Dilantik Kapolri, Dharma Pongrekun Resmi Jadi Jenderal Bintang Tiga

By On Agustus 31, 2019

JAKARTA, Sorot Bola Mata-Kapolri Jenderal Tito Karnavian resmi melantik Dharma Pongrekun sebagai jenderal bintang tiga di Polri atau Komisaris Jenderal (Komjen), selaku menjabat Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Acara pelantikan itu langsung dipimpin Kapolri Jenderal Tito di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2019).
"Saya sangat bersyukur semua ini boleh terjadi karena anugerah Tuhan. Jadi kita harus mengikuti ke mana Tuhan bawa, kita ikut. Jangan hidup dalam hitungan matematika, tapi hiduplah dengan selalu mengandalkan takdir Tuhan," ujar Dharma usai dilantik di Rupatama Polri.
Dharma menyatakan, usai dilantik, dirinya akan menyiapkan beberapa strategi dan program untuk kepentingan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah soal mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Siber.
Komjen Dharma Pongrekun. (Foto : Dok Okezone.com/Puteranegara Batubara)
"Segera diresmikan DPR karena dalam proses penyelesaian daftar inventaris masalah (DIM) di Setneg DIM pemerintah akan segera didorong ke DPR. Kita berharap akhir September sudah bisa diterbitkan karena kepentingan UU Keamanan Siber sangat mendesak untuk melindungi keamanan seluruh rakyat Indonesia," ujar Dharma.
Dengan adanya hal itu, Dharma menyebut RUU tersebut bisa menghalangi agenda terselubung dari oknum-oknum yang mencoba memanipulasi pola pikir masyarakat melalui kecanggihan teknologi.
"Di balik kecanggihan teknologi ada agenda-agenda terselubung yang membuat mudah sekali rakyat terpapar termasuk radikalisme. Itu ada agenda terselubung. Ini biaya yang digunakan begitu masif. Mereka bekerja secara terstruktur, sistematis, dan masif sangat mudah melihat gejalanya," tutur Dharma.
Di sisi lain, Dharma mengungkapkan mendapat pesan khusus dari Kapolri soal jabatannya sebagai Wakil Ketua BSSN. Pasalnya, dia diminta untuk terus melakukan penegakan keamanan di Indonesia.

"Pesan beliau mengamankan bangsa dan tentunya tegak lurus arahan presiden untuk menjaga dan melindungi bangsa ini agar tetap menjadi negara yang memagang teguh falsafah Pancasila sebagai konsep kehidupan dalam pola pikir dan perilaku di tengah masyarakat," ucap Dharma.(erh/sbm)

Tokoh Papua Freddy Numberi: Bintang Kejora Bendera Budaya

By On Agustus 31, 2019

Jakarta,Sorot Bola Mata-Tokoh Papua Freddy Numberi menyatakan bendera bintang kejora bukan bendera negara papua. Mantan Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyatakan bendera itu merupakan bendera budaya pada zaman kolonial Belanda.

"Orang selama ini melihat bahwa bendera itu bendera negara, bukan. Bukan bendera negara itu. Itu adalah bendera, Belanda sebutkan itu land flag," ujar Freddy di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (30/8).

"Land flag itu bendera budaya, bendera tanah," ujarnya.

Selain bendera Bintang Kejora, Freddy menyinggung soal sebuah lagu kebangsaan Papua. Namun, ia tak menjelaskan secara spesifik lagu yang dimaksudkannya. 
Ia hanya menyampaikan bahwa lagu kebangsaan tersebut adalah lagu rakyat.

Keterangan Freddy di Kemenkopolhukam merespons pengibaran bendera Bintang Kejora dalam aksi unjuk rasa para pemuda Papua di depan Istana Merdeka.

Purnawirawan Angkatan Laut juga menyoroti situasi di Papua yang bergejolak dalam beberapa hari terakhir. Freddy menuturkan Presiden Joko Widodo benar-benar fokus membangun Papua. Ia melihat banyak sekali kemajuan di Papua sejak Jokowi menjadi Presiden.


Ia mengatakan hal itu berdasarkan pengalamannya menjadi pejabat negara sejak era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur hingga Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

"Namun memang ada hal-hal kecil yang belum tersentuh dan itu kita akui. Sebagai pemerintah itu diakui, itu kita bertahap untuk menyempurnakan," ujarnya.
Freddy mengaku sedih dan menyesalkan peristiwa yang terjadi di Papua. Ia berkata hal itu terjadi karena ada isu tidak benar yang diangkat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Untuk itu dalam kesempatan ini saya imbau kepada adik-adik di tanah Papua kembali tenang, percayakan kepada pemerintah dapat menyelesaikan semua ini dengan baik," ujar Freddy.(cnn/sbm)

Reserse Narkoba Polda Sumut Diamankan Pelaku Penyelundup Sabu-sabu

By On Agustus 20, 2019

Medan, sorot bola mata-Reserse Narkoba Polda Sumut menembak seorang pria yang menyelundupkan sabu-sabu seberat 1,9 kilogram (kg). Eko Setiawan Nurhuda (33) warga Jalan Tanjung Gading, Desa Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Sumut, ditembak karena melawan saat ditangkap.

Kasubdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut AKBP Fadris mengatakan, pelaku ditangkap di Jalan Acces Road Inalum, Kecamatan Medang Deras, Kelurahan Durian, Batubara pada Selasa 13 Agustus 2019. Penangkapan Eko berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seorang laki-laki membawa narkotika melintas di seputaran Inalum. 

Atas informasi itu, pihaknya kemudian melakukan penyelidikan. "Kita langsung memetakan dan memastikan posisi pelaku, sebelum melakukan penangkapan," jelasnya kepada wartawan, senin 2019.

Untuk itu, sambungnya, ketika tersangka melintas, pihaknya pun langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti narkotika tersebut. Namun, saat hendak dilakukan pengembangan, pelaku berupaya melarikan diri, sehingga diberi tindakan tegas dengan cara menembak kaki sebelah kirinya.

"Lalu pelaku langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi saat ini pelaku dan barang bukti sudah kita amankan ke Polda Sumut untuk proses lebih lanjut," ungkapnya.

Adapun barang bukti yang diamankan darinya berupa sebuah tas kain berisi dua bungkus kemasan teh China warna merah berisi 1.916,7 gram atau 1,9 Kg sabu-sabu. "Selain itu juga diamankan satu unit sepeda motor dan dua telepon selular," pungkasnya.(sdn/sbm)

Dewan Adat Papua Minta Presiden Jokowi Buka Dialog

By On Agustus 20, 2019

Sorot Bola Mata, Jayapura-Aksi unjuk rasa di manokawari, Papua Barat dan Jayapura, ibukota Provinsi papua dinilai Dewan Adat Papua sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Papua yang selama ini selalu mendapatkan diskriminasi oleh aparat keamanan.
Apalagi aksi turun ke jalan hari ini berkaitan dengan cara-cara aparat keamanan melakukan penangkapan terhadap mahasiswa Papua di Malang, Semarang dan Surabaya yang dianggap tak berperikemanusiaan.
Leo Imbiri dri Dewan Ada Papua menyebutkan, selama ini pemerintah dan aparat telah menggunakan cara diskriminatif dalam tugasnya terhadap warga negaranya.
"Saat ini yang terjadi persoalan diskirminasi akan diselesaikan dengan cara-cara rakyat sendiri dan saya melihat demostrasi ini bagian dari upaya menegakkan keadilan bagi rakyat Papua," kata Leo, Senin (19/8/2019).Aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini juga menjadi puncak dari kejadian diskriminasi yang telah diterima oleh masyarakat Papua.

"Saya heran, justru diskriminasi ini dilakukan oleh aparat keamanan. Ini menunjukkan bahwa aparat tak melakukan tugasnya untuk perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat Papua selalu dianggap bersalah," jelasnya.
Kata Leo, sama halnya dengan kejadian di Surabaya yang menyebutkan mahasiswa Papua dipaksa untuk memasang bendera Merah Putih jelang HUT ke-74 RI. Tapi menurut Leo, informasi yang diterimanya bahkan masih ada warga di pelosok kampung di Pulau Jawa yang juga tak memasang bendera, tapi tak ada diskriminasi.
"Ini aneh, di saat orang Papua tak mau pasang bendera, maka dilakukan caci maki dan segalanya. Tapi jika masayarat lain di luar papua, kenapa tak dipaksakan juga? Ini kan pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara tak dilakukan maksimal," ujarnya.
Leo meminta harusnya aparat keamanan dan pemerintah melakukan pelindungan  dan mengambil langkah sesuai tupoksinya sebagai aparat keamanan yang baik dan bertanggung jawab.
"Kami harap Presiden Jokowi harus ambil langkah tepat untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus membuka diri untuk melakukan dialog atau dengan rakyat Papua. Jangan alergi dengan dialog," katanya.(Ipe.c/sbm)

Polres Sorong Terima Penghargaan Satker Terbaik Dalam Penyerapan Anggaran Se-Sorong Raya

By On Agustus 20, 2019

Sorot Bola Mata-Kepolisian resor Sorong, Kapolres Sorong AKBP Dewa Made Sidan Sutrahna, S. Ik di wakili Kepala Seksi Keuangan (Kasikeu) Iptu Ahmad Iksan menerima penghargaan Satker tebaik I (pertama) ke-12 (dua belas) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semerter 1 (satu) Tahun Anggara 2019, bertempat di Pollaris Ballroom Hotel Vega Kota Sorong, Kamis (15/08/2019) pukul 13.30 Wit.
Selain Polres Sorong, terdapat 2 (dua) Satker yaitu penghargaan terbaik II (dua) di berikan kepada Koarmada III dan penghargaan terbaik III (tiga) PJS Wilayah III Provinsi Papua Barat Maybrat
Kapolres Sorong AKBP Dewa Made Sidan Sutrahna, S. Ik mengatakan bahwa melalui capaian tersebut, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi personel Polres Sorong untuk terus bekerja dengan benar sesuai tupoksinya sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw
Kapolres Sorong AKBP Dewa Made Sidan Sutrahna, S. Ik mengaku merasa bangga atas capaian dan hasil yang diperoleh Polres Sorong tersebut, karena yang pertama kalinya memperoleh IKPA terbaik I (pertama). “Raihan dan penghargaan ini diperoleh atas kerja keras seluruh personel Polres Sorong dan Polsek Jajaran,” ujarnya
Dia juga menyampaikan rasa syukurnya kepada Tuhan yang telah membimbingnya dalam memimpin Polres Sorong selama ini. Dimana seluruh upaya dan kerja sama segenap Satuan, Bagian dan Polsek jajaran, Polres Sorong mendapatkan hasil yang sangat membanggakan,” ucapnya
“Penilaian ini diberikan oleh KPPN Sorong. Selain pemberian penghargaan, dalam kesempatan ini juga dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan dilakukan konfirmasi atas hambatan dan permasalahan kinerja pelaksanaan anggaran khususnya penyerapan anggaran selama semester I tahun 2019.(trn/sbm)

Warga Tangerang diminta perhatikan sertifikat kesehatan, jika beli hewan kurban

By On Agustus 11, 2019

Tangerang,Sorot Bola Mata-Masyarakat Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang akan membeli hewan kurban untuk Idul Adha diminta memperhatikan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan daerah asal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Abduh Surahman di Tangerang Selasa menjelaskan, pastikan membeli hewan yang telah diperiksa oleh dokter hewan/veteriner yang dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal.

"Khusus untuk di Kota Tangerang akan ditempelkan stiker khusus, sehingga memudahkan masyarakat sebelum membeli," katanya.

Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan juga mengeluarkan rekomendasi sebelum membeli hewan kurban yang sehat.

Ada beberapa ciri-ciri yang perlu diperhatikan seperti hewan memiliki mata yang bening, hidung basah serta air liur tidak berlebihan.

Lalu mukosa atau gusi pada sapi berwarna merah muda, tidak pincang, tidak kejang-kejang atau melengkungkan punggung.

Tidak pula ada tanda-tanda kesakitan, bengkak abnorman, bisul, luka memar dan patah. Selanjutnya, hewan yang sehat juga terdapat ciri-ciri bernafas normal dan tidak bersuara batuk atau ngorok.

Kotoran konsisten normal dan tidak bernanah, warna kencing kuning-jerami serta berinteraksi dan beraktifitas dengan lingkungannya.

"Rekomendasi ini kami sosialisasikan kepada masyarakat agar bisa teliti sebelum membeli sehingga mendapatkan hewan yang sehat dan sesuai ketentuan,".(ant/sbm)

Tanda Tangan Perpres, Jokowi: Kita Bikin Mobil Listrik Murah

By On Agustus 08, 2019

Sorot Bola Mata-Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Peraturan Presiden terkait mobil listrik telah resmi ia tandatangani. Hal ini berarti aturan yang mengatur kebijakan-kebijakan terkait mobil listrik itu telah mulai berlaku."Sudah sudah. Sudah saya tandatangan Senin pagi," kata Jokowi, usai meresmikan Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta Selatan, Kamis, 8 Agustus 2019.
Jokowi mengatakan dengan adanya Perpres ini, diharapkan industri otomotif dapat terdorong untuk segera merancang dan mempersiapkan membangun industri mobil listrik di Indonesia.
Apalagi, Jokowi mengatakan yang paling utama dari mobil listrik adalah baterai. 60 persen dari mobil listrik, kata dia, adalah terkait baterai. Dan Indonesia memiliki berbagai bahan untuk membuat baterai itu di dalam negeri.
"Strategi bisnis negara ini bisa kita rancang agar kita bisa mendahului membangun mobil listrik yang murah, kompetitif. Karena bahan-bahan ada di sini," kata Jokowi.
Sebelumnya, perpres Mobil listrik ini mengalami tarik ulur yang cukup panjang. Setelah lama digodog di Kementerian Perindustrian, Perpres juga sempat tertahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perpres ini diharapkan menjadi pintu awal masuknya era mobil listrik di tanah air.(tlm/sbm)

Jokowi ke Panglima TNI dan Kapolri: Copot yang Tak Bisa Atasi Karhutla!

By On Agustus 07, 2019

Sorot Bola Mata-Presiden Joko Widodo (Jokowi)memberikan arahan tegas kepada Panglima TNI dan Kapolri terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi meminta Panglima dan Kapolri mencopot jajarannya yang tak bisa mengatasi karhutla.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla. Menko Polhukam Wiranto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir dalam rapat tersebut.

Jokowi awalnya berbicara tentang aturan penanganan karhutla. Dia menegaskan aturan tersebut masih berlaku.


"Dan aturan main kita tetap, masih sama. Saya ingatkan pangdam, danrem, kapolda, kapolres, aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Setelah itu barulah Jokowi menegaskan aturan yang dibicarakan. Dia meminta Panglima TNI dan Kapolri mencopot jajarannya yang tidak bisa mengatasi karhutla.


"Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.

Jokowi juga meminta TNI dan Polri membantu pemerintah daerah. Eks Gubernur DKI lalu kembali mengingatkan soal aturan penanganan karhutla.

"Tolong pemda, gubernur, bupati, wali kota di-back up. Karena kerugian ekonomi besar sekali. Jadi Pak Panglima, Pak Kapolri, saya ingatkan lagi, masih berlaku aturan main kita," jelasnya.(ndc/sbm)

Kapolri Keluarkan TR Mutasi, Wakapolda Babel dan Dua Kapolres Diganti, Ini Pengantinya

By On Agustus 06, 2019

Sorot Bola Mata-Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan TR tentang mutasi Polri terbaru, termasuk pemindahan Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung Kombes Pol Djoko Erwanto.
TR mutasi Polri terbaru ada 75 pati/pamen Polri yang dimutasikan ke jabatan baru.
Mutasi jabatan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier pati/pamen, guna mengoptimalkan tugas-tugas Polri yang semakin kompleks dan dinamis.Oleh karena itu, Polri melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasidan promosi jabatan personel di tingkat perwira menengah dan perwira tinggi Polri.

Kebijakan ini berdasarkan telegram keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian nomor: KEP/1425 /VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.
Di dalam TR tersebut di antaranya ada beberapa pejabat yang terkena mutasi di lingkup Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Antara lain Jabatan Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung Kombes Pol Djoko Erwanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri.
Selanjutnya jabatan Wakapolda diisi oleh Kombes Pol Slamet Hadi Supraptoyo Karoops Polda Metro Jaya diangkat jadi Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya Kombes Pol Slamet Jadi Supratoyo menjabat Karo Ops Polda Metro Jaya.
Selain itu AKBP M Budi Ariyanto yang menjabat sebagai Kapolres Bangka dimutasi sebagai Kasubbagrenpal Bagrenlog Rojianstra Slog Polri.
Posisi Kapolres Bangka diisi oleh AKBP Aris Sulistyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bangka Selatan
Sementara posisi Kapolres Bangka Selatan diisi oleh AKBP Stanislaus Ferdinand Suwarji yang sebelumnya menjabat Kapolres Donggala Polda Sulawesi Tengah
"Benar dijajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung mutasi pejabat pada jabatan Wakapolda, Kapolres Bangka dan Kapolres Bangka Selatan berdasarkan telegram kapolri," kata AKBP Maladi Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Berikut Nama dan Jabatan Lengkap Rotasi Polri keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian nomor: KEP/1425 /VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019
1. Brigjen Pol Bambang Ghiri Arianto Kapuskeu Polri diangkat jadi Kakorsabhara Baharkam Polri
2. Kombes Pol Jantje Jimmy Tuilan Sespuskeu Polri diangkat jadi Kapuskeu Polri
3. Kombes Pol Ashari Jamaluddin Kabidkeu Polda Metro Jaya diangkat jadi P.S. Sespuskeu Polri.
4. Kombes Pol Eryek Kusmayadi Kabidkeu Polda Jabar diangkat jadi Kabidkeu Polda Metro Jaya.
5. Kombes Pol Endang Sri Wahyu Utami Kabidverif Puskeu Polri diangkat jadi Kabidkeu Polda Jabar.
6. Kombes Pol Dede Suryamah Analis Kebijakan Madya Bidang Keuangan Puskeu Polri diangkat jadi Kabidverif Puskeu Polr.
7. Brigjen Pol Bimo Anggoro Seno Wakapolda DIY diangkat jadi Sahlisosbud kapolri.
8. Brigjen Pol Karyoto Wakapolda Sulut diangkat jadi Wakapolda DIY.
9. Brigjen Pol Alexander Marten Mandalika Kapuslabfor Bareskrim Polri diangkat jadi Wakapolda Sulut.
10. Brigjen Pol Ahmad Haydar Wakapolda Jambi diangkat jadi Kapuslabfor Bareskrim Polri.
11. Brigjen Pol Charles Bonardo Sadatua Nasution Analis Kebijakan Utama Bidang Kamneg Baintelkam Polri diangkat jadi Wakapolda Jambi.
12. Brigjen Pol Denni Gapril Wakapolda Sumsel diangkat jadi Irwil Iii Itwasum Polri.
13. Brigjen Pol Rudi Setiawan Wakapolda Lampung diangkat jadi Wakapolda Sumsel.
14. Brigjen Pol Sudarsono Karodalpers SSDM Polri diangkat jadi Wakapolda Lampung.
15. Brigjen Pol Eky Hari Festyanto Karowatpers SSDM Polri diangkat jadi Karodalpers SSDM Polri.
16. Brigjen Pol Sri Handayani Wakapolda Kalbar diangkat jadi Karowatpers SSDM Polri .
17. Brigjen Pol Imam Sugianto Karobinops Sops Polri diangkat jadi Wakapolda Kalbar.
18. Kombes Pol Agung Wicaksono Sesropaminal Divpropam Polri diangkat jadi Karobinops Sops Polri.
19. Kombes Pol Nanang Avianto Kabagrenmin Divpropam Polri diangkat jadi Sesropaminal Divpropam Polri.
20. AKBP Urip Wibowo Irbid Itwasda Polda Jabar diangkat jadi Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri.
21. Brigjen Pol Yoyok Sri Nurcahyo Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri dimutasikan jadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jemen Garku Itwasum Polri.
22. Kombes Pol Djoko Erwanto Wakapolda Kep. Babel diangkat jadi Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri.
23. Kombes Pol Slamet Hadi Supraptoyo Karoops Polda Metro Jaya diangkat jadi Wakapolda Kep. Babel.
24. Kombes Pol Albero Teddy Benhard Sianipar Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri diangkat jadi Karoops Polda Metro Jaya.
25. Kombes Pol Agusli Rasyio Dirpolairud Polda Jatim dimutasikan jadi Analis Kebijakan Madya Bidang Polair Baharkam Polri.
26. Kombes Pol Arnapi Kabidkum Polda Jatim diangkat jadi Dirpolairud Polda Jatim.
27. Kombes Pol Adi Karya Tobing Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri diangkat jadi Kabidhukum Polda.
28. Kombes Pol Hengki Kapolresta Barelang Polda Kepri diangkat jadi Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri.
29. AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo Wakapolresta Palembang Polda Sumsel diangkat jadi Kapolresta Barelang Polda Kepri.
30. AKBP Andes Purwanti Kapolres Musi Banyuasin Polda Sumsel diangkat jadi Wakapolresta Palembang Polda Sumsel.
31. AKBP Yudhi Surya Markus Pinem Kapolres Banyuasin Polda Sumsel diangkat jadi Kapolres Musi Banyuasin Polda Sumsel.
32. AKBP Danny H. Ardiantara B. Sianipar Kasubdit Iii Ditreskrimsus Polda Sumsel diangkat jadi Kapolres Banyuasin Polda Sumsel.
33. Kombes Pol Suharno Analis Utama Bagjianbang Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan jadi Analis Kebijakan Madya Bidang Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri.
34. Kombes Pol Ignatius Agung Prasetyoko Dirreskrimum Polda Kalteng diangkat jadi Analis Utama Bagjianbang Sespim Lemdiklat Polri.
35. Kombes Pol Ribut Hari Wibowo Kapolresta Surakarta Polda Jateng Diangkat Jadi Dirreskrimum Polda Kalteng.
36. AKBP Andy Rifai Wakapolresta Surakarta Polda Jateng diangkat jadi Kapolresta Surakarta Polda Jateng.
37. Irjen Pol Ilham Salahudin Dankorbrimob Polri diangkat jadi Kapolda Kalteng.
38. Irjen Pol Anang Revandoko diangkat jadi Dankorbrimob Polri.
39. Kombes Pol Kukuh Kalis Susilo Kasubdit Sumber Daya Alam Ditekonomi Baintelkam Polri diangkat jadi Analis Utama Tk Ii Baintelkam Polri.
40. Kombes Pol Eko Widianto Dirintelkam Polda Jateng diangkat jadi Kasubdit Sumber Daya Alam Ditekonomi Baintelkam Polri.
41. Kombes Pol Yuda Gustawan Analis Kebijakan Madya Bidang Kamneg Baintelkam Polri diangkat jadi Dirintelkam Polda Jateng.
42. Kombes Pol Agus Setiyawan Pemeriksa Utama Roprovos Divpropam Polri diangkat jadi Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri.
43. AKBP Bambang Irawan Analis Kebijakan Muda Bidang Politik Baintelkam Polri diangkat jadi Pemeriksa Utama Roprovos Divpropam Polri.
44. Kombes Pol Iman Sumantri Penyidik Utama Tk I Rowassidik Bareskrim Polri dimutasikan jadi Pamen Bareskrim Polri (Penugasan Pada Bnn).
45. Kombes Pol Dwi Riyanto Penyidik Utama Tk Ii Rowassidik Bareskrim Polri diangkat jadi Penyidik Utama Tk I Rowassidik Bareskrim Polri.
46. Kombes Pol Supriyadi Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri diangkat jadi Penyidik Utama Tk 11 Rowassidik Bareskrim Polri.
47. Kombes Pol Didik Sugiarto Kapolresta Depok Polda Metro Jaya diangkat jadi Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri.
48. AKBP Azis Andriansyah Sekpri KapolriSpripim Polri diangkat jadi Kapolresta Depok Polda Metro Jaya.
49. Kombes Pol Monang Situmorang Kabagrenopsnal Robinopsnal Bareskrim Polri dimutasikan jadi Pamen Bareskrim Polri (Penugasan Pada Bnn).
50. Kombes Pol Anwar Efendi Irbidjemenlog Itwil 11 Itwasum Polri diangkat jadi Kabagrenopsnal Robinopsnal Bareskrim Polri.
51. Kombes Pol Eko Iswantono Kabaglog Korbrimob Polri diangkat jadi Irbidjemenlog Itwil Ii Itwasum Polri.
52. Kombes Pol Ramdani Hidayat Dansatbrimob Polda Metro Jaya diangkat jadi Kabaglog Korbrimob Polri.
53. Kombes Pol Deonijiu De Fatima Dansatbrimob Polda NTT diangkat jadi Dansatbrimob Polda Metro Jaya.
54. AKBP Ferdinand Maksi Pasule Wadansatbrimob Polda Lampung diangkat jadi Dansatbrimob Polda NTT.
55. Kombes Pol Goe Sugianyar Dwi Putra Kalemkonprofpol Waketbidkermadianmas Stik Lemdiklat Polri dimutasikan jadi Pamen Bareskrim Polri (Penugasan Pada Bnn).
56. Kombes Pol Heri Wahono Dirlantas Polda Jatim diangkat jadi Kalemkonprofpol Waketbidkermadianmas Stik Lemdiklat Polri.
57. Kombes Pol Budi Indra Dermawan Analis Kebijakan Madya Bidang Pjr Korlantas Polri diangkat jadi Dirlantas Polda Jatim.
58. Brigjen Pol Parimin Warsito Sesroprovos Divpropam Polri dimutasikan jadi Pati Baharkam Polri (Penugasan Pada Bakamla RI).
59. Kombes Pol Awang Joko Rumitro Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Divpropam Polri diangkat jadi Sesroprovos Divpropam Polri.
60. Kombes Pol Dede Rahayu Kabaglog Rorenmin Lemdiklat Polri dimutasikan jadi Analis Kebijakan Madya Bidang Kurikulum Lemdiklat Polri.
61. Kombes Pol Hery Sasongko Kasubditdakgar Ditgakkum Korlantas Polri diangkat jadi Kabaglog Rorenmin Lemdiklat Polri.
62. Kombes Pol Yully Kurniawan Dirlantas Polda Sumut diangkat jadi Kasubditdakgar Ditgakkum Korlantas Polri.
63. Kombes Pol Kemas Ahmad Yamin Dirlantas Polda Lampung diangkat jadi Dirlantas Polda Sumut.
64. Kombes Pol Chiko Ardwiatto Dirlantas Polda Sulbar diangkat jadi Dirlantas Polda Lampung.
65. AKBP I Made Darmadi Giri Wadirlantas Polda Malut diangkat jadi Dirlantas Polda Sulbar.
66. Kombes Pol Novi Irawan Dirreskrimsus Polda Gorontalo dimutasikan jadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri .
67. AKBP Sumitro Wadirreskrimsus Polda Sulut diangkat jadi Dirreskrimsus Polda Gorontalo.
68. AKBP M Budi Ariyanto Kapolres Bangka Polda Kep. Babel diangkat jadi Kasubbagrenpal Bagrenlog Rojianstra Slog Polri.
69. AKBP Aris Sulistyono Kapolres Bangka Selatan Polda Kep. Babel diangkat jadi Kapolres Bangka Polda Kep. Babel.
70. AKBP Stanislaus Ferdinand Suwarji Kapolres Donggala Polda Sulteng diangkat jadi Kapolres Bangka Selatan Polda Kep. Babel.
71. AKBP Dadan Wahyudi Kapolres Morowali Utara Polda Sulteng diangkat jadi Kapolres Donggala Polda Sulteng.
72. AKBP Bagus Setiyawan Kasubdit Iv Ditreskrimsus Polda Sulteng diangkat jadi Kapolres Morowali Utara Polda Sulteng.
73. AKBP I Gusti Ngurah Warsika Wadirsamapta Polda Metro Jaya dimutasikan jadi Pamen Baintelkam Polri.
74. AKBP Asfuri Kapolres Malang Kota Polda Jatim diangkat jadi Wadirsamapta Polda Metro Jaya.
75. AKBP Dony Alexander Kasubdit Ii Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diangkat jadi Kapolres Malang Kota Polda Jatim.(tnc/sbm)

Target Kasat Lantas Polres Magetan “Rolling Barrier” Terpasang di Jalur Sarangan-Cemoro Sewu

By On Agustus 04, 2019

Sorot Bola Mata-Ruas jalan Maospati -Magetan- Cemorosewu yang memiliki jarak kurang lebih 40 km menjadi target Kasat lantas Polres Magetan AKP Himmawan Setiawan untuk memasang rambu lalu lintas disejumlah titik lokasi.”Setelah kami lakukan pemantuan dijalan ternyata masih banyak rambu-rambu lalu lintas belum memadahi,” ujar AKP Himmawan Setiawan Kasat Lantas Polres Magetan.
“Untuk mencegah banyak korban kecelakaan di Magetan saya akan hidupkan lagi forum lalu lintas, karena itu yang paling kuat untuk memberikan rekomendasi dan Insya Alloh setiap rekomendasi akan disetujui oleh bidang yang menentukan,” jelasnya.
Dikatakan, rekomendasi kita nanti khususnya untuk masalah sarana dan prasarana keselamatan jalan mulai dari Maospati sampai ke perbatasan Jawa Timur –Jawa Tengah yakni di Cemorosewu.
“Untuk fasilitas keselamatan sarana prasarana  petunjuk untuk rambu-rambu lalu lintas tahun 2019 nanti harus terpasang semua dengan baik,”katanya.
Himmawan juga mengatakan terkait badril yang saat ini sudah terpasang di ruas jalan Magetan-Cemoro sewu agar diganti dengan “Rolling Barrier” .
Menurutnya “Rolling Barrier” lebih efektif untuk dipasang di ruas jalan propinsi terutama pada jalur pengunungan.”Tujuan dipasang Rolling Barrier untuk menekan angka kecelakaan  atau mengurangi fatalitas kecalakaan yang ada dijalur Mojosemi.
Ini dilakukan Himmawan karena wilayah Kabupaten Magetan tokografinya adalah pegunungan sehingga  untuk sarana dan prasarana jalan harus benar-benar aman bagi penguna kendaraan.
“Titik yang kami pioritaskan adalah jalur Magetan –Cemoro sewu. Kami akan perbarui dan penambahan rambu-rambu lalu lintas. Nanti kami akan utamakan  “Rolling Barrier” karena  alat tersebut merupakan yang paling efektif dalam menekan angka kecelakaan,”terangnya.
Sementara itu, target utama sebagai Kasat  lantas baru pindahan dari Polres Situbondo, Jawa timur Himmawan akan mengajak semua intansi  yang berkompeten dibidang lalu lintas baik itu dari nasional , propinsi, kabupaten agar bekerjasama untuk memberikan sarana dan prasarana  fasilitas.(skc/sbm)

Empat Nama Disebut sebagai Calon Kapolri dan Tito yang Pernah Ungkapkan Keinginan Pensiun Dini

By On Agustus 03, 2019

Sorot Bola Mata-Pada Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan susunan kabinet yang baru. 
Dalam struktur kabinet baru Jokowi Maruf itu, tak menutup kemungkinan bakal muncul kapolri baru. 
Terbuka juga peluang Jokowi bakal tetap mempertahankan Kapolri saat ini, Jenderal Tito Karnavian.
Mengingat Tito karnavian baru akan pensiun pada 2022. Di sisi lain, pada 2017 lalu, Tito sempat mengeluarkan pernyataan untuk pensiun dini. 

Jika Tito benar-benar pensiun dan bakal muncul Kapolri baru dalam kabinet Jokowi-Maruf, siapakah sosok yang layak menggantikan Tito? 

Indonesia Police Watch (IPW) mendata setidaknya ada empat nama yang disebut-sebut masuk dalam bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Tito karnavian.

Keempat calon kuat itu seluruhnya dari jenderal bintang dua (Irjen) serta dari berbagai tahun angkatan Akademi Kepolisian.Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, empat orang Jenderal yang masuk bursa calon Kapolri itu adalah:

Irjen Luki Hermawan yang kini menjabat Kapolda Jawa Timur dan Akpol Angkat 1987 atau satu angkatan dengan Kapolri Tito karnavian.

Irjen Gatot Eddy Pramono yang kini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya yang merupakan Akpol Angkatan 1988.

Irjen Agus Andriyanto yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara dan merupakan Akpol angkat 1989.

Irjen Ahmad Dofiri yang kini menjabat sebagai Kapolda DI Yogjakarta serta merupakan lulusan terbaik (Adimakayasa) Akpol Angkatan 1989.

"Informasi yang dihimpun IPW, sebelum dijadikan sebagai Kapolri, calon lebih dulu dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal bintang tiga atau Komjen," kata Neta, Jumat (2/8/1019).

Mereka katanya akan menggantikan Komjen yang pensiun.

"Dan dalam waktu dekat ini memang ada dua Komjen yang akan pensiun, yakni Kabaharkam Komjen Condro Kirono dan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto," kata Neta.

Ia menuturkan, sejumlah sumber di Mabes Polri menyebutkan, calon Kapolri pengganti Tito karnavian diharapkan tidak satu angkatan dengan Tito, tapi dari angkatan Akpol yang lebih muda, sehingga terjadi regenerasi pimpinan di lembaga kepolisian.

"Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif," katanya.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, empat orang Jenderal yang masuk bursa calon Kapolri itu adalah:

Irjen Luki Hermawan yang kini menjabat Kapolda Jawa Timur dan Akpol Angkat 1987 atau satu angkatan dengan Kapolri Tito karnavian.

Irjen Gatot Eddy Pramono yang kini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya yang merupakan Akpol Angkatan 1988.

Irjen Agus Andriyanto yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara dan merupakan Akpol angkat 1989.

Irjen Ahmad Dofiri yang kini menjabat sebagai Kapolda DI Yogjakarta serta merupakan lulusan terbaik (Adimakayasa) Akpol Angkatan 1989.

"Informasi yang dihimpun IPW, sebelum dijadikan sebagai Kapolri, calon lebih dulu dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal bintang tiga atau Komjen," kata Neta, Jumat (2/8/1019).

Mereka katanya akan menggantikan Komjen yang pensiun.

"Dan dalam waktu dekat ini memang ada dua Komjen yang akan pensiun, yakni Kabaharkam Komjen Condro Kirono dan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto," kata Neta.

Ia menuturkan, sejumlah sumber di Mabes Polri menyebutkan, calon Kapolri pengganti Tito karnavian diharapkan tidak satu angkatan dengan Tito, tapi dari angkatan Akpol yang lebih muda, sehingga terjadi regenerasi pimpinan di lembaga kepolisian.

"Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif," katanya.

IPW menyebut ada empat nama yang layak menggantikan Tito sebagai Kapolri. 

Empat nama itu yakni Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andriyanto dan Kapolda DIY Irjen Ahmad Dofiri. Sebelum menjadi Kapolda Metro Jaya, Gatot Eddy Pramono sempat menduduki beberapa jabatan.

Berdasarkan sumber dari awak media yang dikutip oleh Kompas.com, pria kelahiran Solok, Sumatera Barat pada 28 Juni 1965 merupakan perwira tinggi lulusan AKPOL pada tahun 1988.

Sepanjang karirnya, ia pernah dipercayakan menjadi Kapolres Blitar, Sekretaris Pribadi Kapolri, dan Kapolres Metro Depok (2008).

Selanjutnya, ia pernah menjabat Kapolres Metro Jaksel (2009), Direktur Reskrimum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya (2011),
Analis Kebijakan Madya bidang Pidum Bareskrim Polri (2012), Kabagdukminops Robinops Sops Polri (2013).

Ia juga pernah menduduki posisi Karolemtala Srena Polri (2014), Wakapolda Sulsel (2016), Staf Ahli Sosial Ekonomi (Sahlisosek) Kapolri (2017).Terakhir Gatot menjabat sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri.

Tahun 2018, Gatot juga dipercaya menjadi Ketua Satgas Nusantara.
Satgas ini dibentuk agar Pilkada Serentak 2018 bisa berjalan aman.
Gatot dirotasi menjadi Kapolda Metro Jaya berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/188/IKEP/2019 tertanggal 22 Januari 2019.
Surat telegram tersebut ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri.
Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan
Masyarakat mungkin belum banyak mengenal sosok Inspektur Jenderal Polisi, Luki Hermawan yang kini resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur.
Jenderal Polisi bintang dua ini berasal dari intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri, sehingga sangat jarang terekspos media.
Wajahnya pun tidak familiar.
Sederet karier alumni Akpol angkatan 1987 dibidang intelijen Polri itu dimulainya saat menjabat sebagai Kasat Intel Polresta Malang pada tahun 1992.
Luki pernah menduduki jabatan sebagai Wadir Intelkam Polda Metro Jaya, Kapolrestabes Palembang (2008), Kaden A1 Dit A Baintelkam (Badan Intelijen Keamanan Polri) Polri 2010 dan Karorenmin Baintelkam Polri (2014).
Terakhir, sebelum menjabat Semeru 1 (Kapolda Jatim), Luki menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan (Wakabaintelkam) Polri pada tahun 2017.
Meskipun begitu, Luki dipercaya oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito karnavian untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan Polda Jatim di tengah gejolak tahun politik.
Luki juga mengemban tugas mendukung dan mensukseskan program prioritas Kapolri menjadikan Kepolisian Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) untuk menjaga Kambtibmas selama berlangsungnya masa pemilu, pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan angota Legislatif (Pileg) 2019, khususnya di wilayah Jawa Timur.
  • Kapolda Sumur Irjen Agus Andriyanto
Irjen Pol Agus Andrianto lahir di Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967.
Ia menjabat Kapolda Sumatera Utara sejak 13 Agustus 2018. 

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto.

Sebelum menjabat sebagai Kapolda Sumut, lulusan Akpol 1989 ini menduduki berbagai posisi diantaranya Wakapolda Sumatra Utara, Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bid Pemberantasan BNN (2015), Kabagbinlatops Robinops Sops Polri (2013), Analis Kebijakan Madya bidang Pidkor Bareskrim Polri (Dlm Rangka Dik Sespimti) (2012). 
Ia mulai karier sebagai Pamapta Polres Dairi di tahun 1990. 
Kapolda DIY Irjen Ahmad Dofiri
Irjen. Pol. Ahmad Dofiri, M.Si. (lahir di Indramayu, Jawa Barat, 4 Juni 1967 adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 14 November 2016 yang mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofiri
Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri.

Dofiri yang merupakan lulusan terbaik Akpol 1989 ini berpengalaman dalam bidang SDM.
Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini sebelum menjabat Kapolda DIY adalah Karosunluhkum Divkum Polri.
3. Tito Sempat Utarakan Keinginan Pensiun Dini
Kapolri Jenderal Tito karnavian pernah mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dini. 
Pernyataan Tito diungkapkan pada tahun 2017 silam. 
Saat itu, Tito menyatakan enggan menuntaskan jabatan Kapolri hingga 2022.
Dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 10 Juli 2017, Tito terbilang muda saat ditunjuk menjadi Kapolri, bahkan meloncati lima angkatan di atasnya.
Jika bisa memilih, Tito ingin pensiun dini.
"Hati kecil saya tidak ingin sampai selesai 2022. Tambah stres nanti saya," ujar Tito di lapangan Silang Monas, Jakarta Lusat, Senin (10/7/2017).
"Saya butuh waktu untuk istri dan anak-anak saya juga," kata Tito.
Tito beralasan, jika Tito memimpin Polri sampai lima tahun lagi, maka akan berdampak buruk bagi dirinya dan institusi.
Organisasi Polri butuh penyegaran, kata dia, perlu adanya regenerasi pimpinan.
"Bayangin kalau saya jadi Kapolri terus, enam tahun, tujuh tahun, anggota bosan, organisasi bosan, saya juga bosan," kata dia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas pengamanan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, Selasa (30/7/2019). MoU itu ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kapolri Tito Karnavian di Auditorium Rupatama, Mabes Polri, Jakarta.

Terlebih lagi, menjadi Kapolri bukanlah hal yang mudah, menurut Tito.
Ia menjalani kehidupan yang penuh tekanan karena banyak persoalan.
Menurut dia, wajar jika ia ingin melepas semua tekanan-tekanan itu.
"Kemungkinan ada waktu yang saya anggap tepat, mungkin akan pensiun dini," kata Tito.
Tito heran dengan banyaknya komentar atas niatnya untuk pensiun dini.
Menurut dia, di luar negeri, pensiun lebih awal dari waktunya merupakan hal yang lumrah.
Apalagi jika orang tersebut merasa selama ini telah bekerja keras dan menikmati sisa hidupnya dengan tenang.
Sementara di Indonesia, pensiun dini menjadi sesuatu yang aneh.
"Saya juga berhak menikmati hidup dengan keluarga dalam kehidupan yang less stressful," kata dia.
Tito memilih terjun di dunia pendidikan setelah pensiun nanti.
Dia lebih senang menjadi pembicara ketimbang masuk ke politik.
Ia mengaku tidak tertarik dengan dunia tersebut.
"Di politik banyak tarik menarik, nanti muncul musuh baru, malah nanti tambah stres," kata Tito saat itu. 
Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan dari Tito apakah ia benar-benar berniat untuk pensiun dini.(tnc/sbm)

Toko Ponsel Cikupa Dirampok Maling Bermodal Pistol Mainan

By On Agustus 03, 2019

Sorot Bola Mata-Polisi memburu dua orang pelaku perampokan sebuah toko ponsel di Kampung Lamporan, Desa Kukuh, Kecamatan cikupa, Kabupaten Tangerang, yang terjadi pada Senin (29/7).

Kapolres Kota Tangerang Kombes Sabilul Alif mengatakan dalam aksi perampokan itu para pelaku berhasil membawa lari 48 unit ponsel yang masih tersegel dalam dus. Akibat perampokan itu, toko itu ditaksir mengalami kerugian hingga Rp150 juta.

"Saat beraksi kedua [pelaku]-nya memakai masker, helm, jaket, dan senjata yang diduga senjata api mainan," kata Sabilul dalam keterangannya, Selasa (30/7).

Sabilul menjelaskan peristiwa perampokan itu terjadi pada Senin (27/7) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, kedua pelaku langsung masuk ke dalam toko dan mengancam penjaga toko.

Ketika itu, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api yang diduga mainan. Mereka kemudian meminta penjaga toko untuk duduk dan diam.

Setelahnya, para pelaku langsung mengambil handphone yang ada di etalase dan memasukkannya ke dalam tas ransel serta karung. Setelah berhasil melancarkan aksinya, para pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Sabilul mengklaim pihaknya telah mengantongi ciri-ciri dan identitas kedua pelaku perampokan. Ia mengungkapkan pelaku itu memiliki ciri-ciri berbadan tegap tinggi besar dan tinggi kurus.

"Ciri-ciri pelaku dan identitasnya sudah kami identifikasi, tentu langsung kami lakukan pengejaran," ujar Sabilul.

Lebih lanjut, Sabilul menyampaikan pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi. Hasil pemeriksaan saksi itu, sambungnya, menjadi bekal untuk melakukan pengejaran para pelaku.(cnn/sbm)

Usulkan PTN Boleh Dipimpin Rektor Asing, Nasir Sudah Lapor Jokowi

By On Agustus 01, 2019

Sorot Bola Mata-Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Menristekdikti) Mohamad Nasir mewacanakan akan mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN). Wacana ini sudah ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dalam hal ini wacana untuk merekrut rektorasing ini, yang punya reputasi. Kalau yang tidak punya reputasi, jangan," kata Nasir seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (31/7/2019).

Menurut Nasir, wacana mengundang rektor asing ini dilakukan untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi di dalam negeri agar bisa mencapai 100 besar dunia.

Pemerintah menargetkan, pada 2020 sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. Lalu pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN.

"Kami baru memetakan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kami targetkan (rektornya) dari asing," lanjut dia.

Praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri. Negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal sama.

Nasir mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) Singapura yang baru didirikan pada 1981, tetapi saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun."NTU itu berdiri tahun 1981. 

Mereka di dalam pengembangan ternyata mereka mengundang rektor dari Amerika dan dosen-dosen besar. Mereka dari berdiri belum dikenal, sekarang bisa masuk 50 besar dunia," papar Nasir.

Nasir menambahkan, ada beberapa perbaikan peraturan yang diperlukan untuk dapat mengundang rektor luar negeri memimpin perguruan tinggi di Indonesia.

Begitu juga jika dosen luar negeri ingin dapat mengajar, meneliti, dan berkolaborasi di Indonesia. Ia berharap Presiden bisa menata ulang peraturan tersebut.

"Saya laporkan kepada Bapak Presiden, ini ada regulasi yang perlu ditata ulang, dari peraturan pemerintah, peraturan menteri kan mengikuti peraturan pemerintah. 

Nanti kalau peraturan pemerintahnya sudah diubah, peraturan menteri akan mengikuti dengan sendirinya," kata Nasir.(kpc/sbm)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *