Jadi Kapolri Gantikan Tito, Segini Total Harta Kekayaan Idham Azis

By On Oktober 30, 2019

Sorot Bola Mata-Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Idham Azis terpilih menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian. Mantan anggota Tim Kobra itu terpilih sevara aklamasi setelah menjalani fit and propper test di Komisi III DPR.
Lalu berapakan jumlah harta kekayaan Idham Aziz dalam data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)? Penelusuran JawaPos.com pada Rabu (30/10), menunjukan, Idham memiliki total harta kekayaan senilai Rp 5.513.808.813.
Jenderal bintang tiga itu terakhir malaporkan hartanya pada 31 Desember 2018 saat hendak menjadi Kabareskrim. Diketahui, mantan Kapolda Metro Jaya ini tercatat memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Depok dan Kendari. Seluruhnya, tanah dan bangunan yang dimiliki Idham senilai Rp 3.458.937.000.
Selain itu, Idham juga tercatat memiliki alat transportasi. Di antaranya mobil Toyota Innova Venturer 2017 dan Toyota Kijang Innova 2016 keduanya senilai Rp 730.000.000.
Sementara itu, Idham pun tercatat memiliki harta bergerak lainnya berjumlah Rp 490.000.000 serta kas dan setara kas Rp 834.871.813. Sehingga, total harta milik Idham senilai Rp 5.513.808.813.
Diketahui, Idham yang merupakan calon tunggal pilihan Presiden Jokowi itu telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10). Dalam kesempatan itu, jenderal bintang itu memberikan tujuh program yang menjadi prioritas apabila terpilih menjadi Kapolri.
Tujuh program tersebut terdiri dari penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga penguatan penegakan hukum. Hal ini dikatakan Idham, sebagai program penguatan Polri yang Promoter menuju Indonesia maju.
Tujuh program utama itu dibuat untuk mempertimbangkan keberlanjutan program Polri sebelumnya, serta memperhatikan sisa masa waktu saya yang hanya 14 bulan.
“Maka jika diberikan kepercayaan amanah mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolri, saya akan melakukan program penguatan Polri yang Promoter menuju Indonesia maju, yang diimplementasikan dalam tujuh program prioritas,” kata Idham dalam fit and proper test.
Idham juga menyebut, tujuh program prioritas yakni mewujudkan SDM yang unggul, pemanfaatan Kamtibmas, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, pemantapan manajemen media, penguatan sinergi polisional, penataan kelembagaan dan penguatan pengawasan.(sbm/jp)

Rusuh Papua, Jokowi Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Anarkisme dan Rasialis

By On Oktober 30, 2019

JAKARTA,Sorot Bola Mata- Presiden Joko Widodo mengaku sudah menginstruksikan jajaran aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku tindakan anarkisme atau rusuh di papua.
Begitu juga pelaku tindakan rasialis ke Mahasiswa Papua yang terjadi sebelumnya juga harus ditindak tegas secara hukum.

"Tadi malam saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis," kata jokowi di Purworejo, sebagaimana disiarkan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/8/2019) malam.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi kerusuhan di Jayapura, Papua yang terjadi hari ini. Di sela kunjungan kerjanya, Jokowi mengaku terus mengikuti dan memantau situasi terkini di Papua, khususnya di Jayapura.
"Dan saya juga minta masyarakat tenang tidak meakukan tindakan-tindakan yang anarkis," kata dia.

Jokowi mengingatkan semuanya akan rugi apabila ada fasilitas umum, fasilitas publik, serta fasilitas masyarakat yang sudah dibangun bersama menjadi rusak.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah akan memajukan Papua, baik lewat pembangunan infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia.

"Agar kita semuanya utamanya khususnya mama-mama, pace, mace, anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera," kata dia.(sbm/kpc)

Tak Lagi Jadi Menteri, Amran Tuding BPS Gunakan Data Mafia

By On Oktober 28, 2019

Sorot Bola Mata-Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman mengatakan data lahan sawah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat. Ia juga menuding skema Kerangka Sampel Area (KSA) yang digunakan BPS dalam meramal luas panen merupakan data mafia.  

 Amran baru menyampaikan masalah tersebut usai purnatugas lantaran khawatir membuat gaduh. "Selalu ada data pertanian dan data mafia. Aku sampaikan apa adanya," kata dia saat serah terima jabatan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (25/10).

 Dia mengatakan, data yang diambil oleh BPS, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional telah menggunakan sampel yang salah. 

 Bahkan menurut dia, tingkat kesalahannya mencapai 92%. Meski begitu, data yang salah tersebut tetap disahkan oleh berbagai lembaga seperti  BPS, BIG, BPN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). “Ini harus diperbaiki,” kata Amran. 

 Amran mengatakan kesalahan data bisa berdampak pada penurunan anggaran subsidi pupuk. Dia menghitung 8 juta petani berpotensi tak mendapat subsidi pada tahun depan dan berimbas menurunnya produksi pertanian. Oleh karena itu, ia  menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

 Amran mencontohkan, kesalahan data terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dia mengatakan seharusnya ada 9.700 hektare lahan sawah di wilayah tersebut, namun citra satelit tidak menangkap adanya lahan sawah. Ia bahkan mengklaim sudah ada 130 gubernur dan bupati yang memprotes kesalahan tersebut.“Ini berbahaya bagi pertanian, produksi bisa turun,” ujarnya.

 Menteri Pertanian 2019-2024 Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan memperbaiki data pangan dalam 100 hari kerja. Data itu akan meliputi komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan. 

 Syahrul juga ingin data tersebut mudah dibaca oleh citra satelit dan proses pengambilannya dilakukan dengan melibatkan seluruh lembaga.  "Jadi tidak ada lagi data Kementan" katanya.(sbm/ra-kd)

Buka Sidang Kabinet Perdana, Jokowi Sindir Menteri Kabinet Kerja

By On Oktober 25, 2019

Sorot Bola Mata-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk kompak. Dia juga menegaskan para menteri tak boleh bekerja secara sektoral. Pasalnya, pemerintah bekerja untuk membangun negara. “Enggak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri. Ini harus kerja tim,” kata Jokowi ketika membuka sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).

  Jokowi berkaca dari pengalamannya memimpin Kabinet Kerja periode 2014-2019. Dia menyebut sejumlah menteri di Kabinet Kerja tak pernah menghadiri rapat ketika diundang Menteri Koordinator. 

 Padahal, sudah tugas Menteri Koordinator untuk mengkoordinasi para menteri agar tak bekerja sendiri-sendiri. Atas dasar itu, Jokowi meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju tak melakukan hal serupa. “Hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. 

 Sekali lagi, kerja tim,” kata Jokowi. (Baca: Warna-warni Tim Ekonomi Jokowi Jilid 2 ) Tak hanya itu, Jokowi meminta para menteri tak memiliki visi-misi sendiri-sendiri. 

 Jokowi menekankan para menteri harus menjalankan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Kepala Negara mengatakan ada beberapa menteri Kabinet Kerja yang tidak paham mengenai hal tersebut. 

 Alhasil, menteri-menteri tersebut masih mempermasalahkan hasil keputusan rapat. 03:24Kontroversi Kabinet Baru Jokowi | Katadata Indonesia01:38Gaya Santai Perkenalan Kabinet Indonesia Maju | Katadata Indonesia03:24Deretan Calon Menteri Kabinet Kerja Jokowi | Katadata Indonesia01:41Kolaborasi Dalam Jakarta Fashion Week 2020 | Katadata Indonesia00:15Jakarta Fashion Week 2019 | Publikasi Katadata02:26Wajah Baru Kabinet Kerja Jokowi Jilid II | Katadata Indonesia “Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi,” ucap Jokowi. 

 Jokowi lantas meminta agar pro-kontra di antara para menteri dibahas dalam rapat. Eks Gubernur DKI Jakarta itu memastikan setiap pendapat para menteri akan didengarkan. 

 Dengan begitu, hasil keputusan rapat harus dilaksanakan oleh para menteri dengan segala risiko yang ada.

  “Kalau ada perubahan-perubahan dan kondisi-kondisi tertentu, mari kita tarik lagi dalam rapat internal atau rapat terbatas,” kata Jokowi. 

 Presiden Jokowi telah melantik Kabinet Indonesia Maju yang berjumlah 38 orang pada Rabu (23/10) pagi. Mayoritas para menteri telah berusia di atas 60 tahun, yaitu sebanyak 17 orang. 

 Perwakilan menteri dari generasi milenial terhanya hanya satu orang, yakni Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, Jokowi pernah menjanjikan susunan menterinya akan banyak berisi orang yang berusia di kisaran 30 tahun. 

 Sedangkan menteri dengan usia tertua yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan. 

 Ia kembali menjabat sebagai menteri di usianya yang ke 72 tahun.  Selain Luhut, Fachrul Razi yang menjabat sebagai Menteri Agama berusia 72 tahun. Proporsi usia anggota Kabinet Indonesia Maju berbeda dengan Kabinet Kerja. 

 Pada periode pertama Jokowi, kabinet diisi menteri dengan usia 51 hingga 60 tahun, totalnya mencapai 19 orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik Databoks berikut ini.(sbm/kd/djp)

BRI Buka Peluang Akuisisi Traveloka

By On Oktober 25, 2019

Sorot Bola Mata-PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) membuka peluang untuk berinvestasi ke salah satu unicorn Indonesia, Traveloka. Meski begitu, perusahaan belum menyebut secara rinci detail rencana, termasuk dana yang disiapkan.  

 Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan diri untuk menghadapi digitalisasi dan dampal disrupsi yang menyertainya. 

 Hal ini dilakukan dengan bekerja sama maupun berinvestasi pada perusahaan di bidang teknologi besar, salah satunya Traveloka.  

 "Bentuk kerjasama yang optimal (dengan Traveloka) bisa kerja sama operasi, titip jual produk di aplikasi, bisa juga kita ikut ownership  (kepemilikan) di dalamnya. Kami cari yang optimal, kalau ketiganya optimal kami lakukan ketiganya." ujar Sunarso di Jakarta, Kamis (23/10).

 Sunarso menjelaskan pihaknya tak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapat nilai tambah dari perkembangan perusahaan digital. Salah satunya telah dilakukan dengan memiliki anak usaha di bidang modal ventura, PT BRI Ventures.  

 "Kami punya BRI Ventures agar lebih lincah, BRI bisa memilih bentuk kerjasama yang pas, dan optimal," ungkap dia.  Sebagai informasi, penyertaan modal pada perbankan diatur secara rigid dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 Salah satunya, melarang bank untuk berinvestasi secara langsung pada perusahaan bukan jasa keuangan. 01:41Kolaborasi Dalam Jakarta Fashion Week 2020 | Katadata Indonesia03:24Kontroversi Kabinet Baru Jokowi | Katadata Indonesia01:38Gaya Santai Perkenalan Kabinet Indonesia Maju | Katadata Indonesia03:24Deretan Calon Menteri Kabinet Kerja Jokowi | Katadata Indonesia00:15Jakarta Fashion Week 2019 | Publikasi Katadata02:26Wajah Baru Kabinet Kerja Jokowi Jilid II | Katadata Indonesia BRI Ventures sebelumnya merupakan anak usaha PT Bahana Artha Ventura yang sebelumnya bernama PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura.  Saat ini, BRI Ventures merupakan pemegang saham LinkAja.

 Sunarso menjelaskan, pihaknya setiap tahun mengalokasikan anggaran di atas Rp 5 triliun guna melakukan aksi korporasi. 

 Aksi korporasi juga dapat mencakup perusahaan digital. "Setiap tahun, kami mencadangkan dana untuk investasi dalam jumlah tertentu, tapi alokasinya bisa untuk satu perusahaan, bisa beberapa. Tergantung apa yang djual." jelas dia.  

 Sebelumnya, kedua perusahaan tersebut sudah menjalin kerja sama dengan meluncurkan PayLater Card. Pengguna Traveloka bisa memanfaatkan kartu ini untuk bertransaksi di lebih dari 53 juta mitra penjual online dan offline melalui jaringan visa di seluruh dunia. 

 “Kami optimistis, lewat kerja sama ini kami mampu mencapai target 5 juta pengguna PayLater Card pada 2025,” kata President Traveloka Group of Operations Henry Hendrawan dalam siaran pers pada kahir September lalu. 

 BRI merupakan bank dengan laba bersih terbesar di Tanah Air. Hingga kuartal III 2019, perseroan membukukan laba bersih mencapai Rp 24,78 triliun. 

 tumbuh 5,58% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan kuartal III 2018 yang mencatatkan pertumbuhan 14,8%.  

 Pada akhir Juli lalu, Traveloka dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk mengumpulkan dana segar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,1 triliun. 

 Namun, kala dikonfirmasi mengenai kabar tersebut pada akhir bulan lalu, Senior Vice President Financial Products Traveloka Alvin Kumarga mengatakan belum dapat memberikan informasi terkait putaran pendanaan tersebut.  

 Traveloka merupakan salah satu startup yang memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar atau disebut unicorn seperti tergambar dalam databooks di bawah ini.(sbm/kd)

Moeldoko Diminta Jokowi Kembali Pimpin Kantor Staf Presiden

By On Oktober 22, 2019

Jakarta, Sorot Bola Mata- Mantan Panglima TNI moeldoko mengaku kembali diminta Presiden joko widodo untuk membantu pemerintah periode 2019-2024.

"Ya tugas seperti biasa, membantu presiden. Kalau diumumkan sekarang enggak seru dong," kata Moeldoko usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10).

 Sejauh ini, mereka yang datang ke Istana Negara antara lain mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Gubernur Sulsel dari NasDem Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mantan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, mantan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Mantan Menkumham Yasonna Laoly.
Moeldoko menegaskan ia sudah menjawab kesiapannya saat diminta Jokowi kembali bergabung. Moeldoko kemudian mengaku bidang yang akan ia emban tak berubah, yakni tetap menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

 Selain itu, ada Kepala RSPAD Terawan, Plt Ketua Umum PP Soeharso Monoarfa, Basuki Hadimuljono, Bahlil Lahadalia, politikus PKB Ida Fauziyah, Ketua Tim Bravo-5 Jenderal Purn Fachrul Razi, Politikus Golkar Zainudin Amali, mantan ketua HIPMI Bahlil Lahadalia serta Abdul Halim Iskandar.

Kemudian pada Senin kemarin (21/10), tokoh yang datang yaitu Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir, pendiri NET Mediatama Wishnutama, serta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Kemudian, CEO Gojek Nadiem Makarim, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo.(sbm/cnn-i)

Berprestasi di Kejuaraan Dunia Bulutangkis Junior 2019, Tim Indonesia Diguyur Bonus

By On Oktober 21, 2019

Sorot Bola Mata- Atlet junior bulutangkis Indonesia baru saja menorehkan sejarah dengan menyabet predikat juara dunia setelah tampil di kejuaraan dunia bulutangkis junior 2019 di Kazan, Rusia. Para juara itu akan diguyur bonus oleh PBSI, pihak sponsor, dan klub tempat mereka bernaung.
Seremoni pemberian bonus ratusan juta rupiah itu akan diselenggarakan di sela penyelenggaraan turnamen Caffino Superliga Junior 2019 di GOR Djarum, Magelang, Jumat (18/10/2019) siang sekitar pukul 13.00 WIB. 
Seremoni untuk mengapresiasi juara dunia itu dibuka untuk umum, di mana masyarakat bisa melihat secara langsung pahlawan yang mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional itu.
Bonus dari PBSI, sponsor dan klub ini merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih atas perjuangan pebulutangkis muda Indonesia yang sukses membawa kejayaan Indonesia di level dunia, baik secara tim maupun individu. Tim bulutangkis junior Indonesia berhasil memboyong Piala Suhandinata di kejuaraan dunia bulutangkis junior 2019, di mana ini merupakan yang pertama dalam sejarah.
Selain meraih gelar juara di nomor beregu itu, ganda putra junior Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, juga berhasil menjadi juara dunia untuk nomor perorangan di sektor ganda putra. Satu hal yang pasti keberhasilan tim junior ini menjadi sebuah wujud kerja sama apik dari persatuan pebulutangkis dari seluruh Indonesia.
"Kami sangat bangga bisa membawa pulang Piala Suhandinata ke Tanah Air untuk pertama kalinya. Semoga piala ini menjadi simbol bahwa Indonesia bisa bersatu terus. Terima kasih bagi masyarakat Indonesia yang selalu mendukung perjuangan atlet bulutangkis di berbagai turnamen dunia," ujar Leo Rolly Carnando seperti tertulis dalam rilis yang diterima Bola.com.
Tim bulutangkis junior Indonesia memang terdiri dari atlet-atlet terbaik dari seluruh Indonesia. Leo Rolly carnando misalnya, lahir di Klaten, Jawa Tengah. Kemudian ada Indah Cahya Sari Jamil yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian juga ada Putri Syaikah yang lahir di Padang, Sumatra Barat.
Keberhasilan mereka mengharumkan bangsa di level dunia menjadi bukti bahwa Indonesia bisa menjadi yang terbaik dengan menjaga persatuan, yang sudah dibuktikan oleh Leo Rolly Carnando dkk. di kejuaraan dunia bulutangkis junior 2019 yang digelar di Kazan, Rusia.(sbm/bl)

Beda Korupsi Walikota Medan & Bupati Indramayu yang Seret Kadis PU

By On Oktober 20, 2019

Sorot Bola Mata-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 3 hari di awal pekan ini menjaring dua kepala daerah: Bupati Indramayu Supendi dan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Bupati Indramayu Supendi terjaring dalam OTT yang dilaksanakan KPK pada Senin hingga Selasa dini hari (15/10/2019). Supendi ditangkap bersama tujuh orang lainnya. Pada Selasa malam, KPK telah merilis penetapan Supendi sebagai tersangka suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 

 KPK juga menetapkan 3 bawahan Supendi sebagai tersangka di kasus yang sama. Mereka adalah Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Indramayu Wempy Triyono (WT) dan Carsa AS (CAS). Supendi, Omarsyah dan Wempy Triyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. 

 Sedangkan Carsa AS diduga merupakan pemberi suap. Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Indramayu Supendi sebagai Tersangka Suap Sementara Wali Kota Medan Dzulmi Eldin terjaring di OTT yang digelar KPK pada Selasa malam hingga Rabu dini hari (16/10/2019). 

 Politikus Golkar itu ditangkap bersama 4 orang lainnya. Empat orang itu adalah Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari, Kepala Sub Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar serta dua ajudan Wali Kota Medan, yakni APP dan SSO. 

 KPK mengumumkan penetapan Dzulmi, Syamsul dan Isa Ansyari sebagai tersangka kasus suap pada Rabu malam kemarin. Di kasus ini, Dzulmi dan Syamsul adalah tersangka penerima suap. 

 Adapun Isa diduga sebagai pemberi suap. Meskipun korupsi dua kepala daerah itu sama-sama melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pola kasusnya berbeda. 

 Hal ini terlihat dari konstruksi perkara 2 kasus korupsi kepala daerah tersebut. Berikut ini konstruksi perkara kasus korupsi yang menjerat Dzulmi Eldin dan Supendi. Konstruksi Perkara Korupsi Walikota Medan Dzulmi Eldin Dzulmi Eldin merupakan Wali Kota Medan periode 2016-2021. 

 Sebelumnya ia menjabat Wali Kota Medan pada 2014-2016 untuk menggantikan Rahudman Harahap yang juga terjerat kasus korupsi. 

 Berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Dzulmi diduga meminta uang kepada para bawahannya, termasuk Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari. Isa menuruti permintaan itu karena ia menjabat kepala dinas berkat keputusan Dzulmi.  

 "Pada 6 Februari 2019, TDE [Dzulmi] mengangkat IAN [Isa] sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan," kata Saut di Gedung KPK, Rabu malam (16/10/2019). 

 Sebagai Tersangka Saut menerangkan, Isa diduga menyetor uang Rp20 juta kepada Dzulmi pada setiap bulan selama Maret hingga Juni 2019. 

 Selain itu, pada 18 September 2019, Isa kembali menyerahkan duit Rp50 juta kepada Dzulmi. Pemberian Isa lainnya terkait biaya perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang. 

 Dzulmi bersama sejumlah bawahannya melakukan perjalanan dinas ke Jepang dalam rangka kerja sama sister city antara Medan dengan Ichikawa, pada Juli 2019. Namun, terdapat biaya perjalanan dinas yang tidak bisa ditutupi dengan dana APBD.  

 Sebab, menurut Saut, dalam perjalanan dinas itu, Dzulmi mengajak istri, 2 anaknya dan beberapa orang lain yang tidak berkepentingan. Dzulmi bahkan memperpanjang waktu tinggalnya di Jepang selama 3 hari di luar waktu resmi perjalanan dinas. 

 Saut menambahkan, karena ada kebutuhan menutup biaya perjalanan dinas non-budget, Dzulmi meminta Kasubag Protokoler Pemkot Medan Syamsul Fitri mengumpulkan dana Rp800 juta. Duit itu untuk menutupi tunggakan biaya perjalanan dinas yang harus dibayar ke perusahaan travel. 

 Syamsul lalu menyampaikan adanya kebutuhan dana senilai Rp800-900 juta kepada ajudan Wali Kota Medan, APP. "SFI [Syamsul] membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintai dana, termasuk kepala dinas yang ikut ke Jepang, dan IAN [Isa Ansyari] meski tak ikut berangkat ke Jepang," ujar Saut. 

 Punya Kekayaan Rp20,3 M Pada 14 Oktober 2019, Syamsul meminta Isa Ansyari mentransfer uang Rp250 juta ke rekening milik kerabat APP. 

 Sehari kemudian, Isa mengirim uang Rp200 juta ke rekening itu. APP kemudian meminta kerabatnya menyerahkan uang itu ke ajudan Wali Kota Medan lainnya. 

 Duit Rp200 juta itu, kata Saut, lalu disimpan di ruang Bagian Protokoler Pemkot Medan. Ajudan Wali Kota Medan lainnya, yaitu AND, kemudian menanyakan kepada Isa soal kekurangan dana Rp50 juta. Isa meminta AND mengambil uang itu di rumahnya. Setelah AND mengambil uang Rp50 juta dari rumah Isa itulah, petugas KPK menghentikan mobilnya.

 "[Namun] AND malah memundurkan mobilnya dengan cepat sehingga hampir menabrak petugas KPK, yang harus melompat untuk menyelamatkan diri. AND kabur bersama uang Rp50 juta itu dan belum diketahui keberadaannya hingga saat ini," kata Saut.  Oleh karena itu, Saut meminta AND segera menyerahkan diri kepada KPK. 

 Konstruksi Perkara Korupsi Bupati Indramayu Supendi Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan Bupati Indramayu Supendi diduga sudah beberapa kali meminta uang kepada Carsa AS. 

 Adapun Carsa merupakan kontraktor pelaksana proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. "SP [Supendi] diduga mulai meminta uang kepada CAS sejak Mei 2019," ujar Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Selasa malam lalu (15/10/2019). 

 Pengusung & Profil Walkot Medan Dzulmi Eldin yang Kena OTT Menurut Basaria, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah dan Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono dan Staf Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu Ferry Mulyono juga diduga menerima sejumlah uang dari Carsa. 

 "Pemberian uang tersebut diduga terkait dengan pemberian proyek-proyek Dinas PUPR Kabupaten Indramayu kepada CAS [Carsa]. CAS tercatat mendapatkan tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dengan nilai proyek, total kurang lebih Rp15 miliar yang berasal dari APBD Murni," kata Basaria. 

 Tujuh proyek itu dikerjakan oleh CV Agung Resik Pratama dan beberapa perusahaan lain. Proyek-proyek itu adalah pembangunan Jalan Rancajawad, Jalan Gadel, Jalan Rancasari, Jalan Pule, Jalan Lemah Ayu, Jalan Bondan-Kedungdongkal, dan Jalan Sukra Wetan-Cilandak. 

 Pemberian uang dari Carsa kepada Supendi dan pejabat Dinas PUPR Indramayu itu diduga adalah bagian dari commitment fee sebesar 5 sampai 7 persen dari nilai proyek. 

 "SP diduga menerima total Rp200 juta, Mei 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk THR, 14 Oktober 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit, dan pembayaran gadai sawah," kata Basaria. 

 Sementara Omarsyah diduga menerima duit Rp350 juta dan sepeda merek NEO dengan harga sekitar Rp20 juta. Pemberian itu dilakukan pada Juli dan September 2019. "WT diduga menerima Rp560 juta selama 5 kali pada Agustus dan Oktober 2019," tambah Basaria.(sbm/tt/ami)

Trump Kirim Menteri Transportasi AS Hadiri Pelantikan Jokowi-Amin

By On Oktober 19, 2019

Sorot Bola Mata-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengkonfirmasi bahwa dia akan mengirimkan delegasi untuk menghadiri prosesi pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Minggu (20/10) pekan depan. 

 Berdasarkan keterangan tertulis Kedutaan Besar AS di Indonesia, Sabtu (12/10), delegasi dari Negeri Adidaya tersebut akan dipimpin oleh Menteri Transportasi AS, Elaine L. Chao yang akan didampingi oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan. 

 Sebelumnya, Wakil Presiden Tiongkok Wang Qishan telah mengungkapkan rencana untuk menghadiri pelantikan Jokowi. 

 Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir setelah mendapatkan panggilan telepon dari penasihat luar negeri Kepresidenan Tiongkok, Song Tao. 

 “Wakil Presiden Tiongkok akan menghadiri pelantikan Presiden Jokowi 20 Oktober mendatang. Presiden (Jokowi) mengatakan adalah suatu kehormatan jika Wakil Presiden Tiongkok mau menghadiri pelantikan,” kata A.M. Fachir. 

 Selain perwakilan dari dua negara adidaya tersebut, perwakilan dari Australia juga disebutkan akan datang menghadiri acara pelantikan. 

 Diberitakan dari ABC, Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison akan menghadiri acara tersebut. 

 “Kami konfirmasikan kunjungan PM Morrison (menghadiri pelantikan),” ujar juru bicara PM Australia.

 Jadwal Pelantikan Beberapa Kali Berubah Pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober mendatang sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan jadwal. 

 Semula pelantikan dijadwalkan berlangsung Minggu (20/10) pukul 10.00, namun diundur menjadi pukul 16.00 karena bertabrakan dengan car free day dan jadwal ibadah umat Nasrani. 

 Namun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat memajukan jadwal tersebut ke pukul 14.00 pada hari yang sama. 

 Ketua MPR Bambang Soesatyo beralasan pukul 14.00 dianggap waktu yang ideal dengan jadwal masyarakat karena pukul 16.00 dikhawatirkan terlalu dekat dengan jadwal salat Maghrib. “Karena car free day berakhir sekitar pukul 11.00-12.00 WIB. 

 Yang muslim juga sempat salat Ashar begitu pelantikan selesai," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10). 

 Usulan terbaru ini akan disampaikan kepada Setjen MPR, protokoler Istana, serta Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 

 Selain itu, MPR juga akan berkoordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menteri Luar Negeri, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

 "Mudah-mudahan acara pelantikan berjalan lancar, sehingga menjadi gambaran situasi politik yang baik bagi dunia internasional," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.(sbm/hf/ant)

JK Masih Miliki "Segudang" Kegiatan di Akhir Masa Jabatannya

By On Oktober 18, 2019

JAKARTA,Sorot Bola Mata-Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) masih memiliki berbagai kegiatan meski masa jabatannya akan habis satu hari lagi. Kegiatan itu dilakoninya dengan ikhlas karena memang sudah menjadi kewajibannya.
Berdasarkan jadwal yang diterima awak media, pagi ini, Jumat (18/10/2019), pria asal Bone, Sulawesi Selatan itu dijadwalkan mengikuti acara pengantar purna tugas sebagai Wapres RI oleh Polri. Acara ini merupakan penghargaan dari segenap keluarga besar Korps Bhayangkara atas pengabdiannya kepada negara.
Ia juga mesti menghadiri acara di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) usai beranjak dari acara yang dihelat Polri. Siang harinya, politikus senior Partai Golkar tersebut dijadwalkan menghadiri silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri Kabinet Kerja di Istana Negara.
Sekadar informasi, masa jabatan JK sebagai Wapres RI akan berakhir seiring dengan akan diselenggarakannya pelantikan Jokowi-KH Ma'ruf Amin pada Minggu, 20 Oktober 2019 mendatang. JK mengaku akan aktif mengurus sosial-keagamaan setelah pensiun sebagai orang nomor dua di republik ini.
HM Jusuf Kalla
"Setelah ini saya ingin istirahat dulu sebulan dua bulan. Mau ke mana dulu, mau jalan-jalan. Kemudian mengurus sosial, ngurus pendidikan, keagamaan," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019 lalu.
Selain itu, JK juga mengatakan, kemungkinan akan menjadi pembicara di berbagai perguruan tinggi. Sebab, sudah banyak undangan yang dilayangkan kepadanya. "Tentu memberikan mungkin berbicara di perguruan tinggi, saya diundang di mana-mana untuk berbicara," tuturnya.(sbm/put/okz)

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Operasi Tangkap Tangan OTT

By On Oktober 16, 2019

Jakarta, Sorot Bola Mata-Wakil Ketua KPK Basaria panjaitan menyatakan kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan di Medan, Selasa (15/10) malam adalah Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

"Benar," kata Basaria saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (16/10).

KPK sebelumnya mengumumkan telah menangkap tujuh orang dalam OTT di Medan. Mereka yang ditangkap  dari unsur: Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Wali Kota, pihak swasta, dan Wali Kota.

Komisi antirasuah juga menyita uang lebih dari Rp200 juta. Uang tersebut diduga hasil praktik setoran dari dinas-dinas dan sudah berlangsung beberapa kali.

Belum ada penjelasan rinci mengenai kasus yang melibatkan pihak-pihak yang tertangkap di Medan. 

 KPK masih mendalami kasus ini.
Mereka yang ditangkap untuk sementara tengah menjalani pemeriksaan awal di Polrestabes Medan.
KPK punya waktu 1x24 jam untuk menetapkan tujuh orang itu sebagai tersangka.(sbm-cnn-i) 

Safari ke Pendukung Jokowi, Prabowo Lunakkan Hati Koalisi Incar Kursi Menteri?

By On Oktober 14, 2019

Jakarta,Sorot Bola Mata- Mengenakan kemeja putih, Presiden Jokowi menerima Ketua Umum Partai Gerindra prabowo Subianto di Istana Kepresiden, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019. Sang mantan rival di Pilpres ini juga mengenakan kemeja dan warna yang sama dengan sohibul bait.
Keduanya bertemu di Ruang Jepara Istana Merdeka pukul 15.06 WIB. Tak ada sekat dan ruang kecanggungan antarkeduanya. Jokowi dan prabowo membaur dalam perbincangan hangat yang kadang diselingi tawa.
Keduanya juga tak sungkan bersalaman di depan awak media. Jokowi dan Prabowo bahkan sempat berselfie ria bersama para jurnalis Istana.
Usai pertemuan empat mata, Presiden Jokowi menggelar konferensi pers. Ditemani Prabowo, Ia mengungkapkan kemungkinan langkah Gerindra yang merapat ke koalisi pemerintahan.
"Kami tadi sudah bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," ucap Jokowi, Jumat 11 Oktober 2019.
Ucapan Jokowi ini sedikit menyingkap tabir tentang posisi Gerindra usai bertarung di kontestasi Pilpres. Namun demikian, keputusan ini belum bulat lantaran harus dibicarakan dengan Parpol koalisi Jokowi-Maruf Amin.
"Tapi untuk urusan satu ini belum final," ucap Jokowi.
Usai itu, Prabowo pun memberikan pernyataan sikap. Dia mengaku siap membantu pemerintahan Presiden Jokowi lima tahun ke depan apabila diperlukan. Fokus bidang yang akan digarapnya terkait pertumbuhan ekonomi yang diyakininya bisa naik hingga di atas 10 persen.
"Kami akan memberi gagasan yang optimistis. Kami yakin (pertumbuhan ekonomi) Indonesia bisa tumbuh dobel digit. Kami yakin Indonesia bisa bangkit cepat," ujar Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Sebaliknya, Prabowo mengaku tak masalah jika nantinya Jokowi memutuskan tak menggandeng Partai Gerindra di kabinet. Menurut dia, partainya akan berperan sebagai oposisi.
"Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal. Di luar sebagai check and balances, sebagai penyeimbang. Kan kita di Indonesia tidak ada oposisi," jelas dia.
Kepada Jokowi, Prabowo juga menyampaikan bahwa akan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dia menyebut setelah kontestasi politik lima tahunan semua pihak sudah harus bersatu.
"Kita bertarung secara politik. Begitu selesai, kepentingan nasional yang utama. Saya berpendapat kita harus bersatu," kata prabowo.
Isu soal Gerindra bakal gabung ke pemerintahan berdengung keras di kalangan petinggi koalisi Jokowi-Ma'ruf. Mereka pun menyatakan penolakan lantaran Gerindra dianggap sebagai partai yang tidak berkeringat saat Pilpres.
"Posisi penting dan strategis enggak mungkin kita serahkan pada yang tidak berkeringat!" kata Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, Selasa 8 Oktober 2019, menanggapi kabar Prabowo incar posisi Menhan.
Irma mengatakan, jika posisi itu tidak disiapkan untuk partai pendukung Jokowi, maka baiknya tak diisi oleh partai oposisi. Daripada untuk oposisi, lebih baik posisi itu diserahkan pada sosok profesional yang mumpuni dalam bidang pertahanan.
"Kalaupun bukan untuk partai koalisi, maka posisi itu harus diisi oleh profesional yang independen," ucapnya.
Sementara itu, Golkar, parpol penyokong Jokowi lainnya juga merasa khawatir jika Gerindra merapat ke koalisi pemerintah. Sebab bisa saja, Gerindra menjadi musuh dalam selimut di koalisi Jokowi
"Saya tendensinya ke arah sana. Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (13/11/2019).
Menurut dia, seharusnya bagi yang kalah menerima kekalahan itu dan menunggu lima tahun mendatang untuk saling berkontestasi. Bagi Ace, tanpa ada tambahan di koalisi pemerintah, saat ini di parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR.
"Dengan 63 persen di parlemen saya kira sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemerintahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk menyikapi politik saat ini," katanya.(sbm/lp6)

Istri-Istri Tentara Pun Berhimpun dalam Organisasi Baca selengkapnya di artikel "Istri-Istri Tentara Pun Berhimpun dalam Organisasi",

By On Oktober 14, 2019

Sorot Bola Mata-Menilik gaya hidup seksual banyak serdadu KNIL zaman kolonial yang tak sehat, kehidupan keluarga dan seksual prajurit TNI setelah Indonesia merdeka sangat dijaga. Tak boleh ada kehidupan seks liar ala tangsi seperti pernah disinggung R.P. Suyono dalam bukunya Peperangan Kerajaan di Nusantara (2003). Sebab, keliaran seksual mengakibatkan masalah fatal: penyakit kelamin menjangkiti tentara. 

 enyakit Kelamin di Kalangan Serdadu Dalam aturan Delapan Wajib TNI, terdapat butir ketiga yang berbunyi: “Menjunjung tinggi kehormatan wanita.” 

 Pemecatan juga diberlakukan bagi prajurit-prajurit yang berzina. Jika ingin seks, mereka harus menikah.  Para istri tentara pun turut serta dalam perkumpulan ibu-ibu tentara yang dikenal dengan Persatuan Istri Tentara (Persit). Semula, ada beberapa organisasi istri tentara. 

 Menurut catatan awak media, Ada Persatuan Istri Tentara (PIT) yang diketuai oleh Ny. Suhadi di Serang dan satu lagi di Malang yang diketuai Nyonya Lasmidar. Satu lagi adalah Persatuan Kaum Ibu Tentara (PKIT) yang didirikan oleh Ratu Aminah. 

 “Di Purwakarta, tepatnya di rumah kami, di tepi Situ Buleud itulah Ibuku, Ratu Aminah Hidayat pada tanggal 3 April 1946 mendirikan Persatuan Kaum Ibu Tentara (PKIT), cikal-bakal Persit Candra Kirana,” tulis Dewi Rais Abin—putri dari Ratu Aminah—dalam bukunya Hidayat: Father, Friend, and a Gentlemen (2016). 

 Dewi mencatat pengurus-pengurus PKIT antara lain “Ibu Danukusumah seorang wanita asal Minahasa, Ibu Sumarna (istri komandan resimen di Purwakarta), Ibu Gerda Mokoginta, dan Nani Abdul Kadir. Sedangkan Ibu Marie Didi Kartasasmita yang waktu sedang hamil tua menjadi penasehat.” 

 Soal ide pendirian PKIT itu, “menurut sumber dari ibu-ibu itu bermula dari ibuku sendiri,” aku Dewi. Dari pengakuan ibunya, Dewi mencatat: “PKIT pada saat itu ingin membantu perjuangan di garis belakang dengan kemampuannya sesuai dengan keadaan dan kondisi saat itu.” 

 Para perempuan ini, setidaknya, membantu PMI dan rumah sakit. Beberapa bulan setelah PIKT dibentuk, pada 15 Agustus 1946, diadakan pertemuan organisasi-organisasi yang menghimpun ibu-ibu tentara. Bersama yang lain PKIT pun jadi Persatuan Istri Tentara, namun bukan PIT, tapi Persit. 

 Organisasi para istri prajurit Angkatan Darat ini juga sempat berganti-ganti nama, seperti halnya banyak organisasi lain. 

 Menurut awak media, dalam kongres di Semarang pada 25-27 Oktober 1950, nama Persatuan Istri Tentara diubah menjadi Persaudaraan Istri Tentara. Namun, singkatannya tetap Persit. Tanggal didirikannya PKIT, 3 April, juga ditetapkan menjadi hari jadi Persit. Kala itu Ratu Aminah masih jadi pemimpinnya. 

 Nama organisasi kemudian berganti lagi dalam sebuah Kongres Darurat 2 Desember 1964 menjadi Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana (Persit KCK). Pemimpinnya dijabat oleh istri pimpinan Angkatan Darat. Organisasi ini lalu dikenal sebagai Persit Chandra Kirana. Angkatan lain pun punya organisasi semacam ini. 

 Ada Jalasenatri di Angkatan Laut, PIA Ardhya Garini di Angkatan Udara, dan Bhayangkari di Kepolisian. Keberadaan organisasi istri tentu makin mengeratkan hubungan antara anggota satu dengan lainnya, termasuk di kalangan perwira. Tak heran jika Ibu Tien Suharto bisa dekat dengan istri Gatot Subroto atau jenderal-jenderal lainnya. 

 Beredar cerita miring, kedekatan antar-istri pun bisa mempengaruhi karir suami. Meski terdiri dari orang-orang di luar PKIT, Persit hingga kini mengenang Ratu Aminah Hidayat sebagai pelopor. Tiap 3 April, Hari Persit, makam Aminah selalu dikunjungi ibu-ibu pimpinan Persit. 

 Seingat Dewi, di rumahnya di Purwakarta itu beberapa ibu-ibu tentara berkumpul dan menyulam sehelai kain hijau dengan ayat-ayat Al Quran. Kain hijau itu menjadi penutup keranda pejuang yang gugur. 

 Ibu-ibu tentara binaan Aminah hampir tiap hari mengunjungi Rumah Sakit Purwakarta. Mereka membawa sabun, sikat gigi, sarung, selimut, atau makanan. Rumah sakit itu penting bagi pejuang Republik di tahun 1946-1947, ia menjadi pelengkap garis depan 

 Saat Belanda Menyerbu RI pada Bulan Puasa Aminah terlibat di Persit karena dia adalah istri Hidayat Martaatmadja, salah seorang komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Jawa Barat. 

 Namun, Dewi adalah anak tiri Hidayat—yang sepenuhnya merasa Hidayat sebagai ayah yang bersahabat. Sebelum menikahi Aminah pada 1941, menurut Harsya Bachtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi TNI AD (1989), Hidayat adalah Letnan KNIL lulusan Akademi Militer Breda Belanda. 

 Setelah Indonesia merdeka, Hidayat enggan ikut KNIL lagi. Jenderal Hidayat selama hidupnya sempat jadi Menteri Pos dan Pariwisata pada akhir era Sukarno dan Duta Besar di awal orde baru. Hidayat, yang 10 tahun lebih muda dari Aminah, adalah sosok pendiam. 

 Aminah yang pengagum Sukarno, setelah tak di Persit, pernah menjadi ketua partai veteran perang kemerdekaan, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Seperti ibunya, Dewi pun dinikahi seorang perwira yang belakangan jadi Jenderal, Rais Abin. Dewi sendiri kemudian menjadi bagian dari Persit.(sbm/pet/msh)

3 Anggota TNI yang Dicopot karena Istri Hujat Wiranto di Medsos

By On Oktober 13, 2019

Sorot Bola Mata-Tiga personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat saksi hukum dan dicopot dari jabatannya.
Para anggota ini mendapatkan hukuman disiplin karena ulah istrinya yang mengunggah konten di media sosial terkait kasus penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) wiranto.

Tidak tanggung-tanggung, suami-suami mereka dicopot dari jabatannya masing-masing ditambah penahanan selama 14 hari.

Bukan hanya itu, TNI juga melaporkan istri tiga anggotanya ke polisi terkait konten negatif terkait penusukan Wiranto yang diunggah di media sosial.

Istri Kodim Kendari

Ilustrasi.
Tiga anggota personel TNI yang mendapatkan sanksi adalah Kolonel HS yang menjabat sebagai Kodim Kendari, Sersan Dua Z, dan Peltu YNS, anggota POMAU Lanud Muljono Surabaya.

Sementara ketiga istri mereka, yakni IPDL, LZ, dan FS telah dilaporkan ke polisi karena dianggap melanggar UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dalam konferensi pers di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (11/10/2019) mengatakan pencopotan anggotanya tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 yaitu tentang disiplin militer.

Harus netral

Ilustrasi
Kepala Subdinas Penerangan Umum TNI AU Kolonel (Sus) Muhammad Yuris dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2019) menjelaskan bahwa dalam urusan politik, posisi prajurit TNI AU dan keluarganya (KBT/Keluarga Besar Tentara) harus netral.

"Oleh karena itu, KBT dilarang berkomentar, termasuk di media sosial yang berdampak pendiskreditan pemerintah maupun simbol-simbol negara. 

KBT yang kedapatan melanggar, dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku," ujar Yuris.
Hal yang sama juga dijelaskan oleh Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) XIV Hasanuddin Letnan Kolonel Maskun Nafik.(sbm/kp)

Jokowi Perintahkan Kapolri Bongkar Jaringan Penusuk Wiranto

By On Oktober 11, 2019

Jakarta,Sorot Bola Mata-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kapolri Jenderal Tito Karnavian agar mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku penyerang Menkopolhukam wiranto di Pandeglang, Banten. Dia juga meminta jaringan pelaku turut diusut.

 Perintah serupa diberikan kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan TNI.

Jokowi mengatakan hal tersebut usai menjenguk Wiranto yang tengah dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta usai ditikam.

"Saya juga tadi siang langsung perintahkan juga kepada Kapolri, kepada Ka BIN didukung oleh TNI untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terhadap pelaku dan seluruh jaringan yang terkait dengan peristiwa tadi siang," tuturnya.

Ke depannya, Jokowi mengaku bakal meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar meningkatkan pengamanan untuk pejabat tinggi negara.

"Yang paling penting jaringan ini harus dikejar dan dituntaskan, diselesaikan. Ya nanti saya sudah perkirakan kepada Kapolri untuk berikan pengamanan yang lebih baik," ujarnya.

Jokowi lalu meminta kepada seluruh masyarakat agar turut serta memerangi paham radikalisme dan terorisme.

Sebelumnya, Mabes Polri menyebut pelaku penyerangan Wiranto di Pandeglang terindikasi menganut paham radikalisme.

"Hanya dengan upaya bersama-sama, terorisme dan radikalisme bisa kita selesaikan dan berantas dari negara yang kita cintai," kata Jokowi.

 Wiranto diserang oleh orang tak dikenal di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10). Dia mengalami luka di perut bagian kiri bawah.
Wiranto sempat dibawa ke RSUD Berkah, Pandeglang, Banten. 

 Tak lama kemudian, Wiranto dibawa ke Jakarta menggunakan helikopter untuk mendapat perawatan di RSPAD Gatot Subroto.

"Saat ini Beliau masih dalam penanganan oleh tim dokter di RSPAD, dalam proses operasi," kata Jokowi.

"Dan pada kesempatan ini saya mohon doa restu seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia agar beliau segera diberikan kesembuhan, cepat kembali pulih," lanjutnya.(sbm/cnn-i)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *