HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.
Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Jogja, Solo, Semarang, & Madura

By On September 30, 2019

Sorot Bola Mata- Aksi lanjutan demo mahasiswa GejayanMemanggil2 di Yogyakarta hari ini akan diikuti ribuan massa dengan menggandeng pelajar, buruh, masyarakat umum, bahkan gelandangan, Senin (30/9/2019). Selain itu, demonstrasi mahasiswa di Jogja ini juga disusul oleh kota-kota lain, yaitu Jakarta, Semarang, Madura, Kendari, Mataram, Riau, Bandung, hingga Solo. 

Juru Bicara Aliansi Rakyat Bergerak, Nailendra, mengatakan massa akan memadati sepanjang Jalan Gejayan yang akan berangkat dari dua titik kumpul yakni Bundaran UGM dan UIN Sunan Kalijaga pukul 10.00 WIB. 

Massa akan bergerak menuju pertigaan Colombo, Gejayan yang akan menjadi titik utama aksi. Aksi mahasiswa di Jakarta hari ini akan terpusat di depan Gedung DPR. 

Bahkan arus lalu lintas menuju Gedung DPR sudah ditutup hari ini, Senin (30/9/2019). Polda Metro Jaya mengalihkan arus kendaraan yang melintasi Jalan Gatot Subroto arah Slipi. 

Rute bus Transjakarta di depan Gedung DPR juga telah dialihkan mengantisipasi aksi demo hari ini. Sedangkan aksi mahasiswa di Semarang akan terpusat di depan kantor DPRD Jawa Tengah. Titik kumpul massa Patung Diponegoro Undip Pleburan. 

Selain itu, aksi mahasiswa di Solo juga akan digelar hari ini yang terpusat di depan gedung DPRD Surakarta.

 "Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolda DIY dan juga memperkuat tim-tim keamanan dari segala titik. Serta briefing di setiap titik kumpul selalu disampaikan," ujar Nailendra, Minggu (29/9/2019).

 Aliansi, kata dia, telah mengantisipasi adanya kemungkinan penyusupan atau penggembosan aksi dari dalam oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. 

Aksi serupa telah digelar, Senin (23/9/2019) pekan lalu, diikuti oleh ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka mengusung tuntutan serupa terkait RUU yang bermasalah agar dibatalkan. 

Saat itu, lokasi unjuk rasa ini berada di persimpangan Jalan Colombo dan Jalan Affandi atau Gejayan. Sedangkan titik massa berasal dari tiga titik yakni Bundaran UGM, depan Universitas Sanata Dharma dan UIN Sunan Kalijaga. Isi tuntutan demonstrasi GejayanMemanggil2 kali ini meliputi: 

1. Hentikan segala bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.

 2. Tarik seluruh komponen militer, usut tuntas pelanggaran HAM, buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua. 

3. Mendesak pemerintah pusat untuk segera menanggulangi bencana dan menyelamatkan korban, tangkap dan adili pengusaha dan korporasi pembakar hutan, serta cabut HGU dan hentikan pemberian izin baru bari perusahaan besar perkebunan.

 4. Mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK. 

5. Mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. 

6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

7. Merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP dan meninjau ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil.

 8. Menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, dan RUU Minerba. 

9. Tuntaskan pelanggaran HAM dan HAM berat serta adili penjahat HAM. Baca juga: Demo Jogja Gejayan Memanggil 2, Mahasiswa Mulai Kumpul di UIN Sementara itu, di Kendari, para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat se-Kota hari ini diliburkan untuk mencegah keterlibatan para siswa mengikuti aksi unjuk rasa. 

"Meskipun siswa/siswi tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas seperti hari-hari biasa namun para guru memberi tugas untuk diselesaikan secara mandiri," kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra,  Asrun Lio di Kendari, Senin (30/9/2019) sebagaimana dilansir Antara. 

Kebijakan sehari meliburkan siswa/siswi dicapai pada rapat bersama para kepala sekolah, Forkopimda, tokoh masyarakat dan para rektor yang dipimpin Gubenur Sultra Ali Mazi. 

ribuan mahasiswa di Madura melakukan unjuk rasa di kantor DPRD, Senin (30/9/2019) menuntut penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meminta DPR RI menunda pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang masih menuai kontroversi. 

Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari berbagai fakultas di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pamekasan, Madura, Jawa Timur. "Jangan sampai ada upaya pelemahan pada institusi ini. Kami mendukung penguatan kelembagaan KPK," kata orator aksi Alvian saat berorasi seperti dilansir Antara, Senin (30/9/2019). 

Dalam tuntutannya, ribuan mahasiswa ini juga mendesak DPRD Pamekasan untuk menandatangani petisi yang diajukan, yakni menolak upaya pelemahan institusi KPK. Sementara itu, Ketua sementara DPRD Pamekasan Halili menyatakan, pihaknya setuju dengan gagasan mahasiswa bahkan mendukung upaya menguatkan kelembagaan KPK di negeri ini. "Kami sependapat dengan saudara-saudara dan adik-adikku sekalian. 

KPK memang harus kuat, karena KPK membawa misi penegakan supremasi hukum di negeri ini," kata Halili. Unjuk rasa memprotes upaya pelemahan KPK oleh mahasiswa IAIN Pamekasan di Pulau Madura ini merupakan kali kelima di Madura. Sebelumnya, aksi serupa juga pernah digelar mahasiswa Bangkalan, Sumenep, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan, serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bangkalan.(sbm/yr)

Dandhy dan Ananda Badudu Ditangkap, Istana Akan Komunikasi dengan Kapolri

By On September 28, 2019

Sorot Bola Mata-Dua aktivis ditangkap oleh Kepolisian sejak semalam. Pertama adalah pewarta dan
aktivis Dandhy Laksono, kemudian penyanyi Ananda Badudu. Keduanya sudah dibebaskan. Dandhy sebagai tersangka dan Ananda hanya sebatas saksi. Keduanya diperiksa dalam dua kasus berbeda.
Disinggung soal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi hal tersebut. Kemudian, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut malah meminta Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menjelaskan lebih lanjut.
Pratikno mengatakan akan melakukan komunikasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait hal tersebut.
"Saya akan komunikasikan dengan kapolri ya terima kasih," kata Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9).
Sebelumnya diketahui pewarta dan aktivis Dandhy Laksono, kemudian penyanyi Ananda Badudu ditangkap polisi. 
Keduanya diringkus pada malam dan dini hari, meski sudah dibebaskan Dandhy masih dikenakan status tersangka. Sementara, Ananda Badudu, hanya menjadi saksi.
Diketahui mereka berdua ditangkap oleh pihak kepolisian dengan kasus yang berbeda.Jurnalis yang juga aktivis Dandhy Dwi Laksono ditetapkan polisi sebagai tersangka ujaran kebencian berdasarkan SARA karena cuitannya di Twitter. 
Kuasa hukum Dandhy, Alghiffari Aqsa menjelaskan cuitan yang dinilai polisi bermasalah ialah pada tanggal 23 September 2019.

Sedangkan aktivis yang juga mantan musisi Ananda Badudu ditangkap lantaran karena mengumpulkan dana untuk aksi unjuk rasa.(sbm/mdk)

7 Tuntutan Mahasiswa yang Demo di Depan DPR

By On September 26, 2019

Jakarta, Sorot Bola Mata-Ribuan mahasiswa melakukan aksi demo di depan gedung DPR pada Selasa kemarin. Dalam aksi tersebut ada 7 tuntutan mahasiswa yang disuarakan. Apa saja isinya?

7 tuntutan mahasiswa berkaitan dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri meminta agar pengesahan ditunda sementara waktu.

Berikut 7 tuntutan mahasiswa yang dirangkum awak media.


1. RKUHP

Poin pertama 7 tuntutan mahasiswa adalah mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang. Sebab, pasal-pasal dalam RKUP dinilai masih bermasalah.

2. Revisi UU KPK

Pemerintah juga didesak membatalkan revisi UU KPK yang baru saja disahkan. Revisi UU KPK dinilai membuat lembaga anti korupsi tersebut lemah dalam memberantas aksi para koruptor.

3. Isu Lingkungan

Tuntutan mahasiswa di DPR lainnya berkaitan dengan isu lingkungan. Mahasiswa menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia.

4. RUU Ketenagakerjaan

Ada juga tuntutan merevisi RUU Ketenagakerjaan. Mahasiswa menilai aturan tersebut tidak berpihak kepada para pekerja.

5. RUU Pertanahan

Mahasiswa juga menolak RUU Pertanahan dalam 7 tuntutan mahasiswa. Mereka menilai aturan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria.

6 RUU PKS

Dalam aksi demo, para mahasiswa meminta agar pemerintah dan DPR menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

7. Kriminalisasi Aktivis

Terakhir,7tuntutan mahasiswa adalah mendorong proses demokrasi di Indonesia. Selama ini, negara dianggap melakukan kriminalisasi terhadap aktivis.(sbm/dc)

Mahasiswa Tewas, Istana Sebut Presiden Sudah Arahkan Kapolri

By On September 26, 2019

Jakarta, Sorot Bola Mata-Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo (jokowi) sudah menyuruh kapolri jenderal pol Tito karnavian memerintahkan untuk tidak represif terhadap mahasiswa yang masif melakukan aksi di sejumlah daerah dalam sepekan terakhir.

Hal tersebut ditegaskan Ari menanggapi tewasnya seorang mahasiswa Universitas Haluoleo, Himawan Randi (21), saat demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kamis (26/9).

"Tentu tadi presiden sudah menyampaikan bahwa dalam penanganan aksi harus menggunakan cara yang tidak represif tapi juga terukur. Itu prinsip dasar yang jadi pegangan. Tentu jadi wilayah Kapolri untuk melanjutkan arahan presiden," kata Ari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (26/9).

Ari belum bisa bicara banyak apakah bakal ada evaluasi terhadap aparat kepolisian terkait penindakan pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah wilayah. Dalam aksi di sejumlah wilayah diketahui polisi melakukan penindakan terlalu represif, bahkan kepada wartawan peliput.

Ia mengatakan hal itu akan disampaikan langsung oleh Tito.

"Itu nanti dari Kapolri yang akan sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bakal menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar dalam menangani demonstrasi mahasiswa maupun masyarakat tak bertindak represif.

"Saya akan telepon langsung kepada Kapolri agar dalam menangani setiap demonstrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak represif, yang terukur," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9).

Namun, kata Jokowi, untuk pedemo yang membuat rusuh perlu mengambil tindakan tegas.

Sementara itu terkait kematian Randi, Danrem 143 Haluoleo Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto menyatakan sang mahasiswa sudah meninggal saat dibawa ke rumah sakit Korem. Rumah Sakit Korem itu yang dituju rekan-rekan Yustinus karena lebih dekat dengan lokasi demonstrasi di Gedung DPRD Sultra.

Setelah dinyatakan meninggal, jasad Randi lalu dibawa ke RSUD Abunawas.

Yustinus mengatakan terdapat luka di bagian dada sebelah kanan. Namun dia tak bisa memastikan penyebab luka tersebut.

"Saya lihat langsung ke sana ada luka di bagian dada sebelah kanan," kata Yustinus kepada CNN Indonesia TV.

"Apakah itu luka tembak atau luka tusuk, kami belum bisa pastikan. Kami tunggu hasil autopsi Rumah Sakit Abu Nawas," tambahnya.

Yustinus mengatakan selain Randi yang meninggal, ada seorang mahasiswa lain dalam kondisi kritis. Yustinus mengatakan mahasiswa bernama Yusuf itu mengalami luka di kepala bagian kepala dan dirawat intensif di RS Bahteramas.(sbm/cnn-i)
.

Fakta Siswa SMK Bandung Ditusuk, Pelaku Sakit Hati karena Cinta Ditolak & Dibilang Jelek

By On September 17, 2019

Sorot Bola Mata-Siswa SMK di Bandung, ZPD (16) menjadi korban penusukan seorang pria bernama Ravindra Giantama. Mirisnya, penusukan ini terjadi di dekat sekolah korban. Diketahui pelaku sakit hati karena ditolak sehingga nekat menusuk ZPD. 
Berikut fakta lengkap mengenai kasus ini.Ravindra mengaku sudah lama menyukai korban, tapi korban menolaknya. 
Pelaku juga diketahui beberapa kali menguntit korban sebelumnya, sehingga korban merasa terganggu. Gelap mata, pelaku menusuk korban di dekat sekolahnya. Pelaku sempat kabur dan mencoba menghindar dari penangkapan, sebelum akhirnya tertangkap.
Menurut hasil pemeriksaan, Kapolsek Sumur Bandung, Kompol Ari Purwanto, menyebutkan bahwa penusukan ini dilatarbelakangi oleh sakit hati pelaku karena ditolak. 
Pelaku disebut sengaja membawa pisau dapur dari rumah untuk menusuk korban. Untuk kejahatannya, pelaku terancam Pasal 351 KUHP Jo Pasal 80 Nomor 17 UU 2016 dengan ancaman pidana minimal lima tahun penjara. 
Selain itu, pelaku juga cemburu karena melihat foto korban memeluk pria lain yang merupakan pacar korban di Instagram. Karena itu, dia pun merencanakan untuk menusuk korban. Diketahui pelaku sudah merencanakan hal ini tiga hari.

Tersangka kasus penusukan yang dilakukan oleh Ravindra Giantama. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
Tersangka kasus penusukan yang dilakukan oleh Ravindra Giantama.

Rupanya sakit hati pelaku bukan hanya karena ditolak saja. Menurut pengakuan pelaku, dia sakit hati karena diblok oleh korban. Meski begitu, pelaku tetap memantau aktivitas korban di Instagram. 
Pelaku juga mengaku korban melakukan pencemaran nama baik, sebab korban menyebut dirinya berwajah jelek dan menyeramkan di media sosial. Penjelasan Korban, Sebut Pelaku Ngefans dan Sering Mengejar Minta Foto


Korban menjelaskan soal hubungannya dengan pelaku. 
ZPD menyebut dirinya dikenalkan oleh temannya dengan pelaku. Mereka sempat bertemu dua kali, bahkan pelaku mengejar korban untuk meminta foto karena mengidolakan perempuan tersebut.
Korban mengetahui kalau pelaku menyukainya sehingga memblokir akun Instagram dan mengganti namanya. Sejak saat itu, mereka tidak pernah bertemu lagi sampai terjadi kasus penusukan ini.

sumber: 123RF
sumber: 123RF

Pelaku bisa dibilang sebagai penguntit karena selalu memantau aktivitas korban melalui media sosial.
Stalker atau penguntit ini bisa ditemui sehari-hari. Untuk menghindarinya, jangan terlalu sering berbagi aktivitas dan tempat di media sosial, seperti pelaku yang mengetahui keberadaan ZPD karena melihat di Instagram. Selain itu, hindari juga memberi informasi pribadi terlalu banyak kepada orang asing.(sbm/tlm)

Kapolri: Kalau Tak Ada Penangkapan soal Karhutla, Kapolda-Kapolres Out!

By On September 16, 2019

Pekanbaru, Sorot Bola Mata-Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk tim dari unsur Itwasum dan Propam untuk mengecek penegakkan hukum jajarannya terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tito akan mencopot Kapolda hingga Kapolsek yang gagal mengatasi karhutla.

"Kalau seandainya di Polda dari penilai ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal apalagi penangkapan nggak ada, out. Mau Kapolda, Kapolres, Kapolsek, out. Tim sudah dibentuk dan bergerak mulai hari ini," ujar Tito seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).Tito juga menjamin jajarannya yang berhasil dalam penegakkan hukum terkait karhutla mendapat penghargaan.

"Kedua, seandainya mereka berhasil melakukan penangkapan, sesuai dengan gradenya beda-beda tiap Polda, kita berikan reward. Mau sekolah, promosi, termasuk KPLB. Sehingga dengan reward and punishment ini mereka terpacu," katanya.

Polri turut menerjunkan tim dari Bareskrim untuk menangani masalah karhutla yang disebabkan oleh korporasi. Tito menambahkan, sejauh ini belum terlihat adanya perkebunan yang terbakar. Yang terbakar adalah kawasan hutan.

"Saya sampaikan kepada Panglima dan kepala BNPB, hasil dari udara itu perkebunan kita melihat tidak ada yang terbakar. Sawit dan HTI. Yang terbakar adalah hutan atau semak. Artinya ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan. Sebagian sudah ditangkap, itu membuktikan bahwa peristiwa itu ada," ucap Tito.(sbm/dt)

3 Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Jokowi, Ini Penjelasan Saut

By On September 15, 2019

Sorot Bola Mata-Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, membeberkan alasan mengapa tiga pimpinan KPK termasuk dirinya menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. Alasannya karena Presiden adalah panglima pemberantasan korupsi sebenarnya.

"Ya itu kan (hasil) diskusi panjang kita, diskusi panjang kita sama banyak staf juga dengan pimpinan yang lain. Bahwa kalau kita bicara memang pedang pemberantasan korupsi itu dipimpin oleh kepala pemerintahan dan kepala negara," jelas Saut.

Hal itu disampaikan Saut usai menjadi pembicara workshop dan talkshow 'literasi berintegritas' di Taman Bacaan Masyarakat Mata Aksara, Jalan Kaliurang Km 14 nomor 15A, Umbulharjo, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).Saut berharap setelah ini ada dialog antara pimpinan KPK yang menyerahkan mandat dengan Presiden. Jika dialog tersebut terealisasi, maka pihaknya berharap ada solusi bersama berkaitan dengan situasi yang dialami KPK belakangan ini.

"Daripada nanti kita, kami bicara ini yang lain bicara lain, jadi nggak ketemu titiknya. Ya malu lah nanti kita di luar juga nggak ada solusi. Makanya saya tadi agak gembira karena saya dengar ada rencana mau ketemu (pimpinan KPK dengan Presiden)," tuturnya.

Namun Saut belum bisa memastikan kapan pertemuan tersebut dilaksanakan. Jika pertemuannya terealisasi, maka pihaknya akan membahas sejumlah hal dengan Presiden termasuk rancangan UU KPK yang sedang dibahas DPR.

"Ya nanti itu kan tinggal kita susun formulanya. Kalau pun rupanya harus diterbitkan rancangan undang-undangnya (UU KPK) pasti kita sudah tahu kok mana yang harus diganti mana yang harus ditambahi, mana yang harus diubah," sebutnya.

"Kalau dulu saya tanyakan naskah akademiknya ya kita buka lagi naskah akademiknya, sudah ada di sana. DIM-nya juga sudah ada, tinggal kan DIM-nya ini yang kita selama ini masih belum lihat, pasti akan ada upaya baik lah, akan ada titik temu," tutupnya.(sbm/ndt)

Mengenal 5 Pimpinan KPK Periode 2019-2023

By On September 12, 2019

Sorot Bola Mata-Komisi III DPR telah menetapkan lima nama pimpinan KPK untuk periode 2019-2023. Kelimanya dipilih secara voting oleh 56 anggota komisi III DPR pada Jumat (13/9) dini hari.
Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, mengatakan, setelah mendengar pandangan fraksi-fraksi, Komisi III akhirnya melakukan voting. Setiap anggota komisi III yang berjumlah 56 orang, memilih 5 nama KPK.


Hasil akhir voting capim KPK di Komisi III DPR RI, Jakarta, Jumat (13/9).

Mereka adalah Irjen Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Alexander Mawarta, dan Nurul Ghufron.
Dari hasil voting, Irjen Firli berhasil meraih suara terbanyak dengan perolehan 56 suara. Di susul berturut-turut oleh Alexander Marwata, 53 suara; Nurul Ghufron, 51 suara; Nawawi Pomolango, 50 suara; dan Lili Pintauli Siregar dengan perolehan 44 suara.
Sementara lima capim lainnya yakni Sigit Danang Joyo dan Lutfi Jayadi Kurniawan memperoleh 19 dan 7 suara, lalu Roby Arya, Johanis Tanak, dan I Nyoman Wara tidak memperoleh suara sama sekali.
Berikut profil singkat 5 pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023.
Firli Bahuri


Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli Bahuri usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan capim KPK di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9).

Firli merupakan lulusan Akpol 1990. Saat ini, ia merupakan perwira Tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal dengan jabatan saat ini sebagai Kapolda Sumatera Selatan.
Sebelum menjadi Kapolda, Firli menempati berbagai macam posisi di kepolisian. Seperti di antaranya Kapolres Kebumen (2006), Kapolres Brebes (2007), Wakapolres Metro Jakarta Pusat (2009), Ajudan Wapres RI Boediono (2012), serta Kapolda NTB (2017).
Ia pun sempat menjabat Deputi Penindakan KPK. Selama proses seleksi capim, namanya terbilang sering mendapat sorotan.
Hal itu lantaran saat menjabat sebagai deputi penindakan KPK, ia diduga pernah melanggar etik karena bertemu pihak berperkara. Ia pun sempat menjalani pemeriksaan Pengawas Internal KPK. Namun, ia keburu ditarik ke institusi awal.
Dalam voting di Komisi III DPR, Firli meraih suara terbanyak di antara para capim KPK lainnya. Ia juga dipilih secara aklamasi sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.
Alexander Mawarta


Calon Pimpinan KPK, Alexander Marwata mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9).

Saat ini, Alex menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Hasil ini menjadikannya sebagai satu-satunya pimpinan KPK yang terpilih menjabat selama dua periode.
Alex berkarier di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dari tahun 1987-2011. Pada tahun 2012, ia menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Ketika menjadi hakim, ia sempat menjadi majelis dalam sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik. Termasuk, memberikan hukuman pidana seumur hidup kepada eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.
Ia mendaftar sebagai pimpinan KPK pada tahun 2015 silam. Hasilnya, ia terpilih bersama empat komisioner lainnya.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Alex sempat menyinggung mengenai tidak kompaknya 5 pimpinan KPK, baik dalam hal pengusutan perkara dan dugaan pelanggaran etik pegawai, salah satunya Irjen Firli ketika menjabat Deputi Penindakan KPK.
"Persoalan di KPK kalau saya ikuti dari awal hingga hari ini, ini masalah kolektif pimpinan. Ketika satu dua pimpinan tahu lebih banyak pimpinan berpihak pada pegawai otomatis kan dilakukan voting, kalah suara," ujar Alex di DPR, Jakarta, Kamis (12/9).
"Saya kadang memang berbeda pendapat dengan pimpinan lain, saya tak punya kemampuan memaksakan bila pimpinan lain bilang lanjut (perkaranya)," lanjutnya.
Lili Pintauli Siregar


Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli saat melakukan tes pembuatan makalah di Komisi III DPR RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (9/9).

Lili menjadi satu-satunya perempuan yang lolos 10 besar capim KPK. Ia merupakan seorang advokat.
Lili tercatat pernah berkarier di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai Wakil Ketua periode 2013-2018. Ia sebelumnya berstatus anggota di LPSK.
Dalam seleksi uji publik, Lili sempat menyoroti mekanisme perlindungan saksi di KPK.
Menurut Lili, selama ini, penyidik KPK selalu menolak ketika LPSK ingin mendampingi saksi saat diperiksa. Padahal menurutnya, tidak ada satu pun pasal di UU Pemberantasan Tipikor dan UU KPK yang melarang saksi didampingi saat diperiksa.
Seperti Basaria Panjaitan di periode sebelumnya, kini Lili menjadi satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023.
Nawawi Pomolango


Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9).

Nawawi menjadi satu-satunya capim KPK yang berasal dari unsur hakim. Saat ini, ia tercatat sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.
Nawawi mengawali karier sebagai hakim pada tahun 1992 di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah.

Sepanjang kariernya Nawawi sudah menempati posisi sebagai hakim di beberapa tempat seperti hakim PN Balikpapan, Poso, Jakarta Pusat, Bandung, Samarinda, hingga Ketua PN Jakarta Timur.
Ia juga sempat diperbantukan sebagai hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Beberapa perkara yang pernah ditangani yakni kasus eks Hakim MK Patrialis Akbar hingga kasus eks Ketua DPD Irman Gusman.
Dalam seleksi uji publik, Nawawi sempat mengkritik beberapa hal terkait KPK. Mulai dari sisi organisasi hingga soal koordinasi supervisi yang dinilai kebablasan.
Nurul Ghufron


Calon pimpinan KPK Nurul Ghufron menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Ghufron menjadi capim KPK yang berasal dari unsur dosen. Ia tercatat merupakan Dekan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
Di ranah akademik, nama Ghufron cukup populer baik sebagai pengajar, peneliti maupun pengamat hukum yang menulis di berbagai media massa. Ia sudah lebih dari 15 tahun bergelut di studi bidang hukum.
Dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Ghufron mengaku setuju dengan wacana revisi undang-undang KPK. Salah satu poin yang disetujuinya adalah adanya dewan pengawas bagi KPK.
Terkait perlunya pengawasan, Ghufron menyebut, selama ini, hal tersebut belum terdapat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
"Apakah kemudian hari ini (KPK) perlu diawasi? Saya sekali lagi berdasarkan sebagai konsep peradilan didasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa sesama manusia perlu saling diawasi," kata Ghufron dalam fit and proper test di Komisi III DPR RI, Rabu (11/9).(sbm/tlm)

Warga Bandung Diamankan Petugas Reserse Narkoba Polda Sumut, Bawa Sabu 2 kg

By On September 11, 2019

Medan, Sorot Bola Mata- warga Bandung berinisial D (34), diamankan petugas unit 2 Subdit III Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut, karena kedapatan bawa sabu 2 kg.
Dia diamankan petugas di Hotel Hawai No 46 yang berada di Jalan Jamin Ginting, padang Bulan medan, sekira pukul 2 pagi. Darinya, disita sabu-sabu dua kilogram lebih yang rencananya akan diedarkan di Medan.
Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Catur mengatakan, D diamankan berkat informasi dari warga, akan ada transaksi narkoba di lokasi yang dimaksud. Laporan itu mereka terima sekitar pukul 23.00 WIB.
“Kita langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai satu orang pria yang diketahui berinisial D itu,” ujar Catur, Rabu (11/9/2019) siang.
Setelah melakukan pengintaian, warga Jalan Cijerah Raya, Gang Mekar Sari I, Bandung Kota itu diamankan petugas dari salah satu kamar hotel. Tak disangka, D membawa dua bungkus berisi sabu dengan berat 2.060 gram.
Kepada petugas, kata Catur, D mengaku berangkat dari Bandung menuju Kota Medan atas suruhan pria berinisial A warga Lampung yang sekarang masuk ke dalam target operasi (TO) mereka.
Catur bilang, si A menyuruh D untuk mengambil sabu tersebut dari orang yang tidak ia kenal. Mereka akan melakukan transaksi di depan toko Alfamart yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan.
“Apabila tidak ditangkap, barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang diketahui berinisial U yang lokasinya sudah menunggu di hotel Hawai. Untuk tersangka berinisial U masih dalam penyelidikan kita,” tukas Catur.
Dikatakan Catur, pihaknya sempat melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan tersangka U dan A. Namun, pihaknya belum bisa menemukan karena handphone kedua tersangka itu sudah tidak aktif lagi.
Tersangka bawa 2 kg sabu D berikut barang bukti sudah diamankan di kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Barang bukti yang diamankan dikemas dalam dua bungkus plastik merek Guan Yin Wang.
“Dua orang yang belum ditangkap, masih dalam penyelidikan dan pasti akan dilakukan penangkapan,”.(sbm/aan)

Bawa 1.500 Bendera Bintang Kejora, Sayang Diperiksa soal Aksi di Papua

By On September 06, 2019

Jakarta, Sorot Bola Mata- Polisi mendalami kaitan sayang mandabayan yang ditangkap karena membawa 1.500 bendera bintang kejora dengan rencana aksi di Papua. Sayang yang dipecat dari Perindo ini masih diperiksa polisi.

"Itu (rencana aksi hari ini). Masih didalami dulu, kita menunggu hasil pemeriksaan Polres Manokwari dulu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa (3/9/2019).

Sayang awalnya diamankan petugas Bandara Rendani, Manokwari. Sayang lalu diserahkan ke polisi karena petugas menemukan bendera bintang kejora dalam kopernya.

"Jadi ketika masuk ke bandara diamankan oleh petugas security bandara, setelah dilakukan penggeledahan baru diserahkan ke Polsek Manokwari," ujarnya.

Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Mathias Krey mengatakan ada 1.500 bendera bintang kejora berukuran kecil dalam koper yang dibawa Sayang. 

Sayang ditangkap Senin (2/9) di Bandara Rendani, Manokwari setelah terbang dari Bandara Sorong.(sbm/ndc)

Anggota Komisi III Minta Kapolri Usut Tuntas Tokoh Asing di Rusuh Papua

By On September 03, 2019

Sorot Bola Mata-mengatakan, merujuk hasil intelijen, ada keterlibatan pihak asing dalam rentetan peristiwa kerusuhan di Papua. Anggota Komisi III DPR RI dari F-PPP Arsul Sani meminta Polri mengusutnya hingga tuntas.

"Ya buat saya kalau Pak Kapolri menangkap indikasi adanya 'penumpang asing' itu harus diselidiki secara tuntas. 

Dan kalau itu kemudian bisa diproses hukum, harus ditingkatkan ke penyidikan," kata Arsul di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Arsul menuturkan pernyataan Kapolri soal keterlibatan pihak asing itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. 


Politikus PPP itu meminta agar keterlibatan pihak asing dibuktikan kebenarannya.

"Kan itu sehingga tidak kemudian Pak Kapolri ini kan pimpinan dari lembaga penegak hukum tidak kemudian statement-statement seperti itu menguap begitu saja. 

Artinya ber-statement seperti ini, tapi kemudian tak jelas kebenarannya. Kalau penegak hukum kan tidak boleh seperti itu. Yang boleh seperti itu kan politisi," jelasnya.(ndc/sbm)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *