"OK OCE itu sebetulnya program yang di Jakarta itu bisa dikatakan berhasil. Nggak gagal, dong. Jika ada satu-dua yang perlu disempurnakan, itu bukan berarti harus dibatalkan semua. Justru harus disebarluaskan semaksimal mungkin sehingga katakanlah kekurangan-kekurangan itu tadi bisa semakin dilengkapi," kata juru debat BPN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Senin (25/3/2019).
"Masa dari periode ke periode berikutnya hanya nawarin kartu saja sih? Nah, kalau kita, ini ada program yang bisa ditawarkan ke masyarakat, yang sudah terbukti berhasil. Ada banyak yang sudah berhasil gitu. Kalaupun ada kekurangan, itu yang perlu diperbaiki juga," imbuhnya.
"Sudah banyak yang memberikan pengakuan kalau itu bagus. Masa disebut bencana nasional? Saya khawatir statement yang seperti itu bisa mematikan kreativitas. Artinya, orang-orang nanti malas berpendapat, malas mencari kreasi dan kreativitas baru. Itu tentu harus dihindari. Tidak benar ada statementseperti itu," tegasnya.
Kritik dari TKN juga mempersoalkan masih rendahnya jumlah pengusaha yang mendapatkan bantuan akses permodalan. Saleh mengatakan, jika program OK OCE ditangani pemerintah, akan semakin banyak pengusaha yang terbantu.
"Saya kira karena ini kan masih dikelola sendiri, bukan dikelola negara, artinya ini kan bukan pemerintah yang nangani. Coba kalau nanti OK OCE ini kita kelola secara benar, melibatkan katakanlah keseriusan pemerintah di dalamnya, saya kira akan berbeda hasilnya," ujar Saleh.
"Dan itu dananya kan sudah pasti ada. Di pemerintah itu kan ada juga akses permodalan di situ. Itu di Kementerian Koperasi itu dana bergulir. Di situ yang bisa dipakai. Selama ini belum dimaksimalkan secara efektif kegunaannya. Nah, kalau OK OCE ini berhasil, ya tentu dari sana bisa kita ambil. Itu ada lho dana bergulir di sana. Itu bisa dipakai itu," lanjut Saleh.
"OK OCE gagal di Jakarta, sekarang akan direplikasi ke level nasional, sama saja dengan bencana lokal menjadi bencana nasional. Dari target 40 ribu pengusaha per tahun dari program OK OCE di Jakarta, hanya 1.000 orang (2,5 persen) yang mengurus izin usaha dan 150 orang (0,38 persen) yang mendapat modal," kata Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni kepada wartawan, Senin (25/3).(dtc/sbm/red)
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »