Imbas Vonis Bebas Pemerkosa 2 Anak, Ketua PN Cibinong Diganti

By On April 30, 2019

Sorot bola mata-Pengadilan Tinggi (PT) Bandung melantik Kepala Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Irfanudin kepala PN Cibinong yang baru ini menggantikan Lendriati Janis yang tengah diperiksa atas perkara vonis bebas pemerkosa dua anak di Bogor.

Pelantikan berlangsung di PT Bandung, Jalan Cimuncang, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/4/2019). Wakil Ketua PT Bandung Arif Supratman memimpin langsung pelantikan tersebut.

"Bahwa dengan dilantiknya ketua pengadilan negeri (Cibinong) yang baru, karena pejabat lama terimbas keadaan seperti yang saudara ketahui, Mahkamah Agung demi menjaga kepercayaan masyarakat dan demi menjaga menerima informasi serta klarifikasi, majelis hakim yang menangani dialihtugaskan ke Pengadilan Tinggi Bandung," ucap Arif seusai pelantikan.

Di luar perkara tersebut, Arif mengungkapkan, pergantian ini dianggap wajar. Sebab, Irfanudin mengisi jabatan kosong yang ditinggalkan Lendriati Janis yang tengah dimintai keterangan terkait peristiwa itu
 "Memang ada insiden ya beberapa hari lalu. Insiden itu, mahkamah Agung sesuai kewenangannya, telah menangani secara optimal," katanya.

"Nah karena sekarang pejabat yang menangani perkara itu sedang proses, Mahkamah Agung dengan kewenangannya, agar tidak terjadi kekosongan pejabat dan pimpinan di Pengadilan Negeri Cibinong, dilantiklah ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang baru, yang sesungguhnya sudah merupakan tugas berdasarkan promosi rapat rotasi pimpinan," tutur Arif menambahkan.

Sebelum dilantik menjadi ketua PN Cibinong, Irfanudin menjabat ketua PN Bengkulu. Dalam kesempatan itu, Arif juga menitipkan pesan-pesan kepada Irfanudin.

"Saya selaku pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung berharap hal-hal yang sudah ada dan berprestasi di Cibinong saya minta mempertahankan dan juga diikuti kehati-hatian yang tinggi. Bahwa keadaan sekarang masyarakat semakin hari semakin cerdas. Demikian Mahkamah Agung dengan kebijakan telah mengoptimalkan zona integritas di seluruh pengadilan. Maka untuk hal tersebut saya minta ke Irfanudin jangan surut," ujar Arif.

PN Cibinong membebaskan HI (41) dari tuntutan 14 tahun penjara setelah jaksa menuntut HI dengan hukuman 14 tahun penjara karena memperkosa dua anak tetangganya yang berusia 14 tahun dan 7 tahun. Namun tuntutan 14 tahun penjara itu diabaikan majelis hakim yang terdiri atas Muhammad Ali Askandar, Chandra Gautama, serta Raden Ayu Rizkiyati.

Pimpinan mahkamah Agung memerintahkan Badan Pengawasan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap laporan atau aduan masyarakat. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait, selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada pimpinan Mahkamah Agung.

"Atas laporan tersebut, pimpinan Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan sanksi tidak saja kepada majelis pemeriksa perkara, yaitu MAA, CG, RAR, dan atasan langsungnya, yaitu LJ Ketua Pengadilan Negeri Cibinong," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, dalam keterangan tertulis, Senin (29/4/2019).(dtc/sbm)

Ketua KPPS di Sumsel Ditusuk karena Urusan Kunci Kotak Suara

By On April 30, 2019

Sorot bola mata-Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS) 08 Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Sumatra Selatan, ditusuk seorang pria karena dicurigai menyembunyikan kunci kotak suara. Kejadian itu terjadi pada Rabu (17/4) sekitar pukul 07.00 WIB.

Korban yang merupakan Ketua KPPS di TPS 08 Selangit itu diketahui bernama Rio Habibi. Sementara pelaku bernama Febri anggota Linmas di TPS yang sama, sekaligus putra ketua RT setempat.

Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Zulkarnain Adinegara mengatakan kejadian tersebut bermula saat Febri diminta ayahnya untuk mengambil kunci kotak suara yang dipegang oleh Rio.
Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2019 digelar pada 17 April, dengan jumlah tempat pemungutan suara se-Indonesia sebanyak 810.329 TPS.
Korban hanya memberikan dua kunci. Padahal, menurut pelaku, ayahnya mengatakan bahwa kunci tersebut ada 3. Pelaku curiga korban menyembunyikan satu kunci. Dia pun marah dan menusuk korban di bagian dadanya.

"Pelaku itu langsung kabur usai menusuk. Korban sementara saat ini sudah diobati. Tapi kejadian itu tidak mengganggu pelaksanaan pemilu di TPS tersebut, tetap aman dan lancar," ujar Zulkarnain.

Saat ini korban sedang melaporkan kejadian tersebut ke polsek setempat. Sementara pelaku masih dalam pengejaran anggota polisi.

"Untuk motifnya sementara, katanya soal anak kunci kotak suara. Tapi masih didalami lagi karena korban juga baru melapor," katanya.

Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu 2019 sebanyak 190.779.969 pemilih. Jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 95.373.698 jiwa, sedangkan pemilih perempuan berjumlah 95.406.271 pemilih.(cnn/sbm)

Tangkap Maling Ikan di Natuna, Kapal TNI AL Ditabrak Kapal Vietnam

By On April 30, 2019

Sorot bola mata-Video yang memperlihatkan KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) Tjiptadi-381, ditabrak oleh kapal Vietnam di Laut Natuna Utara, beredar di media sosial. TNI Angkatan Laut (AL) memberikan penjelasan mengenai insiden tersebut.

Video yang viral itu memperlihatkan kapal berbendera Vietnam dengan sengaja menabrakkan kapalnya itu ke KRI Tjiptadi-381. Kapal Vietnam itu berusaha menghalangi kapal TNI AL.

Insiden itu dilaporkan terjadi di perairan Indonesia tepatnya di Laut Natuna Utara pada Sabtu (27/4/2019) pukul 14.45 WIB. Kejadian bermula saat KRI Tjiptadi-381 melakukan penegakan hukum terhadap kapal ikan Vietnam BD 979 yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. 

"Namun KIA tersebut dikawal oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam/Coast Guard Vietnam. 

 Dan Kapal Coast Guard Vietnam berusaha untuk menghalangi proses penegakan hukum dan kedaulatan yang dilakukan oleh KRI Tjiptadi-381 dengan memprovokasi melalui usaha mengganggu proses penegakan hukum dan kedaulatan dengan cara menumburkan kapalnya ke KRI Tjiptadi-381," kata Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (28/4/2019).

Yudo menegaskan tindakan penangkapan yang dilakukan terhadap kapal ikan Vietnam sudah sesuai prosedur. 

 Namun, menurut Yudo, pihak Vietnam juga mengklaim perairan tersebut adalah wilayah miliknya. 

"Berdasarkan lokasi penangkapan, bahwa benar kejadian berada di Perairan Indonesia. Sehingga tindakan penangkapan yang dilaksanakan oleh KRI TJIPTADI-381 adalah sudah benar dan sesuai prosedur. Namun pihak Vietnam juga mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan perairan Vietnam," ujar Yudo.

Akibat provokasi kapal coast guard Vietnam tersebut, kapal maling ikan Vietnam bocor dan tenggelam. 12 ABK kapal ikan Vietnam tersebut berhasil diamankan ke KRI Tjiptadi-381. 

"Selanjutnya ke-12 ABK Kapal Vietnam dibawa dan akan diserahkan ke Lanal Ranai guna proses hukum selanjutnya," tutupnya.(dnc/sbm)

Ketua KPU Sumut, Berharap Jangan Ada Lagi Pemilu Serentak

By On April 29, 2019

Sorot bola mata-Menanggapi banyaknya korban yang berjatuhan dalam Pemilihan Umum Serentak 2019,Ketua KPU Sumut Yulhasni turut berduka atas kepergian para pahlawan demokrasi.
KPU Sumut masih menunggu keputusan pemberian dana santunan bagi petugas KPPS yang meninggal saat bertugas di Pemilu 2019.
“Kami harap jangan ada lagi Pemilu serentak," tegas Yulhasni, Sabtu (27/4/2019).
"Ini harus dievaluasi. Kita tidak mau ada lagi korban yang berjatuhan,” harap Yulhasni.
Di Sumatera Utara, ada delapan penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia setelah sebelumnya jatuh sakit.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pemilu serentak telah melampaui batas fisik petugas dan secara teknis melampaui kapasitas KPU dalam mempersiapkan logistik.
"Saya ingin mengulangi bahwa pemilu serentak yang kita laksanakan model seperti kemarin, itu bagi saya cukup yang pertama dan terakhir," ujar Pramono dalam sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGM, Jumat (26/04/2019).
Pramono menjelaskan, secara fisik, pelaksanaan pemilu serentak dengan model seperti 17 April 2019 telah melampaui batas kemampuan rata-rata manusia Indonesia.
Dari data KPU, sampai kemarin, petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 225 orang. Sedangkan petugas KPPS yang jatuh sakit sebanyak 1.470 orang.
"Ini saya pastikan jumlahnya akan bertambah. Kemarin seharian keliling ke beberapa kabupaten/kota di Pantura, Saya masih menerima laporan bahwa beberapa petugas kita masih sakit dan sebagian kondisinya parah," urainya.
Secara teknis, pelaksanaan pemilu serentak seperti yang dilaksanakan kemarin juga melampaui kapasitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mempersiapkan logistik dan melayani pemilih.(tnc/sbm)

PLN Sempat Kaget Pimpinannya Jadi Tersangka Korupsi

By On April 28, 2019

Sorot Bola Mata-KPK telah resmi menetapkan Direktur Utama PT PLN (Persero) sebagai tersangka. Sofyan diduga terlibat dalam pusaran kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Apakah jajaran direksi PLN sempat kaget saat pimpinannya ditetapkan jadi tersangka oleh KPK?

"Iya (kaget), namanya proses hukum, hari ini aku kecelakaan, di mobil ditangkap. 

 Ini kan case pribadi. Itu kan namanya case tidak direncanakan bukan aksi korporasi PLN," kata Direktur Regional Bisnis Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN Djoko Abumanan di Jakarta, Kamis (25/4/2019).Djoko bilang, kejadian tersebut tentu memberikan dampak terhadap kinerja PLN secara keseluruhan. 

 Meski demikian dirinya mengaku bahwa jajaran direksinya bisa memastikan kinerja perusahaannya tidak terganggu usai Direktur Utamanya yaitu Sofyan Basir jadi tersangka.

"Kalau dia operasional tidak boleh terganggu. Tak boleh terganggu. Kalau pelayanan tetap," kata dia.

Seperti diketahui, dalam kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Sofyan Basir diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

KPK menduga Sofyan membantu mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih menerima suap dari pengusaha bernama Johanes Budisutrisno Kotjo.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dengan tersangka SFB (Sofyan Basir) diduga membantu Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Sofyan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

KPK menduga Sofyan membantu mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih menerima suap dari pengusaha bernama Johanes Budisutrisno Kotjo.(dtn/sbm)

Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi Demo Minta KPU Berlaku Adil

By On April 27, 2019

Sorot bola mata-Sejumlah emak-emak dari satgas rekat militan dan relawan pendukung 02 melakukan aksi di depan kantor KPU. Massa ini menuntut KPU berlaku adil di Pemilu 2019. 

Pantauan awak media, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019), sejumlah perwakilan massa aksi menyampaikan orasi di atas mobil komando. 

 Sebagian massa juga tampak membawa beberapa tulisan 'KPU Milik Rakyat, Bukan Milik Tukang Curang' dan 'Emak-emak Menjadi Garda Terdepan Melawan Kecurangan Demi NKRI'. Emak-emak ini tampak membawa beberapa alat dapur yang dijadikan alat musik di antaranya ember, gayung, panci, wajan hinga sutil. 

Salah seorang orator mengatakan banyak masalah yang ditemukan dalam Pemilu 2019. Mereka meminta KPU berlaku jujur dan adil.

"Kami minta KPU kali ini harus berlaku adil, anda harus jujur anda membawa suara rakyat suara rakyat adalah suara tuhan," ujar salah satu orator. 

"Bagian dari artis yang mendukung Prabowo-Sandi, ini acara untuk kita semua acara untuk Indonesia keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Kita di sini tidak ingin ada perpecahan kita ingin Indonesia aman," sambungnya. 

Selain itu, dalam aksi ini melibatkan beberapa seniman. Salah satu yang hadir yaitu Sang Alang, pencipta lagu kampanye Prabowo-Sandi, dan Ozy Syahputra.

Massa aksi ini tampak menutup jalur di depan KPU. Hal ini membuat akses jalan di depan KPU dari Taman Suropati menuju Bundaran HI tak bisa dilalui. Sedangkan jalan sebaliknya terpantau padat.(dtc/sbm)

Jokowi dan Zulkifli Hasan Bertemu, PAN: Kami Pertimbangkan Dukungan

By On April 26, 2019

Sorot bola mata-Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan partainya akan menentukan arah dukungannya pasca Pemilu 2019. Hal ini, ia katakan terkait dengan pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden jokowi.
"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya. Kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti ke depannya bagaimana," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

 Bara belum bisa memastikan apakah PAN akan bergabung dalam koalisi Jokowi. Meski begitu, Bara menilai pertemuan itu menunjukan sikap negarawan pada Zulkifli.

"Yang penting mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan. Kedepannya bagaimana, apakah akan ada repositioning, nanti kita lihat," ungkap dia.
Selain itu, pertemuan Zulkifli dan jokowi juga dinilai Bara memiliki nuansa positif. 
Serta membawa suasana yang baik pasca-pemilu. 
"Saya pikir kuncinya disitu. Dengan begitu kita lagi-lagi membutuhkan sikap kenegarawanan, kemampuan dari semua pihak disini, bukan hanya kedua capres tapi juga para pendukungnya untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-segalanya," ucap dia. 
Sebelumnya, Presiden Jokowi tampak berbincang dengan Zulkifli Hasan usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Istana Negara Jakarta, Rabu 24 April 2019.
Tak hanya berdua, dalam perbincangan itu ada pula Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Perbincangan diawali dari Jokowi yang berjalan menuju meja bundar di tengah Istana Negara usai mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno.

Keluhkan Pemilu Serentak

Selang beberapa menit, Zulkifli menyusul bersama Surya Paloh. Dia duduk di sisi kanan, sementara Paloh di sisi kiri Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampak menyampaikan sesuatu kepada Zulkifli. Sesekali wajah calon presiden petahana itu tersenyum.
Usai berbincang dengan Jokowi dan sejumlah elite politik, Ketum PAN ini mengaku membahas beberapa hal, salah satunya persoalan pemilihan umum (Pemilu) 2019.
Dia mengeluhkan durasi Pemilu yang begitu lama hingga delapan bulan.
"Kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kami bicarakan. Soal pemilu terlalu lama sampai delapan bulan, habis energi," ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 24 April 2019.(Ipc/sbm)

KPK Ingin Warga NU Jadi Agen Anti-Korupsi di Masyarakat

By On April 25, 2019

Sorot bola mata-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) menggelar lokakarya Pesantren Penggerak (PKP) NU Anti-Korupsi di Pusat Edukasi Anti-Korupsi di Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (24/4). 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menguatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Kegiatan yang dibuka Ketua PBNU KH Robikin Emhas itu akan berlangsung selama tiga hari, diisi dengan berbagai pemaparan materi workhsop oleh KPK dan PBNU. 

Hadir pada kegiatan tersebut, Penasihat KPK Budi Santoso, Direktur Pendidikan Pelayanan Masyarakat pada KPK Giri Suprapidiono, Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyio, Sekretaris Lakpesdam PBNU H Marzuki Wahid, dan puluhan perwakilan Pondok Pesantren yang ada di Jabodetabek.

Giri Suprapidiono mengatakan kerja sama yang baik itu telah dimulai KPK dan Lakpesdam PBNU sejak beberapa waktu yang lalu. 

Menurutnya, KPK sebagai lemabaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi perlu menggandeng PBNU sebagai organisasi terbesar dan berpengaruh di masyarakat.

“Ini saya pikir akan menjadi kerja sama yang strategis. Artinya, ini permasalahan bangsa dan NU sebagai organisasi yang peduli dengan kebangsaan; dan peduli Indonesia itu adalah misi bersama sebenarnya,” katanya saat ditemui NU Online seusai memberikan materi.

Ia berharap komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di masyarakat dapat terus dikembangkan oleh PBNU terutama meningkatkan pemahaman masyarakat soal korupsi. 

Bukan sekadar mengetahui fiqih jinayah atau fiqih syari'ah yang diajarkan di Pesantren atau Madrasah semata.

“Tapi mereka memahami hukum positif dan praktiknya seperti apa, dan (melalui kegiatan ini) banyak pengalaman juga informasi yang didapatkan di luar informasi dari media,” tuturnya.

Giri menegaskan, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan KPK sendirian. Pihaknya, lanjut Giri, membutuhkan pendekatan kultual, pendekatan spiritual. Menurutnya, peran itu hanya ada di NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia. 

Dakwah yang dikembangkan PBNU, ujar Giri, tentu memuat berbagai hal antara lain adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi.  

“Peran NU ada dua hal, sebagai subjek dan sebagai objek. Sebagai objek, NU akan belajar anti-korupsi. 

Sebagai subjek NU akan menyampaikan kepada jejaring-jejaringnya, ke struktur di bawahnya ilmu anti-korupsi. Mereka bukan sebagai target kita tapi sebagai agen kita,” ucapnya.(nu/sbm)

Trump Mengeluh "Follower" Twitter-nya Lebih Rendah dari Obama

By On April 25, 2019

Sorot bola mata-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluhkan Twitter bersikap diskriminatif terhadap para politisi yang berasal dari Partai Republik.
Dalam jamuan makan malam dengan CEO Twitter Jack Dorsey Selasa (23/4/2019), Trump mengeluh follower (pengikut) di akunnya berkurang, dan menuduh ada agenda anti-Trump.

Sumber yang ikut dalam acara makan malam itu diwartakan The Independent Rabu (24/4/2019) berkata, Trump mengklaim sejumlah politisi lain juga mengalami hal yang sama.

The Daily Beast mengutip sumber lain yang dekat dengan Trump menuturkan, presiden 72 tahun itu bahkan membandingkan dengan pendahulunya, mantan Presiden BarackObama.

Menurut si sumber, Trump menggerutu mengapa jumlah follower-nya lebih sedikit daripada Obama. Meski, menurut penilaiannya," dia lebih sering nge-twit dibanding Obama.

Kabar percakapan dengan Dorsey terjadi beberapa jam setelah Trump menuduh Twitter telah melakukan diskriminasi terhadap anggota Republik dan "bermain politik".

 Dorsey dikabarkan berusaha menenangkan presiden ke-45 dalam sejarah AS itu dengan berkata perusahaannya hanya menghapus akun-akun yang dianggap bot.

Pertemuan itu diadakan di tengah munculnya kabar bahwa Twitter telah menghapus 5.000 bot pro-Trump yang menyebarkan kabar hoaks pada pekan lalu.

Kabar hoaks itu muncul di tengah isu publikasi laporan Penasihat Khusus Robert Mueller mengenai dugaan keterlibatan Rusia dalam Pilpres 2016 silam.

Sebagai catatan, Obama mempunyai follower hingga 106 juta akun dengan 15.600 kicauan. Sementara Trump mengunggah setidaknya 41.400 twit dengan 59,9 juta pengikut.(kpc/sbm)

Real Count KPU 18,8 Persen: Jokowi 54,89 persen Prabowo 45,11 persen

By On April 23, 2019

Sorot bola mata.Perolehan suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo ( Jokowi)- Ma'ruf Amin masih unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Ini berdasarkan hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Selasa (23/4) pagi.
Sampai pukul 07.00 WIB, data yang masuk mencapai 153.624 dari 813.350 TPS atau sekitar 18,8 persen.
Jokowi-Ma'ruf mengantongi suara 15.972.166 atau sebesar 54,89 persen. Sementara Prabowo-Sandi memperoleh suara 13.128.406 atau 45,11 persen.Proses penghitungan resmi masih dilakukan oleh KPU. 

 Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan ke kabupaten, provinsi, hingga ke nasional.
Tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara tertuang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Proses ini dimulai dari tingkat TPS.
*17-18 April 2019
Setelah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup, penghitungan dimulai. Di sini masing-masing saksi dari dua calon atau partai akan ikut menyaksikan proses penghitungan.
Setelah itu dibuat berita acara, hasil penghitungan dan alat kelengkapan TPS diserahkan ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Di seluruh Indonesia, terdapat total 809.563 TPS.
*18 April sampai 5 Mei 2019
Setelah selesai di tingkat kecamatan akan diserahkan ke KPU kabupaten/kota.
*20 April-8 Mei 2019
Selesai di tingkat KPU kabupaten/kota, hasil rekapitulasi diserahkan ke KPU provinsi.
*22 April hingga 12 Mei
Proses penghitungan suara dilakukan di tingkat provinsi sebelum diserahkan ke KPU Pusat.
*25 April-22 Mei 2019
Setelah menerima rekapitulasi dari provinsi, KPU pusat akan mempublikasikan suara sah secara nasional.(mdk/sbm/red)

TNI Amankan Monas, Kapolri Minta Mobilisasi Massa Dibubarkan

By On April 22, 2019

Sorot bola mata.-Pihak Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kodam) Jaya menyatakan penempatan personel di Monumen Nasional (Monas) untuk mengamankan pemungutan suara pada pemilihan umum 2019.
"Sejak dua hari memang kita sudah tempatkan personel TNI di kawasan Monas untuk membantu pengamanan pemilu," kata Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel (Inf) Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (18/4/2019).
Kristomei membantah penempatan personel TNI itu terkait dengan rencana pengamanan aksi penggalangan massa salah satu pasangan calon presiden wakil presiden di Monas pada Jumat (19/4).
Sementara itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian mengimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan mobilisasi massa menyikapi pemilu 2019.
"Saya mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak melakukan mobilisasi massa untuk merayakan kemenangan, misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan," kata Tito.
Kapolri mencontohkan aksi perayaan kemenangan dari dua pasangan calon di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Rabu (17/4), yang dibubarkan oleh kepolisian.
"Ini kemarin juga ada di HI kita bubarkan, dari kedua pasangan ada yang melakukan mobilisasi, dua-duanya kita bubarkan. Saya sudah perintahkan seluruh Kapolda juga untuk melakukan langkah yang sama," tegasnya.
Ia mengingatkan masyarakat untuk menghargai proses dan tahapan pemilu yang telah berlangsung, dan menjadikan hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai acuan.
"Di tengah-tengah itu tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional, mobilisasi dan lainnya. Apalagi, yang bertujuan untuk mengganggu kestabilan kamtibmas. TNI dan Polri punya kemampuan deteksi, kita bisa mengetahui kalau ada gerakan-gerakan," ujar Tito.
Tito menegaskan Polri akan melakukan langkah sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap adanya upaya untuk mengganggu kestabilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
"Bahwa ini (pemilu) adalah proses demokrasi yang semenjak reformasi termasuk dihadiri partisipasi publik yang sangat tinggi. Di atas 80 persen, melibatkan hampir 160 juta atau lebih pemilih. Jadi, siapa pun yang terpilih itu memiliki kredibilitas dan legitimasi dukungan rakyat yang sangat tinggi," Tito menegaskan.(bsc/sbm/red)

Kapolri Larang Mobilisasi Massa Pascapemilu 2019

By On April 20, 2019

Sorot bola mata.-Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak memobilisasi massa, baik dalam rangka perayaan kemenangan atau mengungkapkan ketidakpuasannya sebelum Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pemenang Pemilu 2019.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rakorsus Tingkat Menteri tentang "Pengamanan Pemilu Pasca Pencoblosan" di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat No15 Jakarta Pusat pada Kamis (18/4/2019).
"Saya mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak melakukan mobilisasi (massa) untuk merayakan kemenangan misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan," kata Tito.
Ia mencontohkan, pihaknya telah membubarkan upaya mobilisasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat usai pencoblosan pada Rabu (17/4/2019) lalu.
Ia bahkan menginstruksikan seluruh Kapolda untuk melakukan hal yang sama jika menemukan adanya mobilisasi massa di wilayahnya.
"Ini kemarin juga ada di HI kita bubarkan, dari kedua pasangan ada yang melakulan mobilisasi, dua-duanya kita bubarkan. Saya sudah perintahkan seluruh Kapolda juga untuk melakukan langkah yang sama," kata Tito.
Ia mengatakan, jika ada pihak yang keberatan atau ada yang mengklaim adanya hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum, TNI Polri juga mengimbau agar para pihak menggunakan mekanisme konstitusional yaitu aturan hukum yang berlaku.
Namun jika ada langkah-langkah di luar langkah hukum, apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang akan mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat maka TNI Polri sepakat untuk menindak tegas dan tidak mentolerir.
"TNI dan Polri punya kemampuan deteksi, kita bisa mengetahui kalau ada gerakan-gerakan. Kita pasti akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Tito.
Untuk itu, ia meminta seluruh pihak dan masyarakat menghargai proses Pemilu 2019 dan menahan diri untuk tidak memobilisasi massa dan melakukan upaya-upaya di luar hukum yang berlaku.
"Jadi kita hargai proses yang ada, penghitungan utama bagi kita adalah saat KPU mengumumkan hasil yang resmi sambil di tengah itu tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional, mobilisasi dan lainnya. Apalagi yang bertujuan untuk mengganggu kestabilan Kamtibmas," kata Kapolri.
Ia mengatakan, mengingat tingkat partisipasi dalam Pemilu 2019 mencapai 80 persen, maka siapa pun presiden terpilih akan memiliki legitimasi dan dukungan rakyat yang sangat tinggi.
Untuk itu, menurutnya, langkah inkonstitusional dengan melawan kehendak rakyat sama saja mengkhianati keinginan rakyat.
"Jadi siapa pun yang terpilih itu memiliki kredibilitas dan legitimasi dukungan rakyat yang sangat tinggi. Langkah inkonstitusional dengan melawan kehendak rakyat itu sama saja mengkhianati keinginan rakyat, dan TNI Polri akan menjaga itu," tutupnya.(tbn/sbm/red)

Di TPS Amien Rais, Jokowi Menang Raih 158 Suara dan Prabowo 80 Suara

By On April 18, 2019

Sorot bola mata.-Kejutan terjadi di TPS 123 Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang berada di kompleks kediaman Amien Rais. Perolehan suara paslon nomor 01, Jokowi-Ma'ruf Amin mengungguli paslon 02 Prabowo-Sandiaga. 

Hasil penghitungan petugas KPPS, Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 158 suara. Sedangkan Prabowo-Sandiaga memperoleh 80 suara. Dan suara tidak sah sebanyak dua surat suara, yakni satu surat suara karena dua paslon dicoblos, satu surat suara dicoblos di luar kotak.

"Pasangan 01 memperoleh 158 suara, pasangan 02 memperoleh 80 suara, dua suara tidak sah," kata Ketua KPPS 123 Desa Condongcatur, Khitmatul Huda kepada wartawan seusai penghitungan surat suara pasangan presiden dan wakil presiden Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

KPPS 123 Desa Condongcatur total menerima 270 surat suara. Dengan jumlah DPT 265 orang pemilih.

"Ini masih ada sisa 30 surat suara," jelasnya.

Amien Rais sendiri pagi tadi mencoblos di TPS 123 Desa Condongcatur. Siang hari Amien bertolak ke Jakarta untuk berkumpul bersama BPN Prabowo-Sandi.(dtn/sbm/dt)

Gatot Nurmantyo Ungkap Masalah-Masalah TNI Pada Era Presiden Jokowi, Bandingkan Anggaran TNI-Polri

By On April 13, 2019

Sorot bola mata.-MANTAN Panglima TNI Gatot Nurmantyohadir dalam acara pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4/2019).
Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo diberikan kesempatan berbicara seusaiCapres 02 Prabowo Subiantomenyampaikan pidato kebangsaan.
Mengawali pidatonya, Gatot Nurmantyomengungkapkan alasan kenapa dirinya hadir dalam acara tersebut.Alasan Gatot datangi acara Prabowo Subianto, kata dia, karena mantan Danjen Kopassus itu meminta dirinya hadir.

Permintaan itu disampaikan Prabowo melalui telepon untuk berbicara terkait beberapa permasalahan yang tengah dihadapi bangsa ini.
"Saya datang ke sini tidak ada lain karena Merah Putih, negara dan bangsa memanggil, untuk negara dan rakyat Indonesia, atas telepon dari beliau, Pak Prabowo, meminta saya hadir untuk bicara masalah kebangsaan di sini," ujar Gatot.
Dalam pidatonya, Gatot menyampaikan sejumlah permasalahan terkait sektor nasional dan internasional.
Gatot mengaku ada sejumlah persoalan TNI saat ini para era Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi.
Masalah TNI pada era Presiden Jokowi diungkap Gatot, mulai dari soal anggaran hingga masalah mutasi.(tnc/sbm/red)

Aktor Leonardo DiCaprio Lontarkan Pujian atas Aksi Berani Menteri Susi Pudjiastuti

By On April 12, 2019

Sorot bola mata.-Menteri Susi Pudjiastuti memang selalu membuat banyak orang takjub dengan ketegasannya dalam membela hak para nelayan dan caranya melindungi laut Indonesia.
Seperti yang kita tahu, kasus terkait penenggelaman kapal ilegal di perairan Indonesia sempat menjadi bahan perbincangan beberapa waktu lalu.
Berkat aksinya yang berani tersebut, banyak orang pun memberikan pujian untuk Menteri Susi. Tak hanya orang awam saja, selebriti dunia seperti Leonardo DiCaprio bahkan turut mengungkapkan kekagumannya terhadap Menteri Susi.

Leonardo DiCaprio dan Susi Pudjiastuti.

Video yang menunjukkan kekagumannya itu sempat viral di media sosial baru-baru ini. Dalam video tersebut, aktor peraih Piala Oscar itu mengungkapkan bagaimana illegal fishing bisa merugikan nelayan. Dia juga menceritakan bahwa sebelumnya terdapat 10 ribu kapal ikan illegal yang memasuki wilayah perairan Indonesia.
"Menteri Susi berusaha memberantas kegiatan illegal itu dan memberikan contoh untuk mengupayakan era baru transparansi pengelolaan perikanan dengan menciptakan sistem pantauan kapal perikanan menggunakan satelit yang bisa diakses dari platform Global Fishing Watch," ucap aktor tersebut.
Leonardo DiCaprio sendiri memiliki yayasan yang fokus mengelola habitat asli flora dan fauna di dunia. 
Yayasan itu disebut ikut membiayai dana untuk memerangi illegal fishing. Yayasan ini juga sering memberikan dana dan kampanye yang ditujukan untuk melestarikan lingkungan.(tci/sbm/red)

Ma'ruf Jawab Prabowo soal Kartu Jokowi: Bukan untuk Dimakan

By On April 08, 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin menanggapi kritik soal kartu yang disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

"Kartu itu kan alatnya untuk mendapatkan pekerjaan. Dilatih dulu supaya orang yang punya kerjaan kan punya keterampilan, dilakukan skilling, upskilling, reskilling, diberi skill dulu kemudian diberikan Kartu Prakerja, supaya mudah mendapatkan pekerjaan," kata Ma'ruf di Jakarta, Minggu (7/4).

Ma'ruf menuturkan, tak mungkin masyarakat langsung diberikan pekerjaan mengingat daya saing yang sekarang ini. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan agar sumber daya manusia yang dimiliki bisa bersaing.

 "Tidak 'ujug-ujug' kerjaan, kerjaan. Orang kan butuh skill, di-skilling dulu, bahkan upskilling, reskilling, kartu tandanya bahwa dia sudah memperoleh skill. Jadi bukan kartunya dimakan," kata dia.

Ma'ruf yang menghadiri kampanye akbar bersama calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo optimistis mampu meraih banyak suara di Tangerang dengan memulai kampanye bersama Jokowi di alun-alun Ahmad Yani Tangerang, Banten.

Sebelumnya, dalam pidato politiknya di kampanye terbuka, Prabowo menyindir keadaan perekonomian Indonesia. Hal itu disampaikan saat dirinya menyampaikan orasi politik di acara kampanye di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (7/4). 

Saat menyampaikan orasi dan menyindir soal keadaan ekonomi, Prabowo secara guyon mengubah intonasi suara menjadi lebih besar. "Saudara-saudara sekalian, harga-harga terkendali. Kemiskinan menurun," kata Prabowo.
Namun tak berselang lama, dia pun tertawa sambil berkata, "Menurun dari kakek ke cucu (kemiskinannya)," kata Prabowo yang kemudian disambut tawa oleh massa pendukungnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga menyindir soal pertumbuhan ekonomi yang disebut-sebut tumbuh hingga lima persen, namun masih menyisakan kemiskinan. 

"Lima persen Ndasmu," kata Prabowo. 

Puncaknya, Prabowo mengkritik cara kubu Jokowi-Ma'ruf yang membagi-bagikan kartu. Mulai dari prakuliah hingga kartu prakerja.

"Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu," kata Prabowo disambut riuh para relawan yang memadati GBK.(cnn/sbm/red)

Panglima TNI dan Kapolri Minta Doa Santri Agar Pemilu Aman dan Damai

By On April 04, 2019

Sorot bola mata.-Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah (Dalwa), di Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. 

Panglima dan Kapolri meminta doa pada ribuan santri dan ulama agar Pemilu 2019 berlangsung aman dan damai.

Dalam silaturahim bertema Memperteguh Wawasan Kebangsaan dalam Membangun Peradaban ini, Marsekal Hadi berbicara tentang peran penting santri dan ulama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"9.000 santri ini di TNI sama dengan pasukan 9 batalyon plus. Kalau dilaksanakan pertempuran akan menghabisi semua lawan," kata Hadi dalam sambutannya, Selasa (2/4/2019).

Jika 9.000 santri sama-sama berdoa demi keselamatan negara dan bangsa, maka negara akan aman.

"Tapi yang saya pikirkan adalah, 9.000 santri apabila berdoa bersama-sama demi keselamatan bangsa, alhamdulillah, negara ini akan selamat dan aman," tegasnya.

Karena itu, Panglima meminta doa pada para santri agar pesta demokrasi 17 April berlangsung aman dan damai.

"Demokrasi pasti harus kita ramaikan. Harus kita sukseskan. Semuanya adalah untuk menuju Indonesia yang lebih maju," pungkasnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menjelaskan, silaturahmi ke beberapa pasantren dan elemen masyarakat sangat penting dalam rangka pengamanan negara terutama saat pemilu.

"Kami sudah melakukan sinergi sesuai dengan rencana pengamanan strategis yaitu Operasi Mantab Brata di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. 

 Tapi yang paling optimal adalah saat ini. Ini selain silaturahmi kamtibmas juga merupakan upaya-upaya dalam rangka pengamanan pemilu karena upaya yang paling jitu adalah proaktif mengajak masyarakat untuk membantu kamtibmas. Karena kekuatan TNI dan Polri untuk mengamankan negara adalah dari masyarakat," terang Iqbal usai acara.(ndc/sbm/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *