukup banyak bisa berakibat kerusakan cukup fatal," kata Dedi Prasetyo.

Hingga kini Tim Densus 88 Antiteror Polri dan satgas masih bekerja mengembangkan tersangka atau terduga teroris yang sudah ditangkap.

Dedi Prasetyo menuturkan, tidak menutup kemungkinan apabila jaringan tersebut masih terkait lone wolf lainnya sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum lebih lanjut.(rkc/sbm/red)

Selama di Tahanan, Ini Kebiasaan Ratna Sarumpaet

By On Maret 13, 2019

Sorot bola mata.-Lebih dari tiga bulan Ratna Sarumpaet harus tinggal di dalam tahanan. Dia terjerat kasus penyebaran berita bohong dan kini tengah menjalani proses persidangan.
Ratna mengakui sempat merasa bosan tinggal di penjara. Untuk mengatasinya, Ratna punya trik tersendiri.
" Saya menulis buku, tentang bangsa ini. Sejak ditahan menulis bukunya," ujar Ratna usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 12 Maret 2019.
Proses penulisan buku itu sudah selesai. Ratna mengatakan baru menghasilkan satu judul buku.
" Berapa buku yang ditulis. Satu buku lah, baru mau terbit," ucap dia.
Seperti diketahui, Ratna ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Oktober 2018. Setelah itu, ia langsung ditahan rutan Mapolda Metro Jaya.
2 dari 4 halaman

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

Dream - Jaksa meminta Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum Ratna Sarumpaet atas kasus penyebaran berita bohong. Permintaan itu terlontar saat sidang ketiga yang digelar hari ini, Selasa, 12 Maret 2019.
"Kami meminta majelis hakim menolak eksepsi penasihat hukum," ujar Jaksa Daru Tri Sadono di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 11 Maret 2019.
Dalam nota jawaban, Jaksa menyatakan eksepsi kuasa hukum terdakwa sudah melampaui batasan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 165 ayat (1) KUHAP. Jaksa juga menilai eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara.
Sebaliknya, Jaksa meminta majelis hakim mengabulkan semua dakwaan yang telah dibacakan pada sidang perdana 21 Februari 2019 lalu.
"Surat dakwaan yang kami susun telah melewati penelitian berkas perkara didukung barang bukti yang sah," ucap Jaksa Daru
Dalam eksepsinya, kuasa hukum Ratna menolak dakwaan jaksa yang menggunakan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut mengenai seseorang dapat dikenai hukuman apabila telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran.
Kuasa hukum Ratna menyatakan kliennya itu sama sekali tidak membuat keonaran. Menurut dia, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bentuk keonaran dimaknai sama dengan peristiwa Mei 1998 dan Tanjung Priok.
3 dari 4 halaman

Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Ratna Sarumpaet

Dream - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pengajuan penangguhan penahanan Ratna Sarumpaet menjadi tahanan kota.
"Soal penangguhan penahanan, bahwa majelis sampai saat ini belum dapat mengabulkan permohonan tersebut," ujar Ketua Majelis Hakim, Joni, Rabu 6 Maret 2019.
Majelis hakim beralasan, permintaan penangguhan penahanan tidak dikabulkan karena belum ada suatu yang darurat terjadi pada Ratna Sarumpaet.
"Dan dalam persidangan terdakwa juga bilang sehat," tambah Joni.
Menanggapi putusan tersebut, Ratna mengaku mengajukan penangguhan penahanan karena faktor usia.
"Ya ada lah, saya kan sudah ada umur. Saya merasa perlu (jadi tahanan kota). Ya masa saya mesti dalam keadaan parah baru ditangguhkan," ucap dia.
Ibunda Atiqah Hasiholan ini juga berharap bisa kuat menjalani persidangan. "Saya kan meminta lalu ditolak. Ya apa boleh buat, mudah-mudahan Tuhan kasih kesehatan," ucap Ratna.
4 dari 4 halaman

Pengacara Ratna Sarumpaet Sebut Dakwaan Jaksa Salah

Dream - Kuasa hukum terdakwa dugaan kabar bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet, Desmihardi, menyebut dakwaan jaksa terhadap kliennya adalah salah. Menurut dia, tidak pernah terjadi keonaran akibat ulah kliennya.
"Keonaran tidak pernah terjadi, maka menjadi sangat keliru," ujar Desmihardi dalam sidang dengan agenda pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 6 Maret 2019.
Menurut Desmihardi, yang terjadi selama ini yaitu munculnya berbagai cuitan di media sosial serta konferensi pers salah satu capres, mengenai berita bohong pengeroyokan yang disampaikan oleh Ratna. Dia menyatakan kondisi tersebut tidak termasuk keonaran.
"Karena cuitan dan aksi unjuk rasa itu bukan kerusuhan, keonaran, yang membutuhkan tindakan kepolisian," ucap dia.
Desmihardi lalu menjelaskan suatu kondisi disebut onar apabila menyamai peristiwa Mei 1998 dan Tanjung Priok. Dia merujuk pada ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
"Sehingga dakwaan ini tidak dapat diterima," kata dia.
Pada persidangan sebelumnya, Jaksa mendakwa Ratna dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal itu memuat ketentuan mengenai ancaman pidana bagi orang yang menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran.
Selain itu, Jaksa juga mendakwa Ratna dengan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(drm/sbm/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *