HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.
Polri Tetapkan 11 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

By On Mei 26, 2019

Sorot bola mata-Polri menetapkan 11 tersangka  kerusuhan 22 mei di sekitar Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Mereka disangka polisi melakukan provokasi untuk membuat kerusuhan.

"Ketika menjelang malam, provokasi sudah didesain perusuh, mulai antara lain benda keras, batu, paving block, petasan, serta macam barang bukti kami hadirkan. 

Ada bambu sudah dipersiapkan settingan kelompok tersebut, demo yang tadinya damai menjadi rusuh," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

Salah satu tersangka adalah A alias Andri Bibir, yang ditangkap di Kampung Bali, Tanah Abang. Andri berperan mengumpulkan batu agar diberikan kepada perusuh untuk melempari aparat kepolisian. 

"Ini prakarsa orang dalam satu area, salah satunya saudara A atau Andri Bibir. Andi mengumpulkan batu dengan menggunakan tas ransel, batu itu disuplai ke temannya 11 orang. Habis cari lagi kirim lagi, dan lempar lagi," kata Dedi.

Kesebelas orang tersangka punya peran berbeda saat terjadi rusuh 22 Mei. Berikut ini 11 nama tersangka dan perannya:
1. A alias Andri Bibir berperan mengumpulkan batu dengan menggunakan tas ransel dan membawa air dengan jeriken
2. Mulyadi, pelempar batu
3. Arya, pelempar batu
4. Asep, pelempar batu
5. Marzuki, pelempar batu
6. Radiansyah, pelempar batu
7. Yusuf, pelempar batu, botol kaca dan bambu
8. Julianto, pelempar batu, botol kaca, molotov dan bambu
9. Andi , memberikan air minum kepada pendemo
10. Saifudin, pelempar batu, botol kaca dan bambu
11. Markus disebut melempar batu, botol kaca dan bambu

Barang bukti yang diamankan dari pelaku adalah bambu, jeriken, celana, botol kaca, batu, dan handphone. Para tersangka dijerat Pasal 170 KUHP dan Pasal 214 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.(nkc/sbm)

TKN Bakal Suplai Data untuk Kuatkan KPU Hadapi Gugatan Prabowo di MK

By On Mei 25, 2019

Sorot bola mata-Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin akan memberikan data dan fakta untuk menguatkan KPU saat bersidang melawan gugatan BPN Prabowo-Sandi di MK.
Seperti diketahui, saat ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.
Mereka mendalilkan adanya dugaan kecurangan pemilihan umum yang terstruktur, sistematis, masif (TSM). Dalam konstruksi perkara ini, BPN menjadi pihak penggugat, KPU tergugat dan TKN sebagai pihak terkait.
"Kita hanya stanby untuk memberikan data dan fakta yang terkait, tapi tentu menguatkan KPU," kata Influencer TKN Eva Kusuma Sundari kepada Okezone, Sabtu (25/5/2019).
Politikus PDI Perjuangan ini meyakini hasil keputusan MK nantinya tidak akan menjungkir balikkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Pasalnya selisih suara antara Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandi terlampau jauh, yakni 16,9 juta.
Ilustrasi Pemilu (Okezone)
"Apapun keputusannya tidak akan mengubah pengumuman atau fakta bahwa Jokowi itu pemenang. Karena jaraknya luar biasa ya tidak seperti periode lalu," jelas Eva.
Diwartakan sebelumnya, Prabowo-Sandi melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan PHPU ke MK. Tim hukum tersebut dipimpin oleh eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW). Sebanyak 51 bukti telah dilampirkan ke MK.(kha/sbm)

Korban Sudah Jatuh, Andi Arief: Jokowi dan Prabowo Bertemulah!

By On Mei 22, 2019

Sorot bola mata-Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief meminta calon presiden 01 Joko Widodo atau jokowi dan calon presiden 02 Prabowo Subianto segera bertemu demi meredam aksi massa memprotes hasil pemilihan presiden 2019. Musababnya, sudah ada sejumlah korban jiwa dari aksi yang digelar sejak Selasa kemarin tersebut.
Andi juga mempertanyakan sampai kapan Jokowi dan Prabowo menunda pertemuan. Menurut dia, jatuhnya korban jiwa tak terlepas dari persaingan dua elite politik tersebut.
"Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang terhormat, sampai berapa korban "nyawa rakyat" yang bisa melunakkan hati untuk Bapak berdua bertemu? Korban nyawa ini akibat persaingan antara Bapak berdua," kata Andi kepada wartawan, Rabu, 22 Mei 2019.
Andi menilai para petinggi dan elite politik dari kedua kubu saat ini seperti terbius menikmati tawuran rakyat melawan aparat keamanan. Dia mempertanyakan mengapa tak kunjung ada satu pun yang berbicara demi mendinginkan situasi.
"Pak jokowi dan Pak Prabowo, matikan televisi, bertemulah," kata dia.
Massa menggelar aksi protes hasil pilpres 2019 sejak kemarin, Selasa, 21 Mei 2019 di kawasan kantor Badan Pengawas Pemilu. Malam selepas tarawih massa sempat membubarkan diri, tetapi kemudian berdatangan menjelang tengah malam.
Polisi berusaha memukul mundur massa ke kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi sempat melepaskan gas air mata dan menembakkan senapan, sedangkan massa membalas dengan petasan dan kembang api. Sejumlah orang tak dikenal juga membakar mobil-mobil yang diparkir di depan asrama Brigade Mobil, Petamburan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pagi ini meninjau ke sejumlah lokasi. Anies menyebut enam orang meninggal akibat bentrokan massa aksi dengan polisi kemarin malam dan 200 orang luka-luka.
"Jadi kira-kira ada 200 orang luka-luka per jam sembilan ini dan ada sekitar enam orang tercatat meninggal," kata Anies di RS Tarakan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Mei 2019.
Korban dilarikan ke beberapa rumah sakit di Jakarta seperti RS Tarakan, RS Pelni, Budi Kemuliaan, RSAL Mintoharjo, dan RSCM. Anies berujar, korban di Tarakan mencapai 80 orang. Sementara lebih dari 70 orang dilarikan ke Pelni.
"Sejauh ini yang paling banyak menerima korban adalah RS Tarakan," ujar Anies.
Namun hingga saat ini polisi belum mengonfirmasi adanya korban meninggal.(tpc/sbm)

Prabowo Tolak Hasil Pilpres 2019

By On Mei 22, 2019

Sorot bola mata-Capres prabowo subianto menyatakan menolak hasil Pilpres 2019 yang dimenangi Jokowi-Ma'ruf Amin. Prabowo menyebut Pilpres 2019 penuh kecurangan. 

"Kami pihak paslon 02 menolak semua hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan KPU pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari tadi. 

Di samping itu, pihak paslon 02 juga merasa pengumuman rekapitulasi hasil tersebut dilaksanakan pada waktu yang janggal di luar kebiasaan," ujar Prabowo dalam jumpa pers didampingi cawapres Sandiaga Uno di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

Prabowo menyebut dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 sudah disampaikan di Hotel Grand Sahid Jaya pada 14 Mei. Saat itu, Prabowo menegaskan sudah menolak penghitungan perolehan suara di Pilpres 2019 yang bersumber dari kecurangan."Seperti yang telah disampaikan pada pemaparan kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Sahid Jaya pada tanggal 14 Mei 2019 yang lalu, kami pihak pasangan calon 02, tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan," ujarnya.

"Pihak paslon 02 juga telah menyampaikan untuk memberi kesempatan kepada KPU untuk memperbaiki seluruh proses sehingga benar-benar mencerminkan hasil pemilu yang jujur dan adil, namun hingga pada saat terakhir tidak ada upaya yang dilakukan KPU untuk memperbaiki proses tersebut," imbuh Prabowo.

Dalam pleno rekapitulasi hasil suara nasional Selasa (21/5) dini hari, KPU menetapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 jokowi-ma'ruf Amin 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional, yakni 154.257.601 suara.

Sedangkan jumlah suara sah pasangan nomor urut 02 prabowo subianto-sandiaga uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

KPU bakal menetapkan presiden-wapres terpilih pada 24 Mei bila tak ada gugatan perselisihan hasil pilpres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ke MK punya batas waktu 3x24 jam setelah penetapan rekapitulasi hasil suara nasional.(dtc/sbm)

Menhub Dukung Langkah Polri Tangkap Pilot yang Ajak Rusuh 22 Mei

By On Mei 20, 2019

Sorot bola mata-Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendukung langkah Polri menangkap seorang pilot berinisial IR. IR ditangkap karena memajang (posting) ajakan untuk merusuh pada 22 mei.

"Tentu saya mendukung yang dilakukan oleh Polri untuk menginterogasi yang bersangkutan," kata Budi di Kementerian Kominfo, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Budi menyebut langkah polisi tersebut sudah tepat. Sebab, menurutnya, memang harus dilakukan langkah sigap bila ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan hal yang tidak diinginkan.


"Saya pikir kita harus sigap bahwa risiko-risiko keselamatan itu harus diperhitungkan dengan baik. Apabila ada pihak-pihak yang secara ekstrem menyampaikan pendapat itu memungkinkan atau risiko kejadian yang tidak diinginkan," sebutnya.


Budi mengatakan saat ini tim dari Kementerian Perhubungan tengah membahas kemungkinan sanksi yang diberikan kepada IR. Dia menyebut rekomendasi dari tim itu yang dijadikan acuan Budi memberikan sanksi ke IR. 

"Untuk sanksinya, saya kan lihat, tentu akan ada tim yang membahas nanti rekomendasi itu yang saya ambil keputusan. Sanksi ini memang dikaitan dengan apa yang dilakukan dan bagaimana tim itu mengevaluasi," ujar Budi.

Selain itu, Budi juga berpesan kepada seluruh pilot agar bekerja secara profesional. Ia berharap para pilot itu tak masuk di ranah politik.

"Semua pihak khususnya pilot agar tak masuk ranah seperti itu. Kita ini profesional, kita ini orang yang melayani masyarakat, kita ini jalan di tengah sesuai profesi kita tidak berkaitan dengan yang lain," ujar Budi.


IR ditangkap Polres Metro Jakarta Barat di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (18/5) lalu. IR ditangkap karena posting-an di Facebook yang menyerukan ajakan untuk melakukan aksi di depan KPU pada tanggal 22 Mei 2019.

Polisi menilai posting-an IR ini perlu diwaspadai oleh maskapai penerbangan, lantaran IR merupakan seorang pilot.

"Ya rekan-rekan bisa lihat sendiri ya kan bisa dicerna sendiri lah kalau pilot. Kalau berubah pikiran di atas (udara) gimana itu? Artinya kita harus waspada, jadi ini harus waspada dan kita berkoordinasi pada Kemenhub supaya minimal mencermati pilot-pilot yang lain, diperhatikan media sosialnya dan sebagainya," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan di kantornya, Jakarta Barat, Senin (20/5).(dtc/sbm)

Densus 88 Dilibatkan dalam Pemeriksaan Pilot yang Ajak Rusuh 22 Mei

By On Mei 20, 2019

Sorot bola mata-Polres Metro Jakarta Barat melibatkan tim Densus 88 Polri dalam memeriksa pilot IR yang ditangkap karena menyebar posting-an ajakan untuk rusuh 22 Mei nanti. 

Pelibatan tim Densus dilakukan untuk mendalami kemungkinan tersangka terlibat kelompok radikal.

"Sejak awal kami berkoordinasi dengan Densus untuk mendalami apakah ada kecenderungan radikalisme dari pada pilot ini," kata Kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi dalam keterangan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta (20/5/2019).

Hengki mengatakan, pelibatan Densus dalam pemeriksaan kasus pidana umum bukan kali ini saja. 

Densus akan dilibatkan bila polisi menemukan kecurigaan tersangka terlibat dalam sebuah kelompok radikal atau jaringan terorisme.

"Karena kami temukan fakta bukan hanya ini saja, karena di tempat lain pernah ada penangkapan oleh Densus diserahkan kepada wilayahnya dengan isi konten yang hampir sama. Mungkin rekan-rekan bisa lihat disana, salah satu kontennya, bahwa 'kami mencium bau surga' dan sebagainya, kemudian upaya perlawanan dan sebagainya, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama," papar Hengki. 


Selain mendalami dari sisi profil tersangka, penyidik Polres Metro Jakarta Barat juga akan mendalami terkait posting-an tersangka di akun Facebook. Polisi akan mendalami apakah posting-an itu sengaja disebarkan secara masif dan terorganisir.

"Dan juga akan kami dalami apakah yang bersangkutan ini narasi yang ada di dalam facebook-nya itu murni yang buat bersangkutan (atau) apakah ada memang yang membuat lalu disebarkan secara masif," lanjut Hengki.

IR ditangkap Polres Metro Jakarta Barat di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (18/5) lalu. IR ditangkap karena posting-an di Facebook yang menyerukan ajakan untuk melakukan aksi di depan KPU pada tanggal 22 Mei 2019.(dtc/sbm)

Hendropriyono: Target Mereka Bukan Saya atau Pak Jokowi Tapi Sasarannya Ingin Hancurkan NKRI

By On Mei 18, 2019

Sorot bola mata-"Kalau ada yang mengatakan people power itu makar itu bodoh sekali orang itu. Jadi saya kira jangan membodohi rakyat dan jangan menakut-nakuti rakyat," kata Fadli.
Wakil Ketua DPR RI itu menuturkan rakyat diperbolehkan turun ke jalan menyampaikan aspirasinya karena itu memang dijamin oleh undang-undang.
Apalagi, dalam kondisi saat ini di mana diduga terjadi kecurangan luar biasa dalam pilpres, protes adalah hal yang wajar untuk meminta keadilan
Seharusnya, pemerintah dan lembaga terkait tidak perlu takut dengan penyampaian pendapat yang disampaikan rakyat.
Pemerintah juga diminta tidak menyalahgunakan wewenang untuk menghadapi rakyat.
"Jadi kalau rakyat memprotes kecurangan saya kira itu sah dan kecurangan itu nyata kok. Dan itu meolibatkan yang akan memprotes itu suaranya itu kan puluhan juta juga," kata Fadli.
Amien Rais ganti istilah people power
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pendukungnya untuk mengganti istilah 'people power' dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat.
Pernyataan Amien yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi tersebut disampaikan saat menghadiri Pemaparan Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019).
Menurut Amien pergantian istilah tersebut karena selama ini ada sejumlah orang yang dijerat dengan pasal makar karena menyebut 'people power'.

Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, dan capres no urut 02, Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, dan capres no urut 02, Prabowo Subianto.

Mereka diantarannya politikus PAN Eggi Sudjana, politikus Gerindra Permadi, dan Mayor Purnawirawan Jenderal Kivlan Zen.
"Saya ingatkan Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara poeple power tapi kita gunakan gerakan kedaulatan rakyat," Kata Amien.
Pernyataan Amien tersebut terlontar di penghujung acara pemaparan kecurangan yang dihadiri ratusan pendukung pendukung, relawan dan juga sejumlah Jenderal purnawirawan TNI yang selama ini mendukung Prabowo Sandi.
Menjelang Azan magrib dan hendak pembacaan doa penutup acara, Amien yang mengenakan baju koko putih naik ke atas panggung. Ia langsung menuju podium dan kemudian melontarkan pernyataan tersebut.
"Siapapun yang menghalangi gerakan kedaulatan rakyat, InysaAllah kita gilas bersama sama," katanya.
Amien lalu memkikan Takbir, dan meneriakan kata 'merdeka'. Usai itu lalu mempersilahkan salah seorang ustaz membacakan doa penutup.
Sebelumnya dalam acara tersebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).
"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.
Penolakan tersebut menurut Djoko karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber. Penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.
"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," katanya.
Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.
"Pidato pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," pungkasnya.(tnc/sbm)

Safari Ramadan di Medan, Panglima TNI Serukan Jaga Persatuan dan Kesatuan

By On Mei 16, 2019

Sorot bola mata-Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengunjungi Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Kunjungan keduanya dalam rangkaian Safari Ramadan 1440 H.
Dalam kunjungan ke Kota Medan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Semoga Allah SWT memberikan perdamaian kepada bangsa Indonesia, dan menjadikan bulan Ramadan sebagai pemersatu kita," kata Hadi dalam buka puasa bersama ‎di Lapangan Lanud Soewondo, Kota Medan, Selasa 14 Mei 2019.

Panglima TNI Hadi juga mengucapkan terima kasih‎ kepada seluruh prajurit TNI dan Polri atas terlaksananya Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang telah berlangsung pada 17 April 2019. Menurutnya, pelaksanaan berlangsung dengan aman, sukses, dan demokratis.
"Tahapan pemilu belum selesai. Kita masuk pada tahapan penghitungan suara. Pada 22 Mei 2019 secara resmi diumumkan KPU. Mari kita jaga perdamaian dan kesejukan," ucap dia.
Hadi mengungkapkan, ‎di bulan Ramadan ini Indonesia masih dihadapi dengan tahapan penghitungan suara, dan masih merasakan hangatnya dinamika politik.
"Mari kita renungkan tentang pentingnya silaturahmi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mengingat kita masih menjalankan ibadah puasa," ungkap panglima TPanglima TNI.

Sumut Barometer Kestabilan

Panglima TNI Perintahkan Prajurit Mahir Bertempur dan Deteksi Aksi Inkonsitusional
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan para prajurit TNI meningkatkan kemahiran mereka dan memahami perkembangan teknologi.
Jenderal bintang empat itu menilai, Sumut dan Kota Medan merupakan barometer kestabilan keamanan Indonesia wilayah bagian barat. Oleh karena itu TNI dan Polri harus ekstra waspada, juga bijak dalam menyikapi perkembangan Pemilu.
"Perbedaan Pemilu jangan menjadi perpecahan sesama anak bangsa. Perbedaan dan keragaman harusnya saling mengisi dan melengkapi. 
Mari menetapkan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bagi kita semua," Hadi menandaskan.
Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri disambut Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto, Danlantamal I Laksma TNI Ali Triswanto, Pangkosekhanudnas III Marsma TNI Djohn Amarul S AB, dan Kasdam I/BB Brigjen TNI Hassanudin.
Selain itu, turut serta Kabinda Sumut Brigjen TNI Ruruh, Wakapolda Sumut Brigjen Mardiaz Kusin Dwihananto, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb Dirk Poktje Lengkey, para PJU Kodam I/BB, Lantamal I, Kosekhanudnas III, dan Polda Sumut, Dandim 0201/BS Kolonel Inf Yuda Rismansyah, Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto, dan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.(Ipc/sbm)

Polisi Tahan Eggi Sudjana karena Dikhawatirkan Melarikan Diri

By On Mei 15, 2019

Sorot bola mata-Polisi menahan Eggi Sudjana dalam kasus dugaan makar. Ada beberapa pertimbangan polisi menahan Eggi, salah satunya karena dikhawatirkan melarikan diri.

"Penahanan itu pertimbangan subjektivitas penyidik jangan sampai menghilangkan barang bukti, memgulangi perbuatan atau melarikan diri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Argo mengatakan, penahanan Eggi Sudjana itu telah melalui proses gelar perkara. Setelah melakukan penangkapan, penyidik memutuskan untuk menahan Eggi pada Selasa (14/5) malam.

"Tadi malam penyidik memutuskan melakukan penahana selama 20 hari ke depan terhadap tersangka Eggi Sudjana," katanya.

Penyidik membacakan surat perintah penahanan itu di hadapan Eggi Sudjana. Akan tetapi, Eggi menolak penahanan tersebut.


"Setelah diberitahu, tersangka tidak mau tandatangani surat penahanan. Karena tersangka tidak mau tandatagani surat perintah penahanan, lalu membuat berita acara penolakan penandatanganan di surat perintah penahanan," katanya.

Argo menyampaikan keberatan penahanan Eggi Sudjana tersebut. Salah satunya karena Eggi tengah mengajukan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka.

"Kedua yang bersangkutan menyampaikan ke penyidik bahwa saksi yang diberikan ke penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Ada beberapa saksi yang disampaikan tersangka ada beberapa nama yang disampaikan, yang ketiga sebagai advokat," tuturnya.

Meski mendapat penolakan, namun polisi tetap mengeksekusi Eggi ke sel jeruju besi.(dtc/sbm)

Tokoh Agama Tangerang Tolak Seruan People Power

By On Mei 13, 2019

Sorot bola mata-Tokoh agama Kabupaten Tangerang menolak seruan atau ajakan gerakan massa atau people power terkait Pemilu 2019. Penolakan itu salah satunya disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang KH. Ues Nawawi.

"Kami menolak segala bentuk people power dan lain sebagainya yang akan bisa memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa," ujarnya, Senin (13/5/19).

KH. Ues juga menyatakan mendukung penuh kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terkait keputusan resmi hasil Pemilu, kata KH. Ues, warga masyarakat sangat mendukung dan akan menerima apa pun hasilnya.
KH. Ues juga mengajak semua pihak untuk mendoakan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang telah wafat. Menurutnya,  mereka yang gugur adalah para pejuang demokrasi yang sedang melaksanakan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hal senada disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tangerang KH. Encep Subandi. Ia mengajak bangsa Indonesia untuk menerima apa pun hasil resmi dari KPU.  Ia meyakini, tidak ada kecurangan apa pun.

KH. Encep juga menegaskan penolakkannya terhadap seruan people power. Menurutnya, NU sangat tidak mendukung ketika ada kegiatan people power. Dikatakannya, people power merupakan kegiatan yang konyol, kegiatan yang tidak mendasar, dan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan agama.

"Yang jelas itu adalah pelanggaran terhadap agama, pelanggaran terhadap bangsa, pelanggaran yang dapat merusak kerukunan bangsa kita yang kita cintai ini," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat mengimbau warga untuk tidak terpancing isu atau ajakan people power. Menurutnya, akan lebih baik bila warga menunggu hasil resmi KPU dan menerima hasilnya.

"Saya yakin hal ini adalah kepentingan segelintir dan kelompok tertentu saja," terangnya.(s. Alif)

Hasil Sementara Situng KPU di Sumut, PDI Perjuangan Peroleh 7 Kursi DPR RI, Disusul NasDem 5 kursi

By On Mei 12, 2019

Sorot bola mata-Rekapitulasi suara pemilu serentak (pileg dan pilpres) di Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung sejak Senin (6/5/2019) hingga Kamis (9/5/2019) di sebuah hotel mewah di Medan sampai Rabu (8/5/2019) ini berlangsung lancar dan aman-aman saja.
Adapun aksi demo ratusan massa di luar hotel terkendali. Aksi demo itu mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
Bisa dimengerti mengapa rekap itu memakan waktu sampai empat hari, karena suara yang direkap meliputi lima kertas suara, mulai surat suara Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Khusus rekap suara caleg DPR RI untuk Sumut memperebutkan 30 kursi yang dibagi dalam tiga Dapil, dan masing-masing Dapil memperebutkan 10 kursi.

Sejauh ini, berdasarkan sistim perhitungan (situng) KPU, dari 30 kursi DPR-RI yang diperebutkan di tiga dapil tersebut, PDIP tampil sebagai pemenang merebut 7 kursi (Dapil Satu 2 kursi, Dapil Dua 2 kursi dan Dapil Tiga 3 kursi).

Disusul partai Nasdem 5 kursi (Dapil satu 2 kursi, Dapil dua 2 kursi dan Dapil tiga 1 kursi), dan Golkar (Dapil Satu 1 kursi, Dapil dua 1 kursi dan Dapil tiga 2 kursi) bersama Gerindra (Dapil satu 2 kursi, Dapil dua 1 kursi dan Dapil tiga 1 kursi).Kemudian partai PKS, PAN dan Demokrat (masing-masing Dapil 1 kursi) masing-masing 3 kursi. 

Sedangkan, partai PKB berpeluang merebut 1 kursi dari Dapil Dua.

Sementara, partai PPP yang diprediksi hasil Quick Count lolos PT 4 persen secara nasional, tidak mendapat kursi DPR RI dari Sumut.
Perolehan suara PPP kalah jauh dibanding dengan perolehan partai Perindo. Misalnya, di Dapil Dua PPP 32.311, Perindo 67.347 suara.(tnc/sn)

Prabowo-Sandi Minta Bawaslu Setop Situng KPU, Apa Kata JK?

By On Mei 08, 2019

Sorot bola mata-Badan Pemenangan Nasional (BPN) prabowo Subianto-sandiaga uno meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan sistem informasi penghitungan Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU).

Hal itu lantaran BPN menganggap JPU tidak berkewajiban menayangkan situng suara Pemilihan Umum Presiden 2019 karena dinilai meresahkan masyarakat. Pada Senin (6/5/2019), Bawaslu secara resmi menerima dan memproses laporan itu.


Prabowo-Sandi Minta Bawaslu Setop Situng KPU, Apa Kata JK?Foto: Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara dengan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla sebelum pertemuan tentang rencana untuk memindahkan ibu kota, di Jakarta, Indonesia, 29 April 2019. 

Ditemui di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (7/5/2019), Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapan atas proses yang sedang berjalan di Bawaslu. 

"Saya kira intinya bukan nyetop tapi perbaiki yang keliru supaya tidak menimbulkan dugaan-dugaan," ujar JK.

Apakah perlu dihapus? JK menilai tidak perlu sebab sistem itu sudah pernah berjalan. 

Lebih lanjut, politikus senior Partai Golongan Karya itu menambahkan Situng KPU bukan aspek yuridis formal untuk pemilu. 

Yang resmi tetaplah penghitungan bertingkat dari TPS hingga KPU pusat. Hasil penghitungan yang sah akan diumumkan KPU pada 22 Mei mendatang.(miq/sbm/red)

Real Count KPU, Jokowi-Ma'ruf Menang Telak di Biak Numfor Papua

By On Mei 05, 2019

Sorot bola mata-Hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kabupaten Biak Numfor, Papua, menunjukkan bahwa pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang telak di kabupaten ini.

"Paslon nomor urut 01 Jokowi-Amin memperoleh 65.663 suara, sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga 7.107 suara," ujar Anggota Komisioner KPUD Biak Numfor, Djhony Randongkir, saat membacakan hasil rekapitulasi Pilpres Biak Numfor di Jayapura, Minggu (5/5/2019).

Jumlah suara tidak sah dalam Pilpres di daerah tersebut mencapai 783 suara sehingga total pemilih adalah 73.553 orang.
Sementara itu, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Biak Numfor 96.202 jiwa yang tersebar di19 distrik.
Di daerah tersebut, terdapat 468 TPS yang sisten pencoblosannya menggunakan sistem nasional.

Kabupaten Biak Numfor menjadi daerah kedua di Papua yang hasil rekapitulasi Pemilunya telah diplenokan di tingkat provinsi setelah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Masih ada 27 kabupaten/kota di Papua yang hingga kini masih melakukan pleno di tingkat kabupaten/kota.

Sebelumnya, dari hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pasangan Jokowi -Ma'ruf menang telak dengan perolehan suara hampir mencapai 100 persen.

"Hasil pemungutan suara Pilpres di Pegunungan Bintang, pasangan nomor urut 01 mendapat 101.489 suara dan pasangan nomor urut 02 mendapat 1.877 suara," ucap Ketua KPUD Pegunungan Bintang, Titus Lao Mohi.(kpc/sbm)

Eks Penyidik dari Polri Protes Pengangkatan Penyidik Internal, Ini Kata KPK

By On Mei 03, 2019

Sorot bola mata-Beredar surat dari sejumlah mantan penyidik KPK dari Polri yang ditujukan untuk pimpinan KPK saat ini berkaitan dengan gejolak internal yang terjadi di tubuh lembaga antirasuah itu. Pimpinan KPK pun memberikan tanggapan.

Dari lembaran surat yang didapat, tampak ditujukan bagi Ketua KPK Agus Rahardjo dan pimpinan KPK lainnya. 

Salah satu poin yang menonjol dari surat itu mengenai tudingan pimpinan KPK saat ini menggeser semua penyidik dari Polri yang saat ini bertugas di KPK dengan mengangkat dan melantik penyidik secara independen.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku sebenarnya belum membaca utuh surat itu. Namun dia menepis anggapan pimpinan KPK saat ini ingin mengganti semua penyidik KPK yang berasal dari Polri.

"Saya belum baca suratnya tetapi tidak ada niatan dari KPK untuk menghilangkan semua penyidik Polri di KPK. Tidak ada," kata Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019).

Syarif mengungkit sejarah KPK yang memiliki sumber daya manusia dari Polri dan Kejaksaan. Bagi Syarif, yang terpenting KPK memiliki penyidik yang berintegritas, bukan soal dari mana asalnya.


"Yang paling penting itu adalah kita memiliki penyidik-penyidik yang mumpuni, yang terjaga integritasnya, dan pengetahuan dan keterampilannya juga mumpuni," ujar Syarif.

"Bahwa tidak bisa juga kita melupakan sejarah dulu awal-awal berdirinya KPK itu sebelum ada penyidik yang dari, direkrut sendiri oleh KPK, semuanya adalah penyidik-penyidik dari Polri dan bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jadi yang dilanjutkan sekarang adalah sebagian dari legacy yang ditanamkan oleh penyidik-penyidik terdahulu yang di KPK," imbuhnya.(dnc/sbm)

Bupati Talaud Kena OTT KPK

By On Mei 01, 2019

Sorot bola mata-Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkap KPK. Sri dijerat dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Itu penangkapan, bukan OTT. Lagi acara di suatu daerah, tiba-tiba dia ditangkap," kata Ketua DPP Hanura, Benny Ramdhani, ketika dimintai konfirmasi, Selasa (30/4/2019).

Benny mengaku belum tahu latar belakang penangkapan bupati yang juga kader Partai Hanura itu. Dia pun meminta KPK segera menjelaskan hal ini.

"Tadi saya minta KPK segera menjelaskan ke publik," ucapnya.


Kabiro Humas KPK Febri Diansyah belum memberikan respons terhadap hal ini, Begitu pun seluruh pimpinan KPK yang dihubungi secara terpisah.

Dalam OTT, KPK membutuhkan 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal bagi mereka yang terjaring OTT. Setelah itu, KPK akan menentukan status hukum mereka apakah menjadi tersangka atau hanya sebagai saksi.

Pengumuman tersangka bagi mereka yang terkena OTT biasanya akan disampaikan KPK dalam konferensi pers keesokan hari setelah OTT.(dtn/sbm)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *