HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.
Kapolri: Kalau Tak Ada Penangkapan soal Karhutla, Kapolda-Kapolres Out!

By On September 16, 2019

Pekanbaru, Sorot Bola Mata-Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk tim dari unsur Itwasum dan Propam untuk mengecek penegakkan hukum jajarannya terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tito akan mencopot Kapolda hingga Kapolsek yang gagal mengatasi karhutla.

"Kalau seandainya di Polda dari penilai ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal apalagi penangkapan nggak ada, out. Mau Kapolda, Kapolres, Kapolsek, out. Tim sudah dibentuk dan bergerak mulai hari ini," ujar Tito seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).Tito juga menjamin jajarannya yang berhasil dalam penegakkan hukum terkait karhutla mendapat penghargaan.

"Kedua, seandainya mereka berhasil melakukan penangkapan, sesuai dengan gradenya beda-beda tiap Polda, kita berikan reward. Mau sekolah, promosi, termasuk KPLB. Sehingga dengan reward and punishment ini mereka terpacu," katanya.

Polri turut menerjunkan tim dari Bareskrim untuk menangani masalah karhutla yang disebabkan oleh korporasi. Tito menambahkan, sejauh ini belum terlihat adanya perkebunan yang terbakar. Yang terbakar adalah kawasan hutan.

"Saya sampaikan kepada Panglima dan kepala BNPB, hasil dari udara itu perkebunan kita melihat tidak ada yang terbakar. Sawit dan HTI. Yang terbakar adalah hutan atau semak. Artinya ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan. Sebagian sudah ditangkap, itu membuktikan bahwa peristiwa itu ada," ucap Tito.(sbm/dt)

3 Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Jokowi, Ini Penjelasan Saut

By On September 15, 2019

Sorot Bola Mata-Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, membeberkan alasan mengapa tiga pimpinan KPK termasuk dirinya menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. Alasannya karena Presiden adalah panglima pemberantasan korupsi sebenarnya.

"Ya itu kan (hasil) diskusi panjang kita, diskusi panjang kita sama banyak staf juga dengan pimpinan yang lain. Bahwa kalau kita bicara memang pedang pemberantasan korupsi itu dipimpin oleh kepala pemerintahan dan kepala negara," jelas Saut.

Hal itu disampaikan Saut usai menjadi pembicara workshop dan talkshow 'literasi berintegritas' di Taman Bacaan Masyarakat Mata Aksara, Jalan Kaliurang Km 14 nomor 15A, Umbulharjo, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).Saut berharap setelah ini ada dialog antara pimpinan KPK yang menyerahkan mandat dengan Presiden. Jika dialog tersebut terealisasi, maka pihaknya berharap ada solusi bersama berkaitan dengan situasi yang dialami KPK belakangan ini.

"Daripada nanti kita, kami bicara ini yang lain bicara lain, jadi nggak ketemu titiknya. Ya malu lah nanti kita di luar juga nggak ada solusi. Makanya saya tadi agak gembira karena saya dengar ada rencana mau ketemu (pimpinan KPK dengan Presiden)," tuturnya.

Namun Saut belum bisa memastikan kapan pertemuan tersebut dilaksanakan. Jika pertemuannya terealisasi, maka pihaknya akan membahas sejumlah hal dengan Presiden termasuk rancangan UU KPK yang sedang dibahas DPR.

"Ya nanti itu kan tinggal kita susun formulanya. Kalau pun rupanya harus diterbitkan rancangan undang-undangnya (UU KPK) pasti kita sudah tahu kok mana yang harus diganti mana yang harus ditambahi, mana yang harus diubah," sebutnya.

"Kalau dulu saya tanyakan naskah akademiknya ya kita buka lagi naskah akademiknya, sudah ada di sana. DIM-nya juga sudah ada, tinggal kan DIM-nya ini yang kita selama ini masih belum lihat, pasti akan ada upaya baik lah, akan ada titik temu," tutupnya.(sbm/ndt)

Mengenal 5 Pimpinan KPK Periode 2019-2023

By On September 12, 2019

Sorot Bola Mata-Komisi III DPR telah menetapkan lima nama pimpinan KPK untuk periode 2019-2023. Kelimanya dipilih secara voting oleh 56 anggota komisi III DPR pada Jumat (13/9) dini hari.
Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, mengatakan, setelah mendengar pandangan fraksi-fraksi, Komisi III akhirnya melakukan voting. Setiap anggota komisi III yang berjumlah 56 orang, memilih 5 nama KPK.


Hasil akhir voting capim KPK di Komisi III DPR RI, Jakarta, Jumat (13/9).

Mereka adalah Irjen Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Alexander Mawarta, dan Nurul Ghufron.
Dari hasil voting, Irjen Firli berhasil meraih suara terbanyak dengan perolehan 56 suara. Di susul berturut-turut oleh Alexander Marwata, 53 suara; Nurul Ghufron, 51 suara; Nawawi Pomolango, 50 suara; dan Lili Pintauli Siregar dengan perolehan 44 suara.
Sementara lima capim lainnya yakni Sigit Danang Joyo dan Lutfi Jayadi Kurniawan memperoleh 19 dan 7 suara, lalu Roby Arya, Johanis Tanak, dan I Nyoman Wara tidak memperoleh suara sama sekali.
Berikut profil singkat 5 pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023.
Firli Bahuri


Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli Bahuri usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan capim KPK di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9).

Firli merupakan lulusan Akpol 1990. Saat ini, ia merupakan perwira Tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal dengan jabatan saat ini sebagai Kapolda Sumatera Selatan.
Sebelum menjadi Kapolda, Firli menempati berbagai macam posisi di kepolisian. Seperti di antaranya Kapolres Kebumen (2006), Kapolres Brebes (2007), Wakapolres Metro Jakarta Pusat (2009), Ajudan Wapres RI Boediono (2012), serta Kapolda NTB (2017).
Ia pun sempat menjabat Deputi Penindakan KPK. Selama proses seleksi capim, namanya terbilang sering mendapat sorotan.
Hal itu lantaran saat menjabat sebagai deputi penindakan KPK, ia diduga pernah melanggar etik karena bertemu pihak berperkara. Ia pun sempat menjalani pemeriksaan Pengawas Internal KPK. Namun, ia keburu ditarik ke institusi awal.
Dalam voting di Komisi III DPR, Firli meraih suara terbanyak di antara para capim KPK lainnya. Ia juga dipilih secara aklamasi sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.
Alexander Mawarta


Calon Pimpinan KPK, Alexander Marwata mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9).

Saat ini, Alex menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Hasil ini menjadikannya sebagai satu-satunya pimpinan KPK yang terpilih menjabat selama dua periode.
Alex berkarier di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dari tahun 1987-2011. Pada tahun 2012, ia menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Ketika menjadi hakim, ia sempat menjadi majelis dalam sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik. Termasuk, memberikan hukuman pidana seumur hidup kepada eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.
Ia mendaftar sebagai pimpinan KPK pada tahun 2015 silam. Hasilnya, ia terpilih bersama empat komisioner lainnya.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Alex sempat menyinggung mengenai tidak kompaknya 5 pimpinan KPK, baik dalam hal pengusutan perkara dan dugaan pelanggaran etik pegawai, salah satunya Irjen Firli ketika menjabat Deputi Penindakan KPK.
"Persoalan di KPK kalau saya ikuti dari awal hingga hari ini, ini masalah kolektif pimpinan. Ketika satu dua pimpinan tahu lebih banyak pimpinan berpihak pada pegawai otomatis kan dilakukan voting, kalah suara," ujar Alex di DPR, Jakarta, Kamis (12/9).
"Saya kadang memang berbeda pendapat dengan pimpinan lain, saya tak punya kemampuan memaksakan bila pimpinan lain bilang lanjut (perkaranya)," lanjutnya.
Lili Pintauli Siregar


Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli saat melakukan tes pembuatan makalah di Komisi III DPR RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (9/9).

Lili menjadi satu-satunya perempuan yang lolos 10 besar capim KPK. Ia merupakan seorang advokat.
Lili tercatat pernah berkarier di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai Wakil Ketua periode 2013-2018. Ia sebelumnya berstatus anggota di LPSK.
Dalam seleksi uji publik, Lili sempat menyoroti mekanisme perlindungan saksi di KPK.
Menurut Lili, selama ini, penyidik KPK selalu menolak ketika LPSK ingin mendampingi saksi saat diperiksa. Padahal menurutnya, tidak ada satu pun pasal di UU Pemberantasan Tipikor dan UU KPK yang melarang saksi didampingi saat diperiksa.
Seperti Basaria Panjaitan di periode sebelumnya, kini Lili menjadi satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023.
Nawawi Pomolango


Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9).

Nawawi menjadi satu-satunya capim KPK yang berasal dari unsur hakim. Saat ini, ia tercatat sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.
Nawawi mengawali karier sebagai hakim pada tahun 1992 di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah.

Sepanjang kariernya Nawawi sudah menempati posisi sebagai hakim di beberapa tempat seperti hakim PN Balikpapan, Poso, Jakarta Pusat, Bandung, Samarinda, hingga Ketua PN Jakarta Timur.
Ia juga sempat diperbantukan sebagai hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Beberapa perkara yang pernah ditangani yakni kasus eks Hakim MK Patrialis Akbar hingga kasus eks Ketua DPD Irman Gusman.
Dalam seleksi uji publik, Nawawi sempat mengkritik beberapa hal terkait KPK. Mulai dari sisi organisasi hingga soal koordinasi supervisi yang dinilai kebablasan.
Nurul Ghufron


Calon pimpinan KPK Nurul Ghufron menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Ghufron menjadi capim KPK yang berasal dari unsur dosen. Ia tercatat merupakan Dekan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
Di ranah akademik, nama Ghufron cukup populer baik sebagai pengajar, peneliti maupun pengamat hukum yang menulis di berbagai media massa. Ia sudah lebih dari 15 tahun bergelut di studi bidang hukum.
Dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Ghufron mengaku setuju dengan wacana revisi undang-undang KPK. Salah satu poin yang disetujuinya adalah adanya dewan pengawas bagi KPK.
Terkait perlunya pengawasan, Ghufron menyebut, selama ini, hal tersebut belum terdapat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
"Apakah kemudian hari ini (KPK) perlu diawasi? Saya sekali lagi berdasarkan sebagai konsep peradilan didasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa sesama manusia perlu saling diawasi," kata Ghufron dalam fit and proper test di Komisi III DPR RI, Rabu (11/9).(sbm/tlm)

Warga Bandung Diamankan Petugas Reserse Narkoba Polda Sumut, Bawa Sabu 2 kg

By On September 11, 2019

Medan, Sorot Bola Mata- warga Bandung berinisial D (34), diamankan petugas unit 2 Subdit III Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut, karena kedapatan bawa sabu 2 kg.
Dia diamankan petugas di Hotel Hawai No 46 yang berada di Jalan Jamin Ginting, padang Bulan medan, sekira pukul 2 pagi. Darinya, disita sabu-sabu dua kilogram lebih yang rencananya akan diedarkan di Medan.
Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Catur mengatakan, D diamankan berkat informasi dari warga, akan ada transaksi narkoba di lokasi yang dimaksud. Laporan itu mereka terima sekitar pukul 23.00 WIB.
“Kita langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai satu orang pria yang diketahui berinisial D itu,” ujar Catur, Rabu (11/9/2019) siang.
Setelah melakukan pengintaian, warga Jalan Cijerah Raya, Gang Mekar Sari I, Bandung Kota itu diamankan petugas dari salah satu kamar hotel. Tak disangka, D membawa dua bungkus berisi sabu dengan berat 2.060 gram.
Kepada petugas, kata Catur, D mengaku berangkat dari Bandung menuju Kota Medan atas suruhan pria berinisial A warga Lampung yang sekarang masuk ke dalam target operasi (TO) mereka.
Catur bilang, si A menyuruh D untuk mengambil sabu tersebut dari orang yang tidak ia kenal. Mereka akan melakukan transaksi di depan toko Alfamart yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan.
“Apabila tidak ditangkap, barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang diketahui berinisial U yang lokasinya sudah menunggu di hotel Hawai. Untuk tersangka berinisial U masih dalam penyelidikan kita,” tukas Catur.
Dikatakan Catur, pihaknya sempat melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan tersangka U dan A. Namun, pihaknya belum bisa menemukan karena handphone kedua tersangka itu sudah tidak aktif lagi.
Tersangka bawa 2 kg sabu D berikut barang bukti sudah diamankan di kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Barang bukti yang diamankan dikemas dalam dua bungkus plastik merek Guan Yin Wang.
“Dua orang yang belum ditangkap, masih dalam penyelidikan dan pasti akan dilakukan penangkapan,”.(sbm/aan)

Bawa 1.500 Bendera Bintang Kejora, Sayang Diperiksa soal Aksi di Papua

By On September 06, 2019

Jakarta, Sorot Bola Mata- Polisi mendalami kaitan sayang mandabayan yang ditangkap karena membawa 1.500 bendera bintang kejora dengan rencana aksi di Papua. Sayang yang dipecat dari Perindo ini masih diperiksa polisi.

"Itu (rencana aksi hari ini). Masih didalami dulu, kita menunggu hasil pemeriksaan Polres Manokwari dulu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa (3/9/2019).

Sayang awalnya diamankan petugas Bandara Rendani, Manokwari. Sayang lalu diserahkan ke polisi karena petugas menemukan bendera bintang kejora dalam kopernya.

"Jadi ketika masuk ke bandara diamankan oleh petugas security bandara, setelah dilakukan penggeledahan baru diserahkan ke Polsek Manokwari," ujarnya.

Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Mathias Krey mengatakan ada 1.500 bendera bintang kejora berukuran kecil dalam koper yang dibawa Sayang. 

Sayang ditangkap Senin (2/9) di Bandara Rendani, Manokwari setelah terbang dari Bandara Sorong.(sbm/ndc)

Anggota Komisi III Minta Kapolri Usut Tuntas Tokoh Asing di Rusuh Papua

By On September 03, 2019

Sorot Bola Mata-mengatakan, merujuk hasil intelijen, ada keterlibatan pihak asing dalam rentetan peristiwa kerusuhan di Papua. Anggota Komisi III DPR RI dari F-PPP Arsul Sani meminta Polri mengusutnya hingga tuntas.

"Ya buat saya kalau Pak Kapolri menangkap indikasi adanya 'penumpang asing' itu harus diselidiki secara tuntas. 

Dan kalau itu kemudian bisa diproses hukum, harus ditingkatkan ke penyidikan," kata Arsul di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Arsul menuturkan pernyataan Kapolri soal keterlibatan pihak asing itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. 


Politikus PPP itu meminta agar keterlibatan pihak asing dibuktikan kebenarannya.

"Kan itu sehingga tidak kemudian Pak Kapolri ini kan pimpinan dari lembaga penegak hukum tidak kemudian statement-statement seperti itu menguap begitu saja. 

Artinya ber-statement seperti ini, tapi kemudian tak jelas kebenarannya. Kalau penegak hukum kan tidak boleh seperti itu. Yang boleh seperti itu kan politisi," jelasnya.(ndc/sbm)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *