HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.
Terkait Penyidik KPK 'Ditahan' di PTIK, Kapolri Sebut Kompleks Disterilkan untuk Kegiatan Wapres

By On Januari 31, 2020

JAKARTA,Sorot Bola Mata-KapolriJenderal Idham Azis menjelaskan informasi terkait penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikabarkan sempat 'ditahan' di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Seperti diketahui, penahanan itu terjadi terkait operasi tangkap tangan terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan korupsi Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Idham mengatakan, pada saat kejadian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memiliki kegiatan olahraga di komplek PTIK.

Ma'ruf Amin, kata Idham, memiliki kebiasaan melakukan olahraga di Markas TNI-Polri sebagai bentuk silaturahim.

"Ini sudah jadi kebiasaan bapak wapres di Mako-mako TNI-Polri dalam satu Minggu, dua kali beliau keliling, salah satu manajemen by silaturahmi yang beliau terapkan selama ini. Nah, kebetulan kami kena giliran, di PTIK," kata Idham dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Idham mengatakan, karena kompleks PTIK akan digunakan Ma'ruf Amin pada pagi hari.
Polri, kata dia, menggelar protap waskita sejak malam sehingga penyidik KPK yang berada di sekitar PTIK ikut dilakukan pemeriksaan.
Namun, Idham mengaku, tak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan terhadap penyidik KPK tersebut.

"Sesuai dengan protap kita sejak malam itu di-clear-kan di sana, sejak malam itu di-clear-kan, kalau terus ketemu misalnya beberapa penyelidik KPK, itu Polri tidak tahu prosesnya (pemeriksaan) yang ada di dalam. Itu yang saya tahu," ujarnya.


Kendati demikian, Idham mengatakan, Polri sudah berkoordinasi dengan pimpinan KPK untuk ikut membantu penyelidikan kepada tersangka kasus suap PAW anggota DPR Harun Masiku.(sbm/kp)

Ilmuwan Australia Ciptakan Virus Corona Wuhan

By On Januari 30, 2020

JAKARTA, Sorot Bola Mata-Ilmuwan Australia menciptakan virus corona Wuhan di dalam laboratorium untuk membantu pengembangan vaksin.
Langkah ini akan membantu para ilmuwan menentukan apakah vaksin di masa depan efektif, para ahli di Peter Doherty Institute for Infection and Immunity di Melbourne pada Selasa (28/1/2020) menjadi laboratorium ilmiah pertama di dunia di luar China yang menyalin virus, menurut laporan ABC, dikutip  Kamis (50/1/2020).
Mereka sekarang akan membagi eksperimennya dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Eropa, yang akan membagikannya dengan laboratorium di seluruh dunia, termasuk dari Queensland yang terlibat dalam perlombaan mengembangkan vaksin di seluruh dunia.
Tim ilmuwan menumbuhkan virus dari seorang pasien yang telah terinfeksi sejak Jumat.
Mike Catton, Wakil Direktur Doherty Institute, mengkonfirmasi hasil penggandaan virus corona Wuhan yang dikenal 2019-nVoC.
"Kami mendapatkannya," katanya.
 "Fantastis."
Mengapa penggandaan virus corona versi laboratorium penting?
Catton mengatakan penemuan itu sangat penting dan akan menjadi bagian penting untuk menunjukkan apakah vaksin berfungsi, dengan para ilmuwan dapat menguji setiap vaksin potensial terhadap versi penyakit yang ditumbuhkan di laboratorium.
Ini juga akan memungkinkan para peneliti untuk mengembangkan tes untuk mengidentifikasi orang yang mungkin terinfeksi virus, bahkan sebelum mereka menunjukkan gejala apa pun.
Saat ini di Australia, pasien dengan gejala virus corona awal menjalani pengujian di rumah sakit, dengan sampel dikirim ke Doherty Institute, satu-satunya laboratorium di Australia yang dapat menguji sampel untuk kedua kalinya dan memberikan jawaban 100 persen tentang apakah seseorang terinfeksi atau tidak.
Tapi, ini semua bisa berubah setelah penemuan hari Selasa (28/1/2020).
Pemimpin ilmuwan Doherty Institute, Julian Druce, yang berada di sana bersama Catton pada saat penemuan, menggambarkannya sebagai perkembangan yang signifikan dalam pemahaman global tentang virus, dan untuk respons terhadapnya.
"Ini akan menjadi pembalik keadaan untuk laboratorium lain di Australia," kata Druce.
Menumbuhkan virus juga akan membantu para ahli lebih memahami tentang bagaimana coronavirus bekerja.
The Doherty Institute adalah laboratorium kedua di dunia yang menyalin penyakit itu. Sebuah laboratorium di China adalah yang pertama, tetapi tidak berbagi penemuannya dengan WHO.
Namun, laboratorium yang sama merilis gambar dari urutan genetik penyakit, yang membantu para ilmuwan di Institut Doherty menggandakannya.
Druce mengatakan para ilmuwan di institut itu telah bekerja keras untuk memahami lebih banyak tentang penyakit itu, yang telah merenggut setidaknya 170 nyawa di China daratan dan menginfeksi 7.000 lebih orang di seluruh dunia.
"Sudah 10-12 jam sehari, 2:00 pagi selesai; jadi sudah cukup penuh," katanya.
"Kami telah merancang dan merencanakan latihan seperti ini selama bertahun-tahun. Inilah yang dibangun untuk Doherty Institute. Dan itulah mengapa kita bisa mendapatkan jawaban mulai Jumat hingga (Rabu) diagnosis, deteksi, pengurutan, dan isolasi."
Catton, yang juga merupakan patolog yang mengawasi di The Doherty Institute, mengatakan fasilitas ilmiah Australia siap menghadapi wabah seperti virus corona.
"Virus ini memenuhi syarat sebagai tiga dari empat, jadi itu adalah virus tingkat tiga dan itu berdasarkan pemahaman kami tentang SARS (sindrom pernafasan akut yang parah) dan MERS (sindrom pernafasan Timur Tengah), yang merupakan sepupu dekatnya," kata Catton.
"Ini berbahaya, memang membunuh beberapa orang, tetapi tidak mematikan seperti yang dilakukan virus seperti Ebola."
Tetapi, dia mengatakan diagnosa awal wabah penyakit seperti coronavirus itu penting karena memberi otoritas kesehatan di seluruh dunia kesempatan yang lebih baik untuk menahan penyebarannya, atau paling tidak, tingkat keparahannya.
"Saya masih mengatakan kita waspada tetapi tidak khawatir," kata Catton.
"Kami berbagi pandangan otoritas kesehatan nasional bahwa kemungkinan akan ada kasus di Australia. Itu tidak terjadi dengan SARS, yang merupakan virus serupa. Saya pikir itu kira-kira 150 juta kunjungan lebih banyak setiap tahun dengan Cina ke negara-negara seperti Australia daripada saat itu."
Pada tahap ini, virus corona tidak memiliki tingkat kematian setinggi SARS.
"SARS yang kita tahu memiliki tingkat kematian sekitar 10 persen. Virus Corona Wuhan ini tampaknya 3 persen, pendapat pribadi saya adalah ternyata lebih rendah dari itu," ujar Catton.
Kepala petugas medis Brendan Murphy mengatakan belum ada penularan virus Corona dari manusia ke manusia di Australia.
Mereka yang menderita penyakit virus Corona dirawat dalam isolasi dan semua pasien di Australia dalam kondisi stabil.(sbm/bis)

Hasto Kristiyanto Akui Tersangka Saeful Salah Satu Stafnya Saat Jadi Anggota DPR

By On Januari 30, 2020

Sorot Bola Mata-Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan Saeful bukanlah staf Sekjen di DPP PDIP.
Saeful sendiri adalah tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas dugaan kasus Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan eks Caleg PDIP Harun Masiku.
Ia mengatakan Saeful  menjadi staf dirinya saat Hasto masih menjadi anggota DPR pada 2009, lalu.
“Seperti yang disampaikan KPU, Saeful ini dari swasta. Ya, tapi saya mengenal juga. Karena pada tahun 2009 saya menjadi anggota DPR dia adalah staf saya. Tapi bukan staf sekjen ya,” kata Hasto.
Hasto mengungkapkan hal ini saat menghadiri acara pengukuhan DPP Partai Hanura 2019-2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.
Di hari yang sama, Hasto juga sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR tersebut.
Di depan para penyidik KPK, Hasto mengatakan tidak mengetahui prihal adanya suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDIP.
“Sama sekali tidak tahu karena partai tegaskan berulang kali melalui surat edaran tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, apalagi tindakan melanggar hukum,” ujar Hasto usai usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK.Kasus suap ini bermula ketika  Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memerintahkan tim hukum partai banteng dengan memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung pada Juni 2019.
Mereka menggugat materi Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara berkaitan dengan meninggalnya calon legislatif dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Nazaruddin Kiemas.
Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 54. Inti putusan itu, mahkamah menyerahkan suara calon legislatif yang meninggal ke partai.
Atas kemenangan gugatan tersebut, Harun diduga memberi uang ke Donny sejumlah Rp 100 juta.
PDIP kemudian menggelar rapat pleno dan terpilihlah Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Padahal, Harun berada di urutan kelima. Sedangkan urutan kedua yang berhak mewarisi kursi parlemen almarhum Nazaruddin adalah Riezky Aprilia.
KPU menggelar pleno untuk menetapkan calon legislatif terpilih periode 2019-2024 itu pada 31 Agustus.
Bukan Harun sebagaimana surat rekomendasi dari PDI Perjuangan, KPU malah menetapkan Riezky yang berhak duduk di kursi parlemen.
Tak terima dengan keputusan KPU, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung. 
Pada 23 September, partai banteng mengirim surat lagi ke KPU yang berisi mengenai penetapan calon legislatif yang meninggal merupakan kewenangan partai politik. 
“Kami tiga kali menerima surat dari PDI Perjuangan,” ujar Ketua KPU Arief Budiman.
Masih dikutip dari Majalah Tempo, PDIP diduga memerintahkan salah satu staf partai, Saeful Bahri, untuk bermanuver melobi KPU. Saeful lantas menghubungi orang kepercayaan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina Sitorus, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu.
Saeful mengirim dokumen penetapan calon legislatif dan fatwa MA. Tio kemudian meneruskan dokumen itu ke Wahyu melalui pesan WhatsApp agar membantu proses penetapan Harun. Wahyu pun membalas pesan Tio, “siap mainkan.”
Belakangan, Wahyu meminta imbalan untuk operasional sebesar Rp 900 juta. “Saeful mengatakan ke Hasto bahwa butuh Rp 1,5 miliar untuk lobi KPU,” ujar penegak hukum yang mengetahui kasus ini. Hasto juga diduga tahu ada permintaan dari Tio kepada Saeful soal uang muka untuk lobi.
Belakangan salah satu ajudan Hasto menyerahkan uang sebesar Rp 400 juta kepada Saeful lewat Donny pada 16 Desember 2019. Beberapa sumber menyebutkan uang itu diduga berasal dari Hasto.
Setelah diperiksa, Saeful menolak banyak berkomentar. “Tanya ke penyidik,” kata dia
Kemudian, Hasto pun membantah terlibat dalam perkara ini. Ia menuturkan sejumlah informasi yang mengaitkan dirinya dengan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu cs ini sebagai pembingkaian alias framing. “Dengan berita ini menunjukkan adanya berbagai kepentingan untuk membuat framing,” kata Hasto di arena Rakernas I PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020.
Sementara itu, Donny belum bisa dimintai konfirmasi. Nomor teleponnya tidak aktif. Sedangkan Wahyu, setelah diperiksa KPK, menyatakan minta maaf kepada masyarakat. “Kejadian ini murni saya pribadi tanpa melibatkan KPU,” katanya.(sbm/inp)

Ronny Sompie Dicopot, PKS: Bukti Ada Masalah di Kemenkumham

By On Januari 29, 2020

Jakarta, Sorot Bola Mata-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan pencopotan Ronny sompie dari posisi Direktur Jenderal Imigrasi menunjukkan ada persoalan di Kementerian Hukum dan HAM.
"Pencopotan Dirjen Imigrasi ini membuktikan bahwa ada masalah yang tersembunyi di Kemenkumham.

Ini harus diungkap ke publik," kata Juru bicara PKS Pipin Sopian lewat pesan singkat, Selasa, 28 Januari 2020.
Pipin pun mengkritik sikap diam yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut dia, peristiwa ini menunjukkan oligarki politik di lingkaran kekuasaan. "Intervensi oligarki politik sangat kentara dalam kasus ini," ujar dia.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie.

Yasonna mengatakan pencopotan ini terkait adanya tim independen terkait kasus Harun Masiku. Ronny tergabung dalam tim tersebut.
"Supaya tidak ada konflik kepentingan dalam tim independen itu, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi," kata Yasonna pada Selasa, 28 Januari 2020.
Yasonna menuturkan sudah menunjuk Inspektorat Jenderal Jhoni Ginting sebagai pelaksana tugas Ditjen Imigrasi.

"Saya ingin tim ini bisa bekerja independen dalam penelusuran itu, makanya saya memfungsionalkan Dirjen Imigrasi," ujar Yasonna.

Harun merupakan kader PDIP yang menjadi tersangka atas dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari lalu, keberadaan Harun tidak diketahui. 

Butuh waktu 15 hari hingga akhirnya pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi mengakui bahwa Harun Masiku, sudah berada di Indonesia.
Yasonna yang juga kader PDIP membantah jika disebut ada unsur kesengajaan ketika ia menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri sewaktu operasi penangkapan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, berlangsung pada 8 Januari lalu. Dia mengatakan tim independen tersebut dibentuk untuk menepis tuduhan dirinya berbohong soal kepulangan Harun ke Indonesia.(sbm/ntp)

Mabes Polri: Sunda Empire Diduga Langgar Pasal Penyebaran Berita Bohong

By On Januari 27, 2020

Sorot Bola Mata-Polisi telah memeriksa lima saksi terkait kasus Sunda Empire. Selain kelima saksi tersebut petugas juga meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli untuk melihat apakah kemunculan Sunda Empire masuk ranah hukum pidana.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Mabes Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, diketahui kemunculan Sunda Empire diduga masuk ranah pidana penyebaran berita bohong.
"Dugaannya ya ada sebuah bentuk kegiatan yang diduga melanggar ketentuan pidana khususnya Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang (Peraturan) Hukum Pidana terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong," ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Senin (27/1/2020).
Kendati demikian kata Asep, pihaknya masih mendalami fenomena tersebut dengan melihat keterangan daripada saksi ahli yang sudah diperiksa dan juga saksi dari Sunda Empire itu sendiri. Nantinya akan dilihat apakah itu melanggar ketentuan pidana atau tidak.
"Sehingga nanti mendapatkan kesimpulan yang komprehensif untuk kemudian bisa memutuskan tindak lanjut dari pada fenomena Sunda Empire ini," bebernya.
Sebelumnya polisi tengah menyelidiki maraknya kemunculan kerajaan-kerajaan baru di Indonesia. Salah satu yang tengah menjadi perhatian adalah Sunda Empire.
Asep mengatakan, sejauh ini Polda Jawa Barat telah memeriksa lima orang, yang sebagian merupakan saksi dan sisanya anggota Sunda Empire itu sendiri.
"Saat ini penyidik Polda Jawa Barat telah memeriksa lima orang saksi, di antaranya adalah saksi tempat dimana digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu, termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire," ujar Asep di Gedung Bareskrim Polri, Senin (27/01/2020).
Lebih lanjut dijelaskan juga saksi ahli yang dimintai keterangan. "Jadi teman-teman polisi atau penyidik tidak menilai dan memutuskan sendiri tetapi juga meminta pendapat, pandangan dan pendapat dari ahli. Ahli tersebut mulai dari ahli bahasa, ahli pidana, ahli sosiologi, dan juga ahli sejarah," ucapnya.(sbm/okz) 

KSPI Siap Tempuh Jalur Hukum Jika UU Omnibus Law Disahkan

By On Januari 26, 2020

Jakarta, Sorot Bola Mata-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan akan menempuh jalur hukum, jika rancangan undang-undang omnibus law cipta lapangan kerja disahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, draf aturan itu masih merugikan buruh khususnya di bidang pengupahan.

"Kami menempuh jalur hukum berarti nanti yudisial review ke Mahkamah Konsitusi atau kami melakukan gugatan warga negara ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, karena kami sebagai buruh dirugikan atas adanya Omnibus Law ini," kata Said Iqbal Ahad, 26 Januari 2020.

Dia ingin kluster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law itu tidak dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. "Kita minta di-drop aja. Khususnya kami mimta melakukan diskusi yang lebih panjang lagi," ujarnya.
Dia mengatakan saat ini akan terus melakukan langkah gerakan aksi mulai dari tingkat daerah ke tingkat nasional. Selain itu, langkah lobi ke DPR juga akan dilakukan.
"Melakukan lobi-lobi politik kepada DPR untuk meyakinkan DPR agar tidak membahas Omnibus Law kluster ketenagakerjaan yang merugikan buruh," kata Said.
Di lokasi yang sama, anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Soebagyo mengatakan tahap harmonisasi yang sekarang sedang dilakukan pemerintahan mengenai Omnibus Laws seharusnya melibatkan.(sbm/btp)

Kapal perang TNI AL usir kapal Penjaga Pantai China di perairan Natuna, China klaim zona ekonomi eksklusif

By On Januari 26, 2020

Sorot Bola Mata-TNI Angkatan Laut menyatakan telah mengusir kapal Penjaga Pantai China yang dituding tengah mengawal kapal-kapal ikan China di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.
Aksi tersebut, menurut Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I, Letkol Laut (P) Fajar Tri Rohadi, dilakukan kapal perang (KRI) Tjiptadi-381, pada Senin (30/12) lalu.
Menurutnya, insiden berawal ketika KRI Tjiptadi-381 di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I melaksanakan patroli sektor di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara.
Pada posisi 05 06 20 U 109 15 80 T, KRI Tjiptadi-381 mendeteksi sebuah kapal di radar pada posisi 05 14 14 U 109 22 44 T jarak 11.5 NM menuju selatan dengan kecepatan tiga knots.
"Setelah didekati pada jarak satu mil laut kontak tersebut adalah kapal China Coast Guard dengan nomor lambung 4301 (CCG 4301) yang sedang mengawal beberapa kapal ikan China melakukan aktivitas perikanan," kata Fajar kepada kantor berita Antara, Kamis (2/1).
Ditambahkan Fajar, sejumlah prajurit TNI AL kemudian berkomunikasi dan mengusir kapal-kapal ikan asal China.
"Ini juga mencegah kapal CCG 4301 untuk tidak mengawal kegiatan pencurian ikan (IUUF) karena posisinya berada di perairan ZEE Indonesia," ucap Fajar.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, kembali menegaskan penolakannya atas klaim historis China di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terletak dekat perairan Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Penolakan ini disampaikan sehari setelah Kementerian Luar Negeri China mengaku memiliki kedaulatan atas wilayah perairan di dekat Kepulauan Nansha atau Kepulauan Spratly, yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna.
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan klaim RRT atau China tidak berdasar.
"Klaim historis RRT atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982," jelas Kementerian Luar Negeri pada Rabu (01/01).

Klaim China dimentahkan pengadilan

UNCLOS merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 yang mengatur tiga batas maritim; laut teritorial, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE).
ZEE dikategorikan sebagai kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar.
Di kawasan ZEE ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada.
Hak a
Ditambahkan oleh Kementerian Luar Negeri RI bahwa klaim China atas ZEE "telah dibahas dan dimentahkan oleh Keputusan SCS Tribunal 2016."
SCS Tribunal 2016 merujuk pada keputusan sidang South China Sea atau sidang mengenai sengketa Laut China Selatan yang digelar di Den Haag pada Juli 2016 yang memutuskan bahwa China tidak mempunyai landasan hukum dalam berbagai tindakannya di Laut China Selatan, termasuk membangun pulau-pulau buatan.
Pengadilan juga memutuskan China tidak mempunyai kedaulatan atas perairan yang luas di wilayah itu. Sidang digelar atas tuntutan pemerintah Filipina yang juga mengaku mempunyai kedaulatan di Kepulauan Spratly.
Hak atas fot
Dalam jumpa keterangan pers pada Selasa (31/12) di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, mengatakan, "China mempunyai kedaulatan di Kepulauan Nansha dan mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan-perairan terkait di dekat Kepulauan Nansha."
Namun istilah yang digunakan China sebagai "relevant waters atau perairan-perairan terkait" untuk merujuk pada perairan di sekitar wilayah yang mereka klaim juga ditolak oleh Indonesia.
"Indonesia juga menolak istilah "relevant waters" yang di klaim oleh RRT karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982," tegas Kementerian Luar Negeri melalui pernyataan tertulis.

Nelayan China

Pemerintah China, melalui juru bicara Kemenlu Geng Shuang, juga kembali meneguhkan bahwa negara itu memiliki hak historis di Laut China Selatan.
"Sementara itu, China mempunyai hak historis di Laut China Selatan. Para nelayan China sudah lama terlibat dalam kegiatan perikanan di perairan-perairan terkait di dekat Kepulauan Nansha, yang selama ini legal dan absah."
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, melalui twitnya, menafikkan klaim China dan turut menegaskan posisi Indonesia bahwa "Traditional Fishing Zone itu TIDAK ADA".
Indonesia mendesak China untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaimnya di zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982.
Berdasarkan konvensi itu, Indonesia tidak memiliki overlapping claim atau klaim tumpang tindih dengan China.
Adapun di wilayah Laut China Selatan, terjadi klaim tumpang tindih antara negara-negara di Asia Tenggara yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, dan juga China serta Taiwan.
Sengketa terbaru antara Indonesia dan China ini muncul setelah Indonesia pada Senin (30/12) melayangkan nota protes dengan alasan kapal ikan China memasuki perairan Natuna.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Indonesia juga telah menangkap kapal nelayan berbendera China yang dituduh mencuri ikan di dekat kepulauan Natuna. Kapal patroli China tampak mendampingi kapal-kapal nelayan tersebut.
Akan tetapi otoritas China selalu berkeras bahwa kapal-kapal nelayan mereka beroperasi secara sah di wilayah mereka.(sbm/bbc)
Hak atas fo
Image

lambung Kapal Bocor, Kapal Pukat Apung KM. Wingston Tenggelam di Perairan Tanjung Tiram

By On Januari 25, 2020

Sorot Bola Mata-Sebuah Kapal motor berjenis Pukat Apung  bernama KM Wingston tenggelam disekitaran perairan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Sabtu,(25/1/2020)
Penyebab karamnya kapal ini adalah kebocoran pada lambung kapalnya sehingga air masuk kedalam dengan cepat dan membuat kapal tenggelam
Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Sariman S. Sitorus menjelaskan, Saat sebelum tengelam Kapal yang berpenumpang 11 orang itu (Nahkoda dan ABK) melompat Ke laut untuk menyelamatkan diri
” Namun naas, 3 dari 11 ABK tidak ditemukan sedangkan 8 org awak kapal lainnya berhasil selamat,” Jelasnya
Sariman menjelaskan, Informasi Tenggelamnya kapal tersebut pertama kali diterima Personil Rescuer Pos SAR Tanjung Balai dari Bapak Randa sebagai pemilik kapal pada Sabtu, 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib.
Koordinator pos SAR Tanjung Balai Sukro Adi, kemudian meneruskan informasi tersebut kepada Kepala Kantor SAR Medan Toto Mulyono,S.E selaku Search Mission Commander (SMC).
Mendapati informasi tersebut Toto langsung memerintahkan Personil Pos SAR Tanjung Balai untuk melakukan pencarian terhadap para awak kapal yg dinyatakan hilang dibawah pimpinan Koordinator pos SAR Tanjung Balai yg berjumlah 7 orang.
Tidak hanya itu Kapal SAR RB 301 yang siaga di Pelabuhan TPI Tanjung Balai dikerahkan untuk membantu pencarian.
” 30 menit setelah menerima informasi dan melakukan persiapan tim langsung berangkat menuju lokasi kapal tenggelam dengan membawa peralatan water rescue, dan 1 unit Kapal SAR RB 301,” Ungkapnya.(sbm/mhl)

Yenny Wahid Dampingi Prabowo Temui Menhan Malaysia

By On Januari 24, 2020

Jakarta, Sorot Bola Mata-Komisaris Independen Garuda Indonesia yenny wahif bertemu dengan menhan prabowo subianto. Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Menhan Malaysia Mat Sabu.
Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Prabowo, Kementerian Pertahanan RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/1/2020). Yenny mengaku berteman baik dengan Mat Sabu.
"Itu pertemuan dengan Menhan Malaysia, Pak Mat Sabu. Kebetulan kawan baik saya. Iya (bertemu di Kemhan), kebetulan saya kenal secara pribadi dengan Pak Mat Sabu. Beliau adalah seorang tokoh Islam di Malaysia," ujar Yenny Wahid dalam keterangannya.Mat Sabu diketahui tengah berkunjung ke Indonesia. Menurut Yenny, Mat Sabu ingin menguatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia.
"Kunjungan beliau ke Indonesia adalah dalam rangka menguatkan kerja sama pertahanan antara Indonesia-Malaysia. Terutama menghadapi tantangan regional, misalnya masalah keamanan di daerah perairan Malaysia, di mana beberapa warga negara Indonesia telah menjadi korban penculikan," ucap Yenny Wahid.
"Pertama, saya lapor tentang rencana kunjungan Menhan Malaysia ke pesantren dan ke PBNU besok. 
Kebetulan saya yang membantu memfasilitasi. Lalu kita bicara tentang masalah kebangsaan. Beliau memberi support dan banyak memberi masukan dalam mengawasi Garuda ke depannya nanti," ucap Yenny Wahid.Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu lalu mengungkap obrolannya dengan prabowo. Dia membahas beberapa hal, seperti soal kebangsaan.
"Kami bicara tentang juga tentang teknologi terbaru, juga tentang pentingnya karakter seorang pemimpin, terutama pemimpin bisnis," tutur dia.(sbm/dn)

Pegawai P3K dan PNS, Ini Perbedaan dan Persamaannya

By On Januari 23, 2020

Sorot Bola Mata- Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) merupakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki tingkatan berbeda dengan PNS. Jika honorer atau pegawai lain untuk bisa menjadi PNS harus melalui tes seleksi CPNS, sama halnya dengan P3K yang harus melakukan tes secara bersamaan dengan ketentuan yang berlaku. Tidak semua honorer bisa langsung diangkat menjadi P3K, tetap ada prosedur yang harus dilakukan dan dijalani.
PNS dan P3K memiliki sidikit perbedaan, dan menjadi sebuah ke iri-an untuk tenaga honorer yang tidak lulus tes CPNS. Karena dengan menjadi P3K tidak jauh berbeda dengan honorer biasa, hanya diberikan gaji dan tunjangan yang lebih layak dari pemerintah.
Namun sebagian pegawai honorer beranggapan bahwa perubahan honorer menjadi P3K merupakan penamaan jabatan yang diperhalus. Alasannya mereka menganggap honorer dan P3K adalah sama tidak berbeda.
P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan jabatan yang lebih tinggi dari honorer. Jika honorer diberi gaji dari pemerintah daerah, maka PPPK diberi gaji dari pemerintah pusat dan memiliki undang-undang tersendiri seperti yang terdapat dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014, yaitu P3K memiliki hak untuk memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi, sedangkan PNS memiliki 2 hak yang berbeda yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiunan.
Untuk pemberhentian pegawai, PNS diberlakukan pemberhentian dengan hormat karena meninggal dunia, pemberhentian sendiri, telah mencapai batas usia pensiun, tidak bisa melakukan tugas karena tidak cakap jasmani/rohani, dan karena kebijakan pemerintah untuk dilakukan pensiun usia dini. Ditambah dengan batasan-batasan umur pensiun yang telah ditentukan.
Sedangkan untuk P3K, yang menjadi perbedaan adalah karena habis masa perjanjian kerja dengan pemerintah. 
Masa kerja yang diberlakukan tergantung kebutuhan instansi terkait dan tidak diberikan Nomor Induk Pegawai oleh pemerintah. 
Perjanjian kerja yang dilakukan untuk satu tahun dan akan dilakukan perpanjangan jika instansi masih membutuhkan dan kualitas kinerja pegawai. Dengan kata lain, P3K merupakan PNS yang di kontrak. Namun adakah pernyataan seperti itu? Karena tunjangan dan gaji sama diberikan hanya jaminan pensiunan dan hari tua yang tidak diberikan serta waktu kerja yang tidak tetap.
Sebenarnya semua pegawai honorer, P3K atau semua orang yang ingin menjadi PNS memiliki peluang yang sama, hanya karena kemampuan, pengetahuan dan waktu belum menentukan, termasuk honorer yang gagal pada tes seleksi sebelumnya, untuk lebih memahami soal dan kondisi saat melakukan seleksi tes CPNS. 
Pemahaman materi akan mempermudah saat tes dilaksanakan dengan mempelajari materi pembelajaran yang sesuai, ditambah kondisi saat ini untuk penerimaan tes CPNS adalah dilakukan dengan menggunakan sistem Enkripsi dan Dekripsi, sedangkan untuk tahapan tes kemampuan dasar diterapkan sistem penggunaan komputer atau disebut dengan CAT CPNS.
Dengan memahami hal seperti itu, setidaknya bisa mengurangi resiko untuk kegagalan tes seleksi CPNS. Memang, banyak pegawai P3K yang tidak mau untuk mengikuti tes CPNS untuk bisa menembus seleksi tersebut. 
Namun telah menjadi keputusan pemerintah bahwa P3K harus mengikuti seleksi ulang jika ingin naik pangkat menjadi PNS, lamanya kerja kontrak yang dilakukan oleh pegawai tersebut tidak menentukan bahwa kinerjanya bisa menjadi jaminan untuk naik pangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
"Kenapa harus memaksakan diri kalau tidak memenuhi syarat PNS. PPPK kan juga mirip PNS. Bedanya di pensiun saja," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin di Kantor Staf Presiden, Jakarta beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari JPNN.
Dia mengungkapkan, nilai gaji serta tunjangan PPPK setara PNS. Bisa mendapatkan gaji ke-13, THR, tunjangan kinerja, dan lainnya. Yang membedakan hanya pensiun.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menambahkan, karena kesejahteraannya setara makanya rekrutmennya ketat seperti CPNS. Mulai dari usulan kebutuhan PPPK dari instansi, kemudian penetapan formasi, tes seleksi kompetensi dasar dan bidang, dan lainnya.
"PNS dan PPPK kan sama. Cuma PNS itu menduduki jabatan struktural. PPPK jabatan fungsional. PNS dapat pensiun, PPPK tidak. Cuma untuk pensiun kan bisa dibahas dengan BPJS Ketenagakerjaan," terangnya.(sbm/fox)

Yuk Cek Hiburan yang Pemprov DKI siapkan untuk perayaan imlek 2571

By On Januari 23, 2020

Jakarta, Sorot Bola Mata-Menyambut Tahun Baru Imlek 2571, Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Pendidikan Mental dan Spiritual kembali menggunakan ruang publik untuk menghadirkan acara- acara menarik bagi seluruh warga Jakarta mulai dari atraksi Barongsai hingga kuliner khas Pecinan.

Misalnya pada hari ini Kamis (23/1) hingga Jumat (24/1), atraksi Barongsai disertai pertunjukan Gambang Kromong dan Tanjidor khas Betawi direncanakan akan menghibur warga Ibu Kota di jam pulang kantor yaitu 17.00- 19.00 WIB di dua lokasi yaitu di depan Hotel Grand Hyatt (dekat Bundaran HI) dan Taman Dukuh Atas.

Pertunjukan barongsai juga akan ditampilkan di hari Perayaan Imlek tepatnya Sabtu (25/1) di Thamrin 10 yang merupakan 'melting pot' baru yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.

Hingga Minggu (26/1) pertunjukan Barongsai masih dapat disaksikan masyarakat Jakarta khususnya lewat acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau umum dikenal sebagai 'Car Free Day'.

Selain itu, ditanggal yang sama Thamrin 10 juga akan menampilkan pertunjukan wayang potehi yang merupakan hiburan khas dari Negeri Tirai Bambu.

Untuk kuliner, Thamrin 10 menyediakan pilihan yang beragam dengan tema 'Chinese Food Festival' dengan durasi yang cukup lama yaitu mulai tanggal 15 Januari hingga 5 Februari 2020.

Pesta kuliner ala Pecinan di Thamrin 10 pun terus berlanjut dengan konsep 'Festival Bakmi' di tanggal 3 Februari- 9 Februari 2020.

Sebagai puncak acara perayaan imlek, Pemprov DKI juga menyiapkan perayaan Cap Go Meh di tiga titik 'Little Chinese Town' di Jakarta yaitu Petak Sembilan Glodok, Jakarta Barat; Jatinegara, Jakarta Timur; dan Kampung Duri, Jakarta Barat.

Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta Hendra Hidayat mengatakan keseluruhan rangkaian acara dilakukan agar masyarakat yang tidak merayakan imlek pun dapat menikmati pertunjukan- pertunjukan khas menyambut Tahun Baru Cina.

"Karena memang kita semangatnya itu, pertama kesetaraan kemudian kebersamaan dan persaudaraan," kata Hendra menjelaskan konsep Perayaan Imlek yang akan dirayakan di Ruang Publik Jakarta, Rabu (22/1).(sbm/ant)

Polisi Kembali Sita Rp4,1 Miliar Aset MeMiles

By On Januari 21, 2020

SURABAYA, Sorot Bola Mata-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur kembali menyita uang aset investasi "MeMiles" sebesar Rp4,1 miliar yang didapat dari tiga rekening berbeda milik dua tersangka yakni Direktur PT Kam and Kam Kamal Tarachan dan motivator Martini Luisa.
"Ketiga rekening ini terkait dengan dua tersangka yang ada," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jatim di Surabaya, Selasa (21/1/2020).
Polisi menduga uang tersebut akan diselewengkan oleh Direktur PT Kam and Kam, sebab dalam temuannya tidak disimpan di rekening perusahaan, namun pribadi.
"Ini sudah ada pengalihan rekening inti perusahaan PT Kam and Kam. Bahkan juga keluar dari jalurnya, maka kami lakukan penyelamatan terkait aset tersebut," ucapnya.
Dengan adanya penyitaan uang itu maka maka total aset yang disita Polda Jatim saat ini menjadi Rp128 miliar dari Rp761 miliar omzet secara keseluruhan.
"Aset awal yang disita Rp122 miliar, kemudian bertambah Rp2 miliar. Saat ini Rp4,1 miliar dari tiga rekening," kata perwira dengan tiga melati di pundak tersebut.
Ke depan, kata dia, penyidik masih terus menelusuri rekening yang sudah disita karena total terdapat tujuh rekening.
"Ini tiga rekening yang sudah dilakukan penyelamatan aset sehingga masih ada empat lagi," tutur mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat tersebut.(sbm/bs)

Begini Rencana Aksi PUPR dan Pemprov Jabar Atasi Banjir

By On Januari 19, 2020

Sorot Bola Mata-Kementerian pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) dan Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengadakan Rapat Koordinasi membahas Rencana Aksi Penanggulangan Bencana banjir di Jabar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, dalam rakor tentang banjir yang terjadi pada Januari 2020, ada sembilan kabupaten dan kota di Jawa Barat ini yang mengalami banjir.
Misalnya Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.
Dalam rakor bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah bupati/wali kota, kepala dinas dan perwakilan pusat menemukan bahwa jika Terowongan Nanjung di Curug Jompong beroperasi, banjir di cekungan Bandung seperti daerah Dayeuhkolot tidak berlangsung lama, bahkan nyaris tidak terdengar adanya banjir.
“Untuk banjir Citarum, kami ingin sampaikan dengan hujan paling besar pada 17 Desember (2019) banjir tidak berkepanjangan di Dayeuhkolot, karena beroperasinya Terowongan Nanjung berfungsi untuk memperlancar aliran Sungai Citarum ke hilir,” ujar Basuki dikutip dari siaran pers, Sabtu (18/1/2020).
Lebih lanjut, untuk mengurangi banjir di cekungan Bandung secara signifikan, Kementerian PUPR melalui Balai  Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum tengah menyelesaikan sodetan Cisangkuy yang bisa mengalirkan 80 persen air dari sungai Cisangkuy langsung ke Citarum.
Menteri Basuki berharap, April 2020 proyek sodetan Cisangkuy ini bisa selesai sehingga banjir di Dayeuhkolot dan sekitarnya bisa dikendalikan secara optimal.
Dengan demikian dia berharap pada 2020 ini banjir di cekungan Bandung bisa dikendalikan dan lebih baik. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memfokuskan ke hilir, seperti Karawang, Muara Gembong, Cilamaya yang tahun ini juga terkena banjir besar.
“Kita akan bangun Bendungan Cibeet dan Cijuray yang ditargetkan bisa terealisasi mulai tahun depan dan pembangunan bendungan diharapkan selesai paling lambat 2024,” terangnya.
Basuki beralasan, strategi ini dikarenakan Bendungan Cibeet yang ada di Kabupaten Bogor berfungsi untuk mengendalikan banjir di Karawang dan Bekasi, sehingga penduduk ingin ada bendungan sendiri di Cijuray untuk irigasi di Kabupaten Bogor.
“Kita pastikan itu (Bendungan Cibeet dan Cijuray) dibangun dua-duanya kalau diperlukan rakyat, tidak perlu mana yang duluan,” tambahnya.
Sementara, untuk Bendungan Sukamahi dan Ciawi yang akan berfungsi sebagai pengendali banjir di Jakarta, Basuki berharap bendungan tersebut bisa beroperasi di akhir 2020. 
Adapun pembebasan lahan untuk kedua bendungan tersebut sudah mencapai 98 persen, sementara progres pembangunan sendiri mendekati 50 persen.(sbm/bs)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *