HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.
 Kapolda Sumut Resmikan Perubahan Polres Deli Serdang Menjadi Polresta

By On November 28, 2019

Deli Serdang, Sorot Bola Mata-Polres Deli Serdang dikukuhkan menjadi Kepolisian Resor Kota (Polresta). Pengukuhan ini dilakukan Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto.

"Ditetapkan dengan Keputusan Kapolri Nomor Kep/886/X/2019 Tanggal 2 Oktober Tahun 2019 tentang perubahan Polres Deli Serdang menjadi Polresta," ujar Agus di alun-alun Kabupaten Deli Serdang, Kamis (28/11/2019).

Perubahan ini, menurut Agus, sudah diusulkan sejak Desember 2018. Perubahan ini disebut Agus merupakan kebutuhan dalam rangka menyesuaikan perubahan lingkungan pemerintah daerah.

Dengan naiknya status Polres Deli Serdang menjadi Polresta, jabatan Kapolres akan diduduki oleh perwira berpangkat Kombes. Jabatan Kapolresta setingkat lebih tinggi dari jabatan Kapolres yang berpangkat AKBP.
"Sesuai TR diganti, tapi beliau (Kapolres) pemantapan. Kalau pernah di sini, pemantapan di luar, mungkin saja bisa jadi Kapolres lagi," jelas Agus.

"Kemungkinan 4 desa yang masuk wilayah hukum Binjai akan kita kembalikan ke wilayah hukum Deli Serdang," imbuhnya.

Sebagai informasi, wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang diisi dengan 4 wilayah hukum, yakni Polresta Deli Serdang, Polres Binjai, Polres Belawan, dan Polrestabes Medan.(sbm/dn)

Sawit Didiskriminasi Di Eropa, Jokowi:Pakai Sendiri Saja

By On November 28, 2019

Sorot Bola Mata -Presiden Joko Widodo meminta minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO)  lebih banyak diolah untuk kepentingan dalam negeri. Hal tersebut dinilai lebih baik dibandingkan harus diekspor ke Uni Eropa yang kerap mendiskriminasi CPO dari Indonesia.
“Kenapa harus bertarung dengan Uni Eropa saat CPO kita di-banned, didiskriminasi? Kita pakai sendiri saja,” kata Jokowi dalam acara Kompas CEO 100 Forum 2019 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (28/11).

CPO dapat diolah sebagai campuran untuk Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Pemerintah saat ini mewajibkan campuran minyak sawit sebanyak 20% pada biodiesel atau B20 yang ditargetkan meningkat menjadi B30 pada tahun depan.

Jokowi juga menargetkan Indonesia bisa memproduksi B50 dan B100 di masa mendatang. “Artinya CPO kita gunakan sendiri untuk biodiesel, biofuel,” kata Jokowi.

Dengan pengolahan CPO tersebut, ia yakin harga komoditas utama Indonesia di pasar internasional ini bakal naik beberapa tahun ke depan. Hal tersebut, lanjutnya, akan menguntungkan para petani sawit di Tanah Air.

“Petani sawit kita akan menikmati harga yang baik, target kami ke sana,” kata Jokowi.

Pengolahan CPO di dalam negeri menjadi bahan bakar juga diharapkan mampu menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia karena menurunkan impor minyak. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan sepanjang Januari-Oktober defisit US$ 1,79 miliar. 

Sementara itu, BI mencatat defisit transaksi berjalan pada Kuartal III 2019 mencapai US$ 7,7 miliar atau 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto.  

Defisit perdagangan migas sering disebut sebagai salah satu biang keladi defisit perdagangan dan transaksi berjalan.

Untuk bisa menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, Jokowi juga akan meningkatkan ekspor dan mensubstitusi impor. Salah satunya, dengan program hilirisasi.

Kepala Negara pun bakal mendorong pengembangan lima destinasi wisata prioritas, yakni Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, dan Manado. 

“Kita harapkan di tahun 2020 akhir semua infrastruktur, calender of event, perbaikan produk-produk handycraft ekonomi kreatif yang akan dukung wisata baru ini selesai,” ujarnya.

Jokowi juga akan mendorong penanaman investasi asing ke dalam negeri lewat deregulasi dan debirokratisasi. Pemerintah pun akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.  

“Saya meyakini dengan transformasi ekonomi maksimal, kita bisa selesaikan dalam empat tahun namanya defisit transaksi berjalan kita,” kata Jokowi.(sbm/kt)

Dirlantas Polda Sumut Kesiapan Arus Mudik Natal dan Tahun Baru

By On November 27, 2019

Medan,Sorot Bola Mata-Direktorat Polsi Lalu Lintas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Yamin melaporkan Giat Monitoring, Analisa dan Evaluasi pelaksanaan tugas pada unit Satuan Polisi Jalan Raya (PJR )Ditlantas Polda Sumut dan melakukan cek rute trouble spot dan Black spot pada jalur wisata serta arus mudik arus kembali saat digelar ops Lilin Toba 2019 di Polda Sumut, adalah sebagai berikut.
Pada Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Pukul 08.00 Wib Dirlantas didampingi Kbo Ditlantas,Kasat PJR serta Kasubbag Renmin dan 14 personil Ditlantas Poldasu dengan menggunakan kenderaan dinas Ditlantas sebanyak 4 (empat) unit
Sejak Pukul 08.15 Wib berangkat dari rumah dinas Dirlantas menuju Mako Sat PJR Unit JMKT (Jasa Marga Kualanamu Tol) di GT. Paluh Kemiri melakukan kegiatan tersebut dan tiba pkl 09.00 Wib, melakukan pengecekan situasi dan kondisi Sat PJR Unit JMKT.
Dilokasi tersebut,melakukan pengecekan Personil (Jumlah personil dan kelengkapan perorangan),serta bangunan Mako (Status dan kondisi Bangunan),
Serta Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas ( Randis, Alkom, dll).
Selanjutnya pada Pukul 09.30 Wib berangkat dari Mako Sat PJR Unit JMKT (Jasa Marga Kualanamu Tol) di GT. Paluh Kemiri ke Mako Sat PJR unit 4 T. TINGGI dan tiba pkl 10.05 Wib, melakukan pengecekan situasi dan kondisi Sat PJR Unit 4 T. Tinggi.“Hasil pelaksanaan Mako Sat PJR unit 4 T. Tinggi dlm keadaan kosong sehubungan kekurangan personil Sat PJR.
Dan kegiatan tersebut,tetap dilaksanakan pada waktu dan hari yang sama 27 Nopember 2019 dan tepat Pukul 10.20 Wib”.
Selanjutnya Dirlantas melanjutkan ke Pos lantas Simp Beo dan tiba pkl 10.30 Wib,tetap melakukan pengecekan situasi dan kondisi Pos Lantas Simp Beo Polres T.Tinggi.
Dari hasil pantauan arus mudik Medan Tebing Tinggi,Dirlantas dalam waktu dekat ini akan menambah jumlah anggota Lalu Lintas di setiap pos Pengamanan ucapnya pada awak media ini.
Dan untuk sementara ini kita akan terus melakukan pemantauan karena Natal dan Tahun baru sudah diambang pintu.(sbm/yd)

Anggota Komisi Hukum Sindir Polisi yang Perutnya Buncit

By On November 25, 2019

Jakarta,Sorot Bola Mata-Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, menyinggung surat edaran Polri yang berisi imbauan kepala daerah. Surat itu meminta mereka melapor kepada pimpinan Polri bila ada upaya intimidasi atau intervensi polisi yang mengatasnamakan polri.
Surat Edaran itu bernomor R/2029/XI/2019 dan ditandatangani Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo tertanggal 15 November 2019.
Trimedya menyindir surat edaran itu tidak ada artinya tanpa petinggi Polri mengecek langsung ke lapangan.
"Bagus sekali suratnya Propam ini. Tapi, kalau cuma surat enggak ada gunanya, Pak Sigit. Jadi kami usulkan Pak Sigit ini ke daerah ngecek, Kapolda dan Kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin," ujar Trimedya saat rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 20 November 2019.
Trimedya kemudian berkelakar, agar semua jajaran Polri meniru perut Kapolri Jenderal Idham Azis. "Tadi di ruang pimpinan, Saudara Kapolri bilang, kata Pak Prabowo, perutnya seperti letnan satu," ujar Trimedya.(sbm/tp)

37 Pati Polri Naik Pangkat, Firli Resmi Komjen Bintang Tiga

By On November 22, 2019

Jakarta, Sorot Bola Mata-Jelang pelantikannya sebagai Ketua KPK pada Desember, Kepala Badan Pemeliharaan Kemananan (Baharkam) Polri Firli Bahuri resmi naik pangkat jadi bintang tiga alias Komisaris Jenderal pada Kamis (21/11).

Hal itu diresmikan dalam upacara kenaikan pangkat yang dihelat pukul 08.00 WIB di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Upacara ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz sebagai inspektur upacara.

Upacara itu secara keseluruhan meresmikan kenaikan pangkat 37 perwira tinggi Kepolisian RI. Firli menjadi satu-satunya perwira yang naik dari pangkat Irjen ke Komjen.

"Jadi pada hari ini ya Kapolri telah melantik kenaikan pangkat seingkat lebih tinggi di Rupatama Mabes Polri di Bareskrim," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Argo Yuwono, di lokasi.

"Dari 10 Irjen itu ada satu yang pengabdian, bapak Wakapolda Sumbar," tambah Argo.

Dalam seremoninya, upacara pengangkatan itu diwakilkan oleh empat anggoa Polri. Yakni, Kabaharkam Komjen Pol Firli, Staf Ahli Sosial dan Budaya (Sahlisosbud) Kapolri Irjen Fadil Imran, Brigjen Pol Hery Santoso (penugasan di OJK), dan Wakapolda Sumatera Barat Irjen Pol Damisnur.

Ada sebanyak 10 perwira dengan pangkat Brigjen Pol yang diangkat menjadi Irjen Pol, termasuk Damisnur, Fadil Imran, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono dan Staf Ahli Sosial dan Politik (Sahlisospol) Kapolri Irjen Pol Nico Afinta.

Sedangkan untuk kenaikan pangkat dari Kombes Pol ke Bridjen Pol ada 26 perwira, termasuk Hery Santoso dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono.

Berikut daftar lengkap nama perwira tinggi yang naik pangkat hari ini:

1. Dari Irjen Pol ke Komjen Pol:
Komjen Pol Firli Bahuri

2. Dari Brigjen Pol ke Irjen Pol:
Irjen Pol Lukman Wahyu Hariyanto
Irjen Pol Daniel Pasaribu
Irjen Pol Supratman
Irjen Pol Fiandar
Irjen Pol Sutiono
Irjen Pol Lotharia Latif
Irjen Pol Asean Bonar Sitinjak
Irjen Pol Mohammad Fadil Imran
Irjen Pol Nico Afinta
Irjen Pol Damianus

3. Dari Kombes Pol ke Brigjen Pol:
Brigjen Pol Teguh Budi Prasojo
Brigjen Pol Rochmad
Brigjen Pol Suparwoto
Brigjen Pol Berty Dame Kusuma Sinaga
Brigjen Pol Sudaryanto
Brigjen Pol Wirdhan Denny
Brigjen Pol Adi Kuntoro
Brigjen Pol Hariyanto
Brigjen Pol I Nyoman Astawa
Brigjen Pol Sumego Adie Soetojo
Brigjen Pol Kenedy
Brigjen Pol Moch Badrus
Brigjen Pol Umar Faroq
Brigjen Pol Wagiyo Raharjo
Brigjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso
Brigjen Pol Kasmudi
Brigjen Pol Pudji Prasetijanto
Brigjen Pol Marudut Hutabarat
Brigjen Pol Krisnandi
Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono
Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono
Brigjen Pol Makhruzi Rahman
Brigjen Pol Hery Santoso
Brigjen Pol Asep Safrudin
Brigjen Pol Ferdy Sambo
Brigjen Pol Komarul Zaman.(sbm/cnn-i)

Sri Mulyani Buka 202 Lowongan CPNS Kemenkeu Mulai 15 November

By On November 20, 2019

Jakarta, Sorot Bola Mata-Kementerian keuangan membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai 15 November hingga 29 November mendatang. Melalui situs resminya, Kemenkeu menyatakan terdapat 202 formasi dengan 17 jabatan CPNS yang akan dibuka.
Mengutip Antara pada Selasa (12/11),formasi terbagi dalam dua bentuk, umum sebanyak 180 dan khusus sebanyak 22. Formasi umum diperuntukkan bagi lulusan perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran sesuai dengan ketentuan persyaratan dan kualifikasi pendidikan.

Sementara formasi khusus, ditujukan untuk pelamar dengan predikat cumlaude sebanyak 12 formasi, disabilitas sebanyak lima formasi, dan Papua/Papua Barat sebanyak 5 formasi.
Secara rinci, lowongan CPNS tersebut nantinya akan ditempatkan di beberapa pos jabatan di Kementerian Keuangan. Pertama, sebanyak 41 formasi di pos eselon I di Sekretariat Jenderal.

Kedua, sebanyak 19 formasi di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) . Ketiga, sebanyak 10 formasi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
Keempat, sebanyak 50 formasi untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keenam, sebanyak 48 formasi untuk pos di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN).

Ketujuh, sebanyak 13 formasi untuk Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Kedelapan, sebanyak 10 formasi untuk pos Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kesembilan, sebanyak enam formasi untuk pos di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Kesepuluh, sebanyak tiga formasi untuk pos di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).


Dan kesebelas, sebanyak dua formasi untuk pos di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 2 formasi.
Proses seleksi CPNS Kemenkeu nantinya terdiri dari lima tahap yaitu, seleksi administrasi, masa sanggah, verifikasi berkas fisik dan kedisabilitasan, seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Pelamar dapat memilih satu lokasi tes dari enam kota penyelenggara Rekrutmen Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan.


Berikut persyaratan yang harus dipersiapkan para pelamar untuk mendaftar PNS:
1. Pas foto berlatar belakang merah format JPG. 2. Scan asli KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP. 3. Scan asli Ijazah. Bagi pelamar lulusan luar negeri ditambahkan scan penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai dari Kemendikbud.4. Scan asli Transkrip Nilai.

5. Scan asli Surat Pernyataan yang dapat diunduh pada dengan disertakan tanda tangan pelamar dan meterai Rp6.000.

6. Sertifikat Akreditasi BAN-PT yang menyatakan bahwa program studi pelamar terakreditasi dengan peringkat A dan Sertifikat Akreditasi BAN-PT yang menyatakan bahwa perguruan tinggi pelamar terakreditasi dengan peringkat A untuk pelamar formasi khusus cumlaude lulusan dalam negeri.

7. Surat Keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat satu atau dua bagi formasi khusus penyandang disabilitas.

8. KTP Bapak atau Ibu Kandung, Surat Akta Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Lahir, dan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku bagi pelamar Putra/Putri Papua/Papua Barat. 9. Sertifikat keahlian ANT-IV/ATT-IV untuk pelamar dari SMK Pelayaran.

10. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas rungu untuk pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum.(sbm/cnn-i)

Dua Terduga Teroris Ditembak Mati Tim Densus 88

By On November 16, 2019

Medan, Sorot Bola Mata-Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Agus Andrianto mengatakan, dua terduga teroris ditembak mati oleh anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror di kawasan Desa Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu, 16 Juni 2019.
Namun Agus belum merinci nama terduga teroris yang ditembak mati tersebut. "Kalau tidak salah, saya dapat informasi dua terduga teroris tadi ada baku tembak dengan Densus 88. Dua terduga teroris tewas. 
Dari pihak petugas satu tertembak," kata Agus di Medan, Sumatera Utara, Sabtu 16 November 2019.
Kedua jenazah terduga teroris, sambung Agus, langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan guna dilakukan autopsi. 
Menurutnya, ada beberapa lokasi yang sudah digeledah dan beberapa tempat juga ditemukan racikan bahan bom berdaya low explosive.
Kepala Desa Kota Datar Masni belum menjawab soal kronologis penyergapan kedua terduga teroris di wilayahnya. 
Setali tiga uang, Camat Hamparan Perak Amos Karokaro juga belum menjawab pesan singkat yang dilayangkan awak media. 
Warga Hamparan Perak bernama Bayu mengaku baru mendengar informasi kontak tembak teroris kontra Densus 88 Antiteror." Ini saya akan tanyakan ke kawan di Desa Kota Datar." katanya. 
Kecamatan Hamparan Perak berada di wilayah Deli Serdang berbatasan dengan utara Kota Medan. pernah menjelajahi sejumlah desa di Hamparan Perak. 
Desa paling ujung di Kecamatan Hamparan Perak adalah Paluh Kurau dan Kota Datar, berbatasan langsung dengan laut Selat Malaka. 
Dari kedua desa ini banyak jalan tikus ke Belawan, Kota Medan dan ke Kota Binjai, Kabupaten Langkat hingga ke Provinsi Aceh. 
Sebuah serangan teroris menggunakan senjata serbu dan pistol pernah terjadi di Hamparan Perak pada Rabu, 22 September 2010. 
Kantor Kepolisian Sektor Hamparan Perak, pada dinihari itu diserang oleh kelompok teroris. 
Pelakunya menembak empat polisi yang sedang berjaga di dalam kantor. Tiga polisi meninggal kena rentetan tembakan, sedang seorang lagi menderita luka serius.(sbm/hen-red)

Istri Pelaku Bom Bunuh Diri Ditemukan di Jalan

By On November 14, 2019

medan,Sorot Bola Mata-Polisi dan Tim Densus 88 mengamankan tiga orang terkait aksi bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Rabu (13/11) kemarin. Tiga orang tersebut yakni DA, istri pelaku Rabbial Muslim Siregar dan mertuanya.
“Kita amankan tiga orang. Penggeledahan baik di rumah pelaku sendiri, maupun di rumah mertuanya,” kata Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin, seusai upacara HUT Brimob di Markas Brimob Polda Sumut, Kamis (14/11).
Dua mertua pelaku diamankan setelah petugas mendatangi rumah mereka di Jalan Pasar II Marelan, Rabu kemarin. Sementara, istri pelaku diamankan di jalan.  
“Istri pelaku diamankan setelah kami melakukan penyisiran di seputaran rumah pelaku, namun tidak ada di rumah, dan ketika anggota melakukan penyisiran ketemu di jalan,” sambung Mardiaz.
Saat ini, ketiganya masih diamankan di Mako Brimob Polda Sumut di Jalan Wahid Hasyim Medan. 
Tim masih meminta keterangan dari mereka. Status mereka masih sebatas saksi. “Mereka diperiksa tim gabungan Densus 88, Polda Sumut dan Polrestabes Medan,” ungkapnya.
Polisi juga memburu guru mengaji Rabbial. “Identitas guru spiritual pelaku sudah kita kantongi,” sebut Mardiaz.
Keterangan DA, istri Rabbial, juga masih didalami. “Saat ini kita masih dalam pengembangan. 
Kami mohon wartawan sabar menunggu. Kita fiks kan dulu semuanya. Terkait dengan TKP, Inafis dan Labfor saat ini juga masih bekerja,” katanya
Diberitakan sebelumnya, aksi bom bunuh diri terjadi di Mapolrestabes Medan, Rabu pagi kemarin. Pelaku tewas seketika. 
Dia berhasil masuk ke halaman Polrestabes dengan berpura-pura menjadi warga yang hendak mengurus SKCK. Enam orang jadi korban luka, empat diantaranya petugas polisi.(sbm/far-mm)

Jokowi Pimpin Ziarah Nasional Hari Pahlawan di TMP Kalibata

By On November 10, 2019

Jakarta, Sorot Bola Mata-Presiden Joko Widodo atau jokowi bakal memimpin Upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Ahad, 10 November 2019. Berdasarkan dokumen Pedoman Hari Pahlawan Tahun 2019 yang dikeluarkan Kementerian Sosial, Jokowi akan bertugas sebagai Inspektur Upacara.
Upacara Ziarah Nasional berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dimulai pukul 08.00, acara ini diperkirakan diikuti oleh 3.500 orang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan hadir.
Selama lima tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi tercatat mengikuti Upacara Ziarah Nasional di berbagai tempat. Pada Hari Pahlawan 2015, Jokowi memimpin upacara di Lapangan Tugu Pahlawan Surabaya.
Sementara pada 2016 dan 2017 upacara Ziarah Nasional berlangsung di TMP Kalibata. Sedangkan pada tahun lalu Jokowi memimpin upacara di TMP Cikutra, Bandung.
Selain itu, Kementerian Sosial mengimbau agar seluruh rakyat Indonesia ikut mengheningkan cipta pada Hari Pahlawan 10 November 2019. Melalui akun media sosialnya, Kemensos mengajak masyarakat mengheningkan cipta mulai pukul 08.15, selama 60 detik.
"Mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengheningkan cipta besok pagi pukul 08.15 waktu setempat di Hari Pahlawan 10 November 2019 #HariPahlawan2019 #AkuPahlawanMasaKini," tulis akun Twitter @KemensosRI, Sabtu, 9 November 2019.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara juga mengajak masyarakat untuk ikut mengheningkan cipta. "Marilah segenap Bangsa Indonesia kita luangkan waktu besok pagi 10 November pukul 08.15 Mengheningkan cipta sejenak guna mengenang jasa para Pahlawan yang telah mendahului kita," tulis Juliari di akun Twitter @juliaribatubara.(sbm/tp)

Cerita Idham Azis, Tak Gentar Hadapi Teroris, tetapi Gemetar Usai Diberitahu Jadi Kapolri

By On November 09, 2019

JAKARTA, Sorot Bola Mata-KapolriJenderal (Pol) Idham Azis mengaku gemetar usai diberitahu ditunjuk sebagai Kapolri menggantikan Tito Karnavian.
Padahal, mantan kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri ini mengatakan dia tidak takut ketika harus menangkap terduga teroris santoso di Poso, Sulawesi Tengah.

Santoso adalah DPO teroris yang diburu tim gabungan Polri dan TNI di Poso, Sulawesi Tengah. Santoso akhirnya tewas usai baku tembak dengan aparat pada Juli 2016.

"Saya ditelepon ajudan (Presiden Joko Widodo), lalu orang pertama yang saya telepon Bapak Kapolri (Tito)," ujar Idham di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/11/2019).

Lalu, Idham bertemu langsung dengan Tito dan mengaku agak kaget setelah ditelepon Istana. Padahal dia tidak pernah sebegitu gugup saat menjalankan tugas sebagai polisi.  

"Saya bilang, saya nangkap Santoso berbulan-bulan saya tidak takut, tapi beliau (Tito) langsung tarik saya sembahyang lohor (zuhur) karena saya gemetar, saya untuk hadapi teror saya tidak gemetar, itu boleh tanya sama beliau pada hari Selasa (29/10/2019)," sambung Idham.

Ia pun mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa dirinya akan ditunjuk sebagai Kapolri menggantikan Tito Karnavian, yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Usai bertemu Tito, Idham menuju Istana menemui Presiden Jokowi. Di Istana, Presiden Jokowi bertanya kapan Idham pensiun. Mantan kapolda Metro Jaya ini menjawab akan lepas tugas pada 1 Februari 2021.

Ia pun mengaku sempat terdiam cukup lama sebelum menjawab kesediaannya menjadi Kapolri. 

"Saya tidak tahu saya mau berkata apa, siapnya pun lama sekali baru saya (bilang) siap, antara bingung atau tidak. Namanya juga sudah kartu mati. Kalau main gaple, balak kosong, ibarat seperti itu," ungkap dia.

Namun, Idham mengaku teringat dengan saran Tito bahwa penunjukan itu merupakan perintah dari pimpinan tertinggi Polri.

Maka dari itu, ia pun mengaku siap untuk melaksanakan amanah tersebut.

Diketahui, Idham Azis telah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Polri pengganti Tito Karnavian.

Tito sendiri melepaskan jabatan serta kepangkatannya di Polri lantaran mendapatkan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju.(sbm/kp)

PKB Laporkan Yahya Waloni ke Bareskrim Terkait Ujaran Kebencian

By On November 08, 2019

Jakarta, Sorot Bola Mata-Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding melaporkan Ustad yahya waloni ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) atas tuduhan ujaran kebencian, terkait ceramah yang dinilai menghina calon wakil presiden Ma'ruf Amin.
"Saya atas nama PKB melaporkan Ustad Yahya atas beberapa pernyataannya yang kita tonton di Youtube yang diduga menghina, menyebarkan kebencian dan permusuhan," ujar Karding saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Jumat, 21 September 2018.
Pernyataan yang dimaksud, kata Karding adalah isi ceramah dari Yahya yang viral di sosial media. Menurut Karding, dalam video berdurasi 10 menit itu, Yahya banyak menyinggung tokoh nasional.
Ia mencontohkan, pernyataan Yahya yang dianggap menghinda, seperti menyebtukan Megawati merupakan nenek-nenek biang kerok dari permasalahan di Indonesia. Selain itu, kata dia, singkatan TGB (Tuan Guru Bajang) diganti Yahya menjadi Tuan Guru Bajingan.
Menurut Karding, tindakan Yahya tersebut tak boleh berkembang terutama menjelang masa kampanye pemilihan presiden.

Sebab, hal itu bisa merusak suasana kampanye bahkan bisa menimbulkan perpecahan. "Karena itu saya ingin menghukum orang seperti ini," ujarnya.
Saat ditanya soal apakah pernyataan Yahya tersebut bermuatan politik, Karding menolak berkomentar. "Tidak penting bagi saya ini ada unsur politik atau tidak," ucapnya.
Dalam laporan bernomor STTL/957/XI/2018/Bareskrim ini, disebutkan barang bukti yang disertakan adalah satu buah flasdisk yang berisikan video ceramah yahya waloni.

Yahya dituduh melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).(sbm/tp)

Jadi Dewan Pengawas KPK? Ahok: Hoax! Terima Kasih

By On November 06, 2019

Jakarta,Sorot Bola Mata-Nama Basuki Tjahaja purnama atau BTP tiba-tiba diisukan bakal menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas KPK. BTP atau Ahok membantah kabar tersebut.

"Hoax," kata Ahok saat dikonfirmasi, Rabu (6/11/2019).

Meski demikian, Ahok berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengusulkan namanya untuk menjadi Dewas KPK. Dia mengaku tak bakal bisa duduk di kursi Dewas KPK karena terganjal aturan.

"Terima kasih atas perhatian dan dukungannya kepada yang mengusulkan. Aku kader PDIP. Dewan Pengawas nonpartisan," tegas Ahok.


Ahok bersama eks Ketua KPK Antasari Azhar diisukan menjadi Dewas KPK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan nama-nama Dewas KPK masih dalam penggodokan.

"Masih dalam penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada di sana (Dewan Pengawas KPK) memiliki integritas," kata Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan apakah nama Antasari dan Ahok masuk dalam bursa Dewas KPK, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).(sbm/van/gbr)

KPK Soal e-Budgeting: Jangan Sistem yang Lebih Baik dan Terbuka Dihilangkan

By On November 06, 2019

Sorot Bola Mata-Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) berkomentar soal kritikan terhadap e-budgeting yang diduga dikambinghitamkan atas angka fantastis dalam anggaran lem aibon dan pulpen untuk rencana anggaran pemerintah daerah jakarta. Menurut KPK, e-budgeting adalah cikal kemajuan dan tak sepatutnya disalahkan.
"Itu sistem yang bagus menurut KPK, dan di DKI di surabaya itu dibangun cukup lama, jadi jangan sampai sistem yang lebih baik dan terbuka itu dihilangkan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (5/11).
Terkait adanya pengawasan anggaran oleh pihak DPRD, dia mengungkapkan, hal tersebut merupakan langkah yang sudah sepatutnya. Sebab, Febri menjelaskan, salah satu tugas dan wewenang wakil rakyat adalah pengawasan yang kuat.
"Jadi kalau ada pihak DPRD yang melakukan pengawasan secara kuat itu semestinya yang harus dilakukan dan masyarakat mendapat informasi yang diperlukan," ujarnya.
Karenanya, jika sistem pengawas atau kontrol terhadap pemerintah provinsi atau daerah lemah, potensi kerawanan bocornya anggaran akan jauh berdampak lebih. Apalagi memaksakan dengan sistem manual.
"Akan ada dugaan penyimpangan yang lebih tinggi kalau kembali ke sistem manual, apalagi sistem manual kemudian ada transaksi suap antara pihak tertentu," tutup Febri.

Anies Salahkan Sistem e-Budgeting

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem warisan yang digunakan dalam perencanaan anggaran karena menilai sistemnya tidak pintar (smart).
"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).
Sistem e-budgeting itu dirancang oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013. Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur pada 2015.(sbm/mr/mer)

KPK Bantah Tak Berusaha Periksa Imam Nahrawi, Ini Buktinya...

By On November 06, 2019

JAKARTA, Sorot Bola Mata-Kuasa hukum KPK Natalia Kristanto membantah penyidik KPK tidak berinisiatif memeriksa Imam Nahrawi dalam kasus suap dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia ( Koni).
Kristanto menegaskan bahwa penyelidik KPK sudah tiga kali menyampaikan surat panggilan kepada Imam. Tepatnya sebelum keluarnya surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) pada 28 Agustus 2019.

"Hal itu tadi sudah kami bacakan (dalam sidang praperadilan), tiga kali (panggilan pemeriksaan)," ujar Kristanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Panggilan pertama, papar Kristanto, Imam hanya menjawabnya melalui Sekretaris kemenpora Gatot S. Dewa Broto.
Alasannya, Imam sedang menghadiri acara lain yang tidak dapat diganggu gugat. 

Salah satunya ialah ibadah haji di Tanah Suci.
Panggilan kedua, Kristanto menyebut, Imam kembali mangkir. 

Politikus PKB tersebut malah kembali menugaskan Gatot untuk berkomunikasi ke KPK. Gatot meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Imam.

Demikian pula panggilan ketiga. Imam tidak kunjung memenuhi panggilan untuk pemeriksaan. 

Padahal, panggilan ini sudah disesuaikan dengan kemauan Imam.

"Jadi ketika kemudian memeriksa calon tersangka di penyelidikan, ya memang tidak. Tapi kami sudah ada upaya untuk memanggil yang bersangkutan," ujar Kristanto.

"Jadi, ketika tidak diperiksanya tersangka ini bukan karena kami yang tidak memanggil yang bersangkutan atau pemohon. Tapi memang kemauan sendiri yang kemudian tidak mengindahkan panggilan dari kami, seperti itu," sambung dia.

Diberitakan, Imam Nahrawi tersandung dugaan kasus suap pengurusan proposal dana hibah KONI kepada Kemenpora pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 14,7 miliar.

Berdasarkan penyidikan di KPK, Imam diduga menerima suap melalui staf pribadinya bernama Miftahul Ulum selama rentang waktu 2014-2018.(sbm/any/kp)

Jenderal Idham Azis, Kapolri tanpa visi misi

By On November 04, 2019

Sorot Bola Mata-
Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Idham Azis menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara Jakarta, hari ini, Jumat (01/11/2019). Kapolri ke-24 itu juga mendapatkan kenaikan pangkat dari Komisaris Jenderal menjadi Jenderal.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Idham Azis menggantikan Tito Karnavian dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, di Gedung DPR pada Kamis (31/10) kemarin.
Sebelumnya, Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Idham setelah uji kelayakan Rabu (30/10). Dalam uji kelayakan itulah Idham menyampaikan visi misinya jika terpilih menjadi Kapolri.
"Berdasarkan arah kebijakan pemerintah yang menjadi acuan bagi arah kebijakan Polri, memperhatikan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden saat pelantikan, maka dalam kesempatan ini tidak ada visi dan misi yang saya ajukan," kata Idham, saat itu, seperti dikutip awak
Walau mengaku tak memiliki visi dan misi, Idham membawa 7 program prioritas yang disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan program Polri sebelumnya, serta memperhatikan sisa masa jabatan Kapolri yang tinggal 14 bulan lagi.
Idham pensiun pada Januari 2021 nanti.
"Jika diberikan kepercayaan, amanah mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolri, saya akan melakukan program penguatan Polri yang promoter menuju Indonesia maju,” kata Idham.
Polri yang promoter adalah program Jenderal Tito Karnavian saat fit and proper test calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Juni 2016. Promoter adalah singkatan dari profesional, modern, dan terpercaya.
Selalu bersama Tito
Karier Idham yang lulusan Akademi Kepolisian pada 1988 itu hampir selalu beriringan dengan Tito. Terakhir ia menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ia juga pernah menjabat Kapolda Metro Jaya, sama seperti Tito.
Saat menjabat Kapolda Metro Jaya inilah Idham dianggap berhasil menjaga situasi keamanan di Jakarta saat penyelenggaraan Asian Games 2018.
Pada Desember 2001, Idham tercatat menjadi anggota Tim Kobra untuk menangkap Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) di bawah pimpinan Tito Karnavian. Saat itu Idham bertugas di Unit Harda Polda Metro Jaya.
Idham juga terlibat melumpuhkan dalang teror bom Bali Dr. Azahari di Batu, Malang, Jawa Timur, pada 2005. Saat itu, ia melaksanakan operasi juga bersama Tito. Mereka berdua ditambah Petrus Reinhard Golose dan Rycko Amelza Dahniel mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Kapolri saat itu Jenderal Sutanto.
Idham juga terlibat dalam Operasi Camar Maleo bersama TNI untuk menangkap kelompok teroris Santoso di wilayah pegunungan Poso, Sulawesi Tengah, awal 2015.
Wakabareskrim, Irjen Antam Novambar mengatakan Idham Azis berjanji akan memberantas aksi terorisme di Indonesia setelah resmi menjabat Kapolri.
“Penanganan terorisme Kerja keras. Polres, polda, Densus, Bareskrim. Semua simultan antara Densus, polres, polda, Bareskrim,” kata Antam, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/), seperti dikutip awak media. 
Bareskrim menyatakan mendeteksi gerakan terorisme melalui media sosial jumlahnya makin banyak.
Kapolri berikutnya
Struktur pimpinan di Polri terpangkas banyak sejak Tito menjadi Kapolri. Dalam proses selama 3 tahun 3 bulan di bawah Tito, kini semua pimpinan di Polri di bawah angkatan 1987, angkatan Tito di Polri, dan di bawahnya. Sekitar 4 hingga 5 angkatan terpangkas di tengah jalan.
Karena masa kerja Kapolri Idham Aziz hanya sekitar 13 bulan lagi ia tak akan banyak membuat perubahan. Hanya meneruskan program-program Tito dan seperti janjinya dalam fit and proper test di depan DPR, dan mempersiapkan pimpinan Polri berikutnya.
Siapa Kapolri setelah Idham melepas jabatan pada Januari 2021 nanti? Siapapun nanti yang akan menjabat Kepala Bareskrim baru menggantikan kursi yang ditinggalkan Idham, patut menjadi perhatian.(sbm/btg)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *