HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.
Usulkan PTN Boleh Dipimpin Rektor Asing, Nasir Sudah Lapor Jokowi

By On Juli 31, 2019

Sorot Bola Mata-Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Menristekdikti) Mohamad Nasir mewacanakan akan mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN). Wacana ini sudah ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dalam hal ini wacana untuk merekrut rektorasing ini, yang punya reputasi. Kalau yang tidak punya reputasi, jangan," kata Nasir seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (31/7/2019).

Menurut Nasir, wacana mengundang rektor asing ini dilakukan untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi di dalam negeri agar bisa mencapai 100 besar dunia.

Pemerintah menargetkan, pada 2020 sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. Lalu pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN.

"Kami baru memetakan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kami targetkan (rektornya) dari asing," lanjut dia.

Praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri. Negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal sama.

Nasir mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) Singapura yang baru didirikan pada 1981, tetapi saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun."NTU itu berdiri tahun 1981. 

Mereka di dalam pengembangan ternyata mereka mengundang rektor dari Amerika dan dosen-dosen besar. Mereka dari berdiri belum dikenal, sekarang bisa masuk 50 besar dunia," papar Nasir.

Nasir menambahkan, ada beberapa perbaikan peraturan yang diperlukan untuk dapat mengundang rektor luar negeri memimpin perguruan tinggi di Indonesia.

Begitu juga jika dosen luar negeri ingin dapat mengajar, meneliti, dan berkolaborasi di Indonesia. Ia berharap Presiden bisa menata ulang peraturan tersebut.

"Saya laporkan kepada Bapak Presiden, ini ada regulasi yang perlu ditata ulang, dari peraturan pemerintah, peraturan menteri kan mengikuti peraturan pemerintah. 

Nanti kalau peraturan pemerintahnya sudah diubah, peraturan menteri akan mengikuti dengan sendirinya," kata Nasir.(kpc/sbm)

Jokowi Ingin Danau Toba Jadi Kawasan Wisata Berkelas

By On Juli 30, 2019

Sorot Bola Mata-Presiden Joko Widodo menginginkan agar kawasan Danau Toba bisa menjadi kawasan wisata berkelas.
Namun demikian, banyak hal yang masih harus diperbaiki sebelum danau vulkanik terbesar di dunia itu menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat ia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja meninjau Sipinsur Geosite di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (29/7/2019).
Presiden menyebut setidaknya ada 28 destinasi wisata yang bisa dikembangkan, baik yang memiliki sejarah, budaya, hingga pemandangan alam, di kawasan Danau Toba ini.

"Jadi begini, ini membutuhkan investasi besar, membutuhkan anggaran dari APBN juga besar sehingga kombinasi APBN dan investasi itulah yang saya kira bisa menggerakkan, benar-benar bisa terintegrasi, Danau Toba sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul memiliki kelas," kata Presiden kepada para jurnalis seusai peninjauan.

Sebagai sebuah kawasan wisata terintegrasi, aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) hingga membangun brand kawasan tersebut akan jadi fokus pemerintah.

Termasuk membuat diferensiasi dengan kawasan wisata lainnya di Indonesia, seperti Bali dan Mandalika.

"Yang namanya terintegrasi itu semuanya, produknya, SDM-nya, kemasannya, membangun brand-nya, diferensiasinya apa dengan Bali, dengan Mandalika. 

Mesti harus seperti itu, harus ada diferensiasinya sehingga kalau datang ke Indonesia, ke Toba, oh masih kurang ke Bali, oh masih kurang ke Mandalika, karena ini memang beda-beda, membikin seperti itu," ungkapnya.

Dalam rencana pengembangan Danau Toba ke depan, Presiden menegaskan, potensi wisata tidak hanya menjadi satu-satunya sorotan pemerintah.

Isu lingkungan merupakan isu penting yang juga harus diperhatikan."Ya memang perbaikan itu, yang saya sampaikan, perbaikan produk itu tidak hanya urusan mengenai tempat untuk wisatanya, tetapi lingkungannya juga harus kita urus," tegasnya.

Terkait hal tersebut, Presiden mengatakan izin perusahaan yang merusak lingkungan bisa dicabut.

Pemerintah juga akan melihat dan memilah terlebih dahulu, mana kawasan yang dibutuhkan untuk wisata dan untuk rakyat, dan mana yang tidak.

"Perlu waktu, tidak langsung (sebut) siapa, mana. Kita ini bekerja dengan sebuah rancangan sehingga dalam pelaksanaannya itu betul-betul nanti bisa detail dan baik. 

Contoh ini coba yang di Parapat, sebelumnya tanah kosong, jadinya seperti ini. Existing sekarang ini, jadinya akan seperti ini. Sehingga kalau basic-nya sudah kelihatan, investasi dan peluang itu akan kelihatan, investasi akan masuk," paparnya.

Rencana pengembangan
pariwisata Danau Toba sendiri akan dimulai pada 2019 ini dan ditargetkan selesai dalam satu tahun ke depan.

Adapun untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang, sudah mulai dibangun terlebih dahulu sejak 2018 lalu.

"Tadi jalan keliling Samosir hanya kurang 21 kilometer. Itu sebagian sudah, hanya belum kita tunjukkan. Sudah mulai sebetulnya tahun kemarin, cuma belum ditunjukkan," ujarnya.

Adapun untuk nilai investasi yang dikucurkan, Presiden menyebut dari APBN senilai Rp 3,5 triliun.

Investasi dari APBN ini diharapkan bisa menjadi pemicu untuk mendatangkan investasi dari luar yang jumlahnya tiga sampai lima kali lipat.

"Ini investasi dari APBN itu memberikan trigger agar investasi datang. Kita harapkan investasi yang datang tidak hanya 2 kali dari investasi yang dikeluarkan dari APBN, tetapi bisa 3, 4, 5 kali dari yang sudah dikeluarkan dari APBN. 

Itu semuanya akan kita dorong sehingga betul-betul ada perubahan total. Selain juga perbaikan lingkungan itu tadi yang ditanyakan, akan dikerjakan, tapi satu-satu," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat meninjau Sipinsur Geosite yaitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor.(tnc/sbm)

Ungkap Sosok Jefri Nichol, Aurelie Moeremans: Sopan dan Menggemaskan

By On Juli 27, 2019

Sorot Bola Mata-Aurelie Moeremans ikut memberikan dukungan pada aktor muda Jefri Nichol yang belum lama ini tertangkap atas kasus narkoba. Lewat Instagramnya, kekasih Ello itu menunjukkan video saat Jefri Nichol memujinya di depan poster film yang dibintangi Aurelie Moeremans.

"Aurelie gemes banget dan…," kata Jefri Nichol dalam video tersebut yang diakhiri dengan memamerkan senyum manisnya.Di unggahan itu, Aurelie Moeremans memuji sosok Jefri Nichol yang dinilainya begitu sopan dan mengemaskan. 

Meski belum mengenal lama, tapi Aurelie Moeremans mengaku tak pernah mendengar hal negatif tentang pemain film Dear Nathan itu.

"Belum pernah satu film sama dia, tapi pernah ketemu di beberapa kesempatan dan aku bisa bilang bahwa Jefri adalah anak yang manis dan sopan ( dan gemas!! ) sekali. Ga pernah denger yang aneh-aneh tentang dia, kalo ada yang ngomongin pun, pasti tentang hal positif," tulis Aurelie Moeremans di keterangannya, Kamis.

Oleh karenanya, Aurelie Moeremans meminta publik tak langsung menilai negatif Jefri Nichol karena kasus ini dan langsung melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. 

Tak lupa, Aurelie Moeremans mendoakan agar Jefri Nichol segera kembali ke dunia hiburan.

"Kita jangan melupakan seribu kebaikan hanya karena satu kesalahan. Aku, kamu yang baca postinganku ini dan semua orang juga pernah melakukan kesalahan. 
Stay strong Jefri! Banyak orang sayang kamu. Semoga cepat get back on track," tandas Aurelie Moeremans.(tbc/sbm)

Ditpolairud Polda Sumut Sita 20 Ton Bawang Merah Selundupan Asal Malaysia

By On Juli 25, 2019

MEDAN,Sorot bola mata-Kapal KM Pendawa Lima bermuatan 20 ton bawang merah selundupan asal Malaysia disita Kapal Patroli KP ll 2028 milik Ditpolairud Polda Sumatera Utara.

Petugas juga mengamankan 3 Anak Buah Kapal (ABK) ke Dermaga Ditpolairud Polda Sumatera Utara di Belawan.

Direktur Polisi Perairan dan Udara Kombes Pol Yosi Amartha diwakili AKBP  Jenda Kita Sitepu mengatakan,  Kapal KM Pendawa Lima ditangkap kapal patroli pada Minggu (21/7/2019) dinihari lalu di perairan Langkat saat menuju Aceh.

Kapal bermuatan bawang merah sebanyak 20 ton itu rencananya akan dibawa ke Aceh dan sebagian akan dipasarkan di Medan.

"Harga bawang merah pada saat ini harganya dipasaran mahal karena menjelang Hari Raya Idul Adha," katanya.

Direktur Polisi Perairan dan Udara Kombes Pol Yosi Amartha diwakili AKBP  Jenda Kita sitepu membenarkan kapal patrolinya ada menangkap kapal KM Pendawa Lima ber ABK 3 orang. 

Kapal tersebut ditangkap diperiran Langkat saat kapal tersebut akan menuju ke Aceh.

Muatan kapal tersebut pada Selasa 23 Juli 2019 dibongkar di Dermaga Polairud disaksikan oleh petugas Karantina dan Tumbuh Tumbuhan Pelabuhan Belawan kemudian disimpan di dalam gudang.(snc/sbm)

Alasan Jokowi Jemput Putra Mahkota Abu Dhabi di Bandara Soetta

By On Juli 24, 2019

Sorot Bola Mata-Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut langsung kedatangan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan di Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang. Jokowi juga mengajak Mohamed untuk semobil bersama menuju Istana Bogor dan mengajaknya berkeliling Bundaran Hotel Indonesia.
Padahal, biasanya Jokowi hanya menyambut tamu negara di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat saja. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ini dilakukan Jokowi sebab Mohamed juga melakukan hal serupa saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkunjung ke Abu Dhabi, 2015 silam.
"Jadi sewaktu presiden ke Abu Dhabi pada 2015, presiden dijemput di depan pesawat oleh Syekh Muhammad. Kemudian dibawa masuk ke mobilnya Syekh Mohamed, disetiri sendiri di bawa sampai ke restoran sendiri oleh Syekh Mohamed," kata Retno di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (24/7).
Menurut dia, perlakuan Mohamed itu membuat Jokowi sangat dihargai. Untuk itu, Jokowi juga ingin memberikan perlakuan special kepada Mohamed dalam kunjungannya ke Indonesia.
"Jadi di situ presiden merasa sangat dihargai dan saya kira wajar kalau kita memberikan penghargaan serupa kepada Syekh Mohamed pada saat dia berkunjung ke Indonesia," jelas Retno.
Dia menuturkan bahwa pertemuan ini sangat bersejarah, karena kunjungan terakhir ayah Syekh Mohamed, Zayed Al Nahyan dilakukan 29 tahun lalu. Retno menyebut pertemuan ini merupakan jamuan terpanjang yang pernah dilakukan Jokowi dengan tamu negara lainnya.
Dia menjelaskan secara substasi, pertemuan tadi lebih membahas soal peningkatan kerja sama ekonomi antar kedua negara. Selain itu, pertemuan juga membahas soal peningkatan kerja sama sebagai dua negara muslim.
"Jadi pembahasan mengenai ekonomi sangat kental sekali dan yang kedua adalah bagaimana kita dua negara muslim bisa melakukan kerja sama yang dapat membawa manfaat bagi umat bagi masyarakat kita," tuturnya.(mmc/sbm)

Jokowi Bantu PDAM Supaya Mudah 'Ngutang' ke Bank

By On Juli 24, 2019

Sorot Bola Mata-Pemerintah memberikan bantuan bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk utang ke perbankan guna membiayai pengembangan sistem air minum. Kemudahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan penyediaan Air Minum. 

Dalam perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi 4 Juli tersebut, bantuan diberikan dalam dua bentuk. 

Pertama, jaminan atas pembayaran kembali kredit atau utang yang dihimpun PDAM kepada bank.

Total jaminan yang diberikan pemerintah sebanyak 70 persen dari jumlah kewajiban pembayaran kembali pokok kredit PDAM yang telah jatuh tempo. Jaminan tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai utang PDAM kepada pemerintah pusat.

Kedua, dengan memberikan subsidi bunga dan tingkat bunga selama jangka waktu kredit investasi sebesar imbal hasil rata-rata terimbang hasil lelang surat perbendaharaan negara 12 bulan sebagai acuan suku bunga ditambah 5 persen. 

Jangka waktu pemberian jaminan dan subsidi bunga tersebut diberikan paling lama 20 tahun. Namun, untuk mendapatkan kemudahan tersebut pemerintah memberlakukan syarat, PDAM harus berkinerja sehat dan telah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit.

Selain itu, kredit juga harus digunakan hanya untuk tujuan investasi. Jokowi dalam pertimbangan perpres tersebut mengatakan aturan dikeluarkan dalam rangka mempercepat penyediaan air minum. 

"Dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen air minum," katanya seperti dikutip dari aturan tersebut, Rabu (24/7).

Selain itu, aturan juga dikeluarkan untuk mendorong perbankan nasional memberikan kredit investasi ke PDAM.(cnn/sbm)

Waketum Gerindra: Calon Ketua MPR Kami Diputuskan Prabowo

By On Juli 23, 2019

Sorot Bola Mata-Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut rapat internal partai belum pernah membahas soal kursi ketua MPR 2019-2024. Dia menegaskan penunjukan calon Ketua MPR sepenuhnya kewenangan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto.

"Soal kursi ketua MPR itu belum pernah dibahas dalam rapat internal Partai Gerindra. Seperti kita tahu, itu adalah kewenangan Ketua Dewan Pembina dan sampai saat ini belum pernah dibicarakan di rapat internal," kata Dasco kepada wartawan, Senin (22/7/2019) malam. 

"Adapun pernyataan-pernyataan yang berkembang pada saat ini adalah pendapat-pendapat pribadi dari kader Partai Gerindra dan itu bukan sikap resmi dari partai," tegas dia.

Dasco enggan berbicara lebih jauh soal kursi Ketua MPR meski menurutnya suara-suara kader soal jabatan tersebut menarik untuk diimplementasikan. 


Dia menegaskan Partai Gerindra belum memutuskan kandidat karena sepenuhnya wewenang Prabowo.

"Soal MPR itu kan wacana yang berkembang soal pimpinan MPR kan, kalau kandidat belum ada, apalagi usulan pribadi juga belum ada itu kandidat karena kewenangan Pak Prabowo sepenuhnya.

 Itu gampang itu. Itu nanti Pak Prabowo yang nunjuk kalau udah deket-deket. Kalau soal orangnya sih nggak terlalu urgen," kata Dasco.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid sebelumnya mengatakan rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa pertama-tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari anggota DPR dan DPD). 


Sebagai bentuk nyata mewujudkan rekonsiliasi itu, dia memandang komposisi terbaik di parlemen 2019-2024 adalah Gerindra untuk Ketua MPR dan PDIP sebagai Ketua DPR.

"Dengan semangat tersebut, komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," ucap Sodik, Jumat (19/7).

Ketua Fraksi Gerindra MPR Fary Djemy Francis menyebut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjadi salah satu kader yang dipertimbangkan untuk jabatan ketua MPR "Salah satunya Pak Muzani, yang selama ini bisa diterima oleh semua fraksi," kata dia.(ndc/sbm)

PDIP soal Jokowi Posting Wayang: Kekuasaan Tak Boleh untuk Menindas

By On Juli 21, 2019

Sorot Bola Mata-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mem-posting gambar wayang di akun media sosialnya. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud dari gambar wayang yang di-posting Jokowi.

"Ya kata 'lamun sira sekti, aja mateni' itu artinya mengandung pesan-pesan kemanusiaan dari Presiden Jokowi. Bagaimana pun juga kekuasaan tidak boleh dipakai untuk menindas," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Hasto mengatakan Indonesia beruntung memiliki presiden yang punya semangat perikemanusiaan dan semangat turun ke bawah bersama rakyat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun berorientasi membawa masyarakat pada kemerdekaan.
7
"Dan kita sangat beruntung punya presiden yang punya semangat itu. Semangat perikemanusiaan, semangat turun ke bawah bersama rakyat, hatinya terbuka terhadap penderitaan rakyat sehingga mengalirlah kebijakan-kebijakan yang membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan sebagaimana menjadi spirit dari Bung Karno 
dan dijalankan oleh Bu Mega," tuturnya.

Dia menambahkan, seorang pemimpin akan padu dan diakui rakyat bila tak menyalahgunakan kekuasaan. Hasto menyinggung masa kepemimpinan Presiden ke-2 RI Soeharto yang akhirnya diturunkan rakyat setelah berkuasa selama 32 tahun.

"Seorang pemimpin itu diakui diterima rakyat karena kesatupaduannya dengan rakyat bukan karena penggunaan kekuasaannya. 

Kita belajar dari 32 tahun Pak Harto ketika kekuasaan dipakai dengan otoriter dengan menggunakan segala daya upaya kesaktian negara akhirnya rakyat mengambil sebuah langkah-langkah yang sangat tegas, pelajaran yang sangat penting," katanya.

PDIP hari ini membuat perayaan hari ulang tahun (HUT) PDI Perjuangan ke-46 tahun tasyakuran atas kemenangan Jokowi- Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Hasto mengatakan pagelaran wayang ini dibuat untuk mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar yang punya kebudayaan yang luar biasa.

Sementara itu, dilihat di Instagram maupun Twitter, Jokowi mem-posting sebuah gambar tokoh wayang Gatotkaca yang berjabat tangan dengan sosok rakyat. Di tangan kiri Gatotkaca tampak ada untaian padi. Dalam gambar tersebut disertai teks 'lamun sira sekti, aja mateni' yang berarti meskipun kuat, jangan menjatuhkan.

"Zaman sudah semakin maju, tapi kita tetap mengingat pesan-pesan bijak dan agung para leluhur," demikian keterangan yang ditulis Jokowi menyertai gambar tersebut.(ndc/sbm)

Jokowi Lantik 781 Perwira TNI-Polri di Istana Hari Ini

By On Juli 17, 2019

Sorot Bola Mata-Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik perwira TNI dan Polri lulusan Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol) 2019 di halaman Istana Merdeka Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk pelantikan sekitar 781 taruna yang sudah menyelesaikan pendidikannya.
Sebelumnya Komandan Jenderal Akademi TNI Laksamana Madya (Laksdya) TNI Aan Kurnia bersama Kalemdiklatpol Komjen (Pol) Arief Sulistyanto memberikan pembekalan kepada 781 orang calon perwira (Capaja) TNI dan Polri Tahun 2019 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 11 Juli 2019 lalu.
Lulusan Akmil dan Akpol
Pembekalan dilakukan sekaligus untuk persiapan pelaksanaan Prasetya Perwira TNI dan Pelantikan Perwira Polri di Istana Merdeka yang akan dilaksanakan hari ini.
Dikutip dari laman Antaranews, Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Pelantikan Perwira Polri 2019 merupakan upacara pengambilan sumpah dan pelantikan perwira TNI dan Polri, lulusan dari Akademi Angkatan (Akmil, AAL, AAU, dan Akademi Kepolisian). Dalam kesempatan itu Presiden RI selaku Panglima tertinggi, Joko Widodo akan bertindak selaku inspektur upacara.

Praspa TNI dan Polri sendiri memiliki makna yang mendalam, yaitu mewujudkan kesungguhan hati dan tekad para perwira muda TNI Polri untuk siap mendarmabaktikan jiwa dan raganya demi membela Tanah Air dan mempertahankan tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari segala bentuk ancaman, tantangan hambatan dan gangguan.

Komposisi jumlah calon perwira TNI dan Polri yang akan dilantik Akmil Putra 244, Putri 15, Jumlah 259; Akademi Angkatan Laut (AAL) Putra 103, Putri 14, Jumlah 117; Akademi Angkatan Udara (AAU) Putra 90, Putri 9, Jumlah 99; dan Akademi Kepolisian (Akpol) Putra 256, Putri 50, Jumlah 306.

Praspa TNI dan Pelantikan Polri juga akan dihadiri Ibu Negara, Wapres/Ibu, Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Staf Angkatan, Danjen Akademi TNI, Kalemdiklatpol, Gubernur Akademi Angkatan, atase pertahanan negara sahabat.

Dalam kegiatan tersebut, beberapa acara tambahan juga akan dilakukan. Di antarania fly pass pesawat tempur TNI Angkatan Udara dan acara perayaan taruna Akmil, AAL, AAU, dan Akpol di hadapan presiden RI dan para undangan.(mc/sbm)

Utak-Atik Menteri Ekonomi Kabinet Jokowi Periode II

By On Juli 16, 2019

Sorot Bola Mata-Presiden terpilih sekaligus petahana, Joko Widodo, menyampaikan kebutuhannya akan sosok menteri berani di kabinet jokowi periode II. Jokowi ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara maju sekaligus tahan terhadap gejolak global. Kuncinya salah satunya investasi dan reformasi birokrasi.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai pidato tersebut secara tidak langsung menunjukan rasa ketidakpuasan terhadap kinerja birokrasi periode pertama.
"Soal pidato Pak Jokowi ini sebenarnya bisa dikatakan cukup normatif dan nantinya menunjukan juga ketidakpuasan terhadap kinerja birokrasi dan menteri pada periode pertama," kata dia saat dihubungi awak media.

Menteri-menteri yang dianggap tidak berani oleh presiden, lanjutnya, harus diganti sebelum pembentukan kabinet baru.

 "Artinya, menteri yang dianggap tidak berani, lambat dan bekerja linier, tidak ada bekerja cepat seperti yang Pak Jokowi inginkan ini yang harus diganti secepatnya," tutupnya.

Jika mengacu pada ketidakpuasan, Presiden Jokowi sempat dalam beberapa kesempatan secara terbuka menegur para menterinya. Salah satunya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Saat rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan, Presiden Jokowi menyindir bahwa ekspor Indonesia masih kalah dengan negara tetangga.
"Negara sebesar ini kalah dengan Thailand. Dengan resources dan SDM yang sangat besar, kita kalah. Ini ada yang keliru dan harus ada yang diubah," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengingatkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk melakukan evaluasi dan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan ekspor Indonesia. Mengingat, pertumbuhan ekonomi hanya didorong oleh dua hal, yakni investasi dan ekspor.
Menteri kedua yang pernah kena teguran Presiden Jokowi ialah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Presiden Jokowi menyinggung proses perizinan lahan di bawah Kementerian Perhutanan yang menghambat investor masuk ke Indonesia. Padahal, dirinya telah berkali-kali meminta agar kementerian dan lembaga terkait merampingkan perizinan, terlebih jika produknya akan diekspor.
Selain di Kementerian Kehutanan, Presiden Jokowi menyebut lambatnya penanganan izin juga terjadi pada Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Sofyan Djalil.
Dia menceritakan banyaknya investor di sektor perhotelan banyak mengeluh saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara.
"Urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," ujar Presiden Jokowi.
"Semua hal seperti ini, kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada," imbuh Presiden Jokowi.
Di mata ekonom, ada sejumlah pos kementerian yang dinilai perlu pergantian pimpinan. Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, memperkirakan, kemungkinan akan ada dua menteri di bidang ekonomi yang saat ini menjabat diganti oleh tokoh baru.
"Infonya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan akan ganti. Saya sependapat kalau dua posisi ini ditempati oleh tokoh baru. 
Bukan karena yang lama jelek atau tidak berprestasi. Tapi lebih untuk menyesuaikan dengan target Pak Jokowi di periode yang kedua," tuturnya kepada Liputan6.com.
Dia pun menyebutkan sejumlah nama yang kemungkinan pantas untuk menggantikan menteri ekonomi pada pemerintahan Jokowi periode II itu.
"Banyak nama yang beredar diantaranya Chatib Basri, Hendri Saparini dan Denny Purbasari. Saya kira nama-nama ini laik dipertimbangkan dengan menimbang rekam jejak mereka selama ini. Kalau Menteri Bappenas kayaknya tidak akan diganti," ucapnya.
Sementara, ada dua menteri Kabinet Kerja dinilai patut dipertahankan untuk masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan periode selanjutnya. Dua sosok tersebut yaitu Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Bhima Yudhistira mengatakan Basuki Hadimuljono laik untuk dipertahankan menjadi menteri lantaran telah menunjukkan kinerja yang baik dalam membangun sektor infrastruktur.
"Menteri PUPR sebagai pelaksana regulasi teknis pembangunan infrastruktur cukup mampu mempersingkat aturan dan proses pembebasan lahan, sehingga infrastruktur mengalami percepatan pembangunan," ujar dia saat berbincang dengan awak media. 
Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga dinilai pantas untuk dipertahankan. Selama hampir 5 tahun terakhir, wanita asal Pangandaran ini dinilai sukses meningkatkan ekspor perikanan dan mengurangi praktik pencurian ikan (illegal fishing).
Bhima menjelaskan, berdasarkan data KKP, ekspor hasil perikanan pada 2018 meningkat dari pada 2017, dari yang sebelumnya 1,07 juta ton menjadi 1,13 juta ton dengan nilai USD 4,8 miliar.
Dari hasil neraca perdagangan juga meningkat dari USD 3,69 miliar menjadi USD 4,04 miliar di 2018. "Rata-rata 10 persen-12 persen kenaikan ekspor perikanan per tahun," tandas dia.
Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) mendukung Presiden Jokowi untuk memilih anak muda generasi milenial menjadi salah satu menteri dalam kabinet selanjutnya. Keberadaan milenial di pemerintahan Jokowi Jilid II dapat menjadi penyegar bagi perekonomian Indonesia.
"Saya rasa itu (kabinet jokowi) hak prerogatif Pak Presiden dalam memilih menteri-menterinya. 
Tapi kita juga bisa melihat bahwa saat ini dibutuhkan pemikiran pemikiran yang segar, pemikiran yang baru, alternatif-alternatif untuk kemudian dapat mengeluarkan Indonesia dari lingkaran pertumbuhan 5 persen ini," tutur Wakil Ketua KEIN,(mc/sbm)

Ratna Sarumpaet Divonis 2 Tahun Penjara

By On Juli 11, 2019

Sorot Bola Mata-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada aktivis Ratna Sarumpaetdalam kasus penyebaran berita bohong atau hoaks.

Ratna dianggap bersalah telah menyebarkan hoaks yang mengakibatkan keonaran seperti diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ratna Sarumpaet dengan pidana penjara selama 2 tahun," ujar hakim Jony dari PN Jakarta Selatan, Kamis (11/7).
Hakim menyatakan masa hukuman pidana Ratna tersebut akan dikurangi masa tahanan selama dia menjalani proses hukum.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Ratna pidana bui enam tahun. Jaksa menilai Ratna tidak memenuhi unsur Pasal 44 KUHP terkait penyakit kejiwaannya. Bahkan, permintaan maaf Ratna dinilai tidak dapat menghapus tindakan pidana.
Pengacara Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin sempat menyebut tuntutan enam tahun kepada kliennya lebih berat daripada tuntutan kepada pelaku kasus korupsi. Insank mengatakan tuntutan kepada Ratna terbilang berat, terlebih usia Ratna yang sudah menginjak 70 tahun.
Sebelum menjalani sidang, Ratna Sarumpaet berharap dirinya bebas. Ratna mengatakan tidak ada bukti yang memberatkannya bahwa kebohongan yang dilakukan telah membuat keonaran.
"(Harapannya) bebas, aku kan sudah bilang enggak ada fakta yang menunjukkan aku bersalah secara hukum. Harapannya ya bebas dong, enggak ada faktanya," ujar Ratna.
Berita bohong pemukulan Ratna bermula pada Oktober 2018. Ketika itu, sejumlah politikus mengabarkan Ratna Sarumpaet dipukul sekelompok orang di Bandung, Jawa Barat. Foto-foto Ratna lebam beredar di media sosial.
Sejumlah politikus mengaku mendapat kabar penganiayaan dari Ratna. Namun, Ratna akhirnya mengaku luka lebam itu bukan disebabkan karena pemukulan melainkan operasi kecantikan.
Ratna yang tergabung dalam anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mundur setelah polisi mengungkap kebohongannya.  Sebagian pihak menduga ada motif politik dalam kebohongan yang dibuat Ratna.
Namun dalam pembelaannya depan majelis hakim, Ratna mengklaim keterangan-keterangan saksi dan ahli mampu membuktikan tidak ada motif politik dalam kasus kebohongannya.(cnn/sbm)

Ada Lima Instruksi Presiden Dibacakan Saat Upacara Hari Bhayangkars ke-73 di Medan

By On Juli 10, 2019

Medan,Sorot Bola Mata-Pelaksanaan Hari Bhaysngkara ke - 73 digelar,  Rabu pago, 10 juli 2019, di lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utsra (Sumut) dan bertindak Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Dalam kesempatan itu, Edy menyampaikan lima instruksi Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo disebutkan meski sukses menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama ini institusi polri masih memiliki tantangan.

Pertama,  berpesan agar polri harus tingkatkan kualitas sumber daya manusia. Polri dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks.
Kedua,  polri harus mengedepankan strategi proaktif  dan preventif dengan pendekatan dan tindakan humanis.
Ketiga,  polri tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah dan cepat 
Keempat,  meminta polri terus meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum serta memberikan rasa adiil pada masyarakat.

Kelima,  perkuat koordinasi dengan TNI, Kementrian/lembaga pemerintah daerah serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial.

Puncak acara dihadiri Kepala BNNP Sumut, Pangdam I/BB,  Kapolda Sumut,  Walikota Medan, para Pejabat Utama Polda Sumut, tokoh Agama,  para Organisasi massa dan masyarakat.(fauzie/Aan) 

Dor! Bandar Sabu Jaringan Malaysia Tewas Terkapar di Jalanan Aceh

By On Juli 04, 2019

Aceh,Sorot Bola Mata-Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh menangkap dua orang bandar narkoba jaringan internasional di Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Aceh. Satu di antaranya tewas ditembak petugas karena melarikan diri.

Mereka adalah MU (33) warga Medan Johor, Kota Medan, RS (26) warga Tanah Jambo Aye Aceh Utara dan MN (35) warga Banda Raya, Kota Banda Aceh. MU dan RS merupakan bandar narkoba yang masuk daftar pencarian orang (DPO) BNN Pusat selama ini sedangkan MN rekan dari keduanya.

"Kita dapat informasi bahwa dua orang DPO BNN Pusat sedang berada di Kota Banda Aceh. Kita selidiki dan petugas pun mengendus keberadaan mereka," kata Kabid Pemberantasan BNNP Aceh, Amanto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (30/3/2018).

Setelah mengetahui keberadaannya, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap dua bandar tersebut bersama seorang rekannya di sebuah warung di kawasan Kecamatan Kutaraja pada Kamis (29/3) sore. Saat petugas memeriksa lebih lanjut dan diketahui bahwa MU merupakan pengendali baram haram tersebut selama ini.

Petugas kemudian melakukan pengembangan ke Kota Lhokseumawe atas informasi yang mereka berikan. 

Namun, sampai di kawasan Lampenereut, Aceh Besar, MU melakukan perlawanan dan melarikan diri dengan meloncat dari mobil dalam kondisi tangannya sudah terlepas dari borgol. 

"Petugas mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka MU. Dia terkena peluru petugas dan tewas karena kehabisan darah. Tersangka meninggal karena kehabisan darah di TKP. Jenazahnya kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Aceh," sebut Amanto.

Sebel umnya, Subdit II Dit Narkoba Polda Aceh menangkap JA (32) warga Lhoksukon, Aceh Utara pada Jumat (23/3) lalu di kawasan Syamtalira Bayu. Petugas berhasil menyita sabu bungkus paket besar sabu ukuran 1 kg.

"Kita lakukan penyamaran melakukan transaksi sabu dengan tersangka. Saat kita tangkap, kita dapat sabu dari tangannya. Dia bernyanyi, dan menyebutkan ada pelaku lainnya baik di Aceh maupun di Malaysia. 

Kita terus memburu jaringan tersebut," kata Dir Narkoba Polda Aceh Kombes Agus Sartijo.(ndc/sbm)

1.722 Personel Polda Sumatera Utara Naik Pangkat

By On Juli 01, 2019

Sorot Bola Mata-Sebanyak 1.722 personel Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) mendapat kenaikan pangkat yang dipimpin Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto saat upacara Korps Raport di Lapangan KS Tubun Mapoldasu, Medan, Jumat (4/1/2019)..

Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan kenaikan pangkat itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam kepercayaan publik terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.

"Kenaikan pangkat bukanlah hak yang melekat pada setiap anggota, tapi merupakan reward dari pimpinan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan," ujar Kapolda.

Dia meminta syukuri anugerah kenaikan pangkat ini dengan sikap tanggung jawab yang lebih dari sebelumnya serta terus berupaya meningkatkan etos dan kualitas kinerja saudara dimanapun bertugas.

"Kenaikan pangkat yang saudara terima merupakan anugerah dan penghargaan dari institusi, sehingga saudara memang pantas dan layak untuk diberikan. Kenaikan pangkat ini harus diikuti dengan peningkatan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya," tegas Kapolda.

Kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2019 itu diberikan kepada sejajaran Polda Sumut berjumlah 1.722 orang terdiri Perwira 298 orang yakni Kombes 1 personel, AKBP 24 personel, Kompol 33 personil, AKP 11 personel, Iptu 203 personil dan Ipda 26 personil serta Bintara dan Tamtama 1.381 orang (Aiptu 14, Aipda 310, Bripka 234, Brigpol 90, Briptu 732 dan Bharatu 1).

Untuk kenaikan pangkat di Polda Sumut jumlah Perwira 63 orang terdiri AKBP ke Kombes Pol 1 orang, yaitu Kombes Pol Yofie Girianto Putro (Kabid Propam Polda Sumut), Kompol ke AKBP 20 orang (6 Reg dan 14 Abdi), AKP ke Kompol 17 orang (10 Reg, 7 Abdi).

Kemudian, Iptu ke AKP orang, Ipda ke Iptu 21 orang (21 Reg), ke Ipda (Pengabdian) 3 orang, dan Bintara dan Tamtama berjumlah 438 orang terdiri dari ke Aiptu 4 orang, ke Aipda 108 orang, ke Bripka 81 orang, ke Brigpol 12 orang, ke Briptu 232 orang dan Bharatu 1 orang.(nag/sbm)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *