HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Hasto Kristiyanto Akui Tersangka Saeful Salah Satu Stafnya Saat Jadi Anggota DPR

Sorot Bola Mata-Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan Saeful bukanlah staf Sekjen di DPP PDIP.
Saeful sendiri adalah tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas dugaan kasus Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan eks Caleg PDIP Harun Masiku.
Ia mengatakan Saeful  menjadi staf dirinya saat Hasto masih menjadi anggota DPR pada 2009, lalu.
“Seperti yang disampaikan KPU, Saeful ini dari swasta. Ya, tapi saya mengenal juga. Karena pada tahun 2009 saya menjadi anggota DPR dia adalah staf saya. Tapi bukan staf sekjen ya,” kata Hasto.
Hasto mengungkapkan hal ini saat menghadiri acara pengukuhan DPP Partai Hanura 2019-2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.
Di hari yang sama, Hasto juga sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR tersebut.
Di depan para penyidik KPK, Hasto mengatakan tidak mengetahui prihal adanya suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDIP.
“Sama sekali tidak tahu karena partai tegaskan berulang kali melalui surat edaran tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, apalagi tindakan melanggar hukum,” ujar Hasto usai usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK.Kasus suap ini bermula ketika  Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memerintahkan tim hukum partai banteng dengan memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung pada Juni 2019.
Mereka menggugat materi Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara berkaitan dengan meninggalnya calon legislatif dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Nazaruddin Kiemas.
Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 54. Inti putusan itu, mahkamah menyerahkan suara calon legislatif yang meninggal ke partai.
Atas kemenangan gugatan tersebut, Harun diduga memberi uang ke Donny sejumlah Rp 100 juta.
PDIP kemudian menggelar rapat pleno dan terpilihlah Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Padahal, Harun berada di urutan kelima. Sedangkan urutan kedua yang berhak mewarisi kursi parlemen almarhum Nazaruddin adalah Riezky Aprilia.
KPU menggelar pleno untuk menetapkan calon legislatif terpilih periode 2019-2024 itu pada 31 Agustus.
Bukan Harun sebagaimana surat rekomendasi dari PDI Perjuangan, KPU malah menetapkan Riezky yang berhak duduk di kursi parlemen.
Tak terima dengan keputusan KPU, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung. 
Pada 23 September, partai banteng mengirim surat lagi ke KPU yang berisi mengenai penetapan calon legislatif yang meninggal merupakan kewenangan partai politik. 
“Kami tiga kali menerima surat dari PDI Perjuangan,” ujar Ketua KPU Arief Budiman.
Masih dikutip dari Majalah Tempo, PDIP diduga memerintahkan salah satu staf partai, Saeful Bahri, untuk bermanuver melobi KPU. Saeful lantas menghubungi orang kepercayaan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina Sitorus, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu.
Saeful mengirim dokumen penetapan calon legislatif dan fatwa MA. Tio kemudian meneruskan dokumen itu ke Wahyu melalui pesan WhatsApp agar membantu proses penetapan Harun. Wahyu pun membalas pesan Tio, “siap mainkan.”
Belakangan, Wahyu meminta imbalan untuk operasional sebesar Rp 900 juta. “Saeful mengatakan ke Hasto bahwa butuh Rp 1,5 miliar untuk lobi KPU,” ujar penegak hukum yang mengetahui kasus ini. Hasto juga diduga tahu ada permintaan dari Tio kepada Saeful soal uang muka untuk lobi.
Belakangan salah satu ajudan Hasto menyerahkan uang sebesar Rp 400 juta kepada Saeful lewat Donny pada 16 Desember 2019. Beberapa sumber menyebutkan uang itu diduga berasal dari Hasto.
Setelah diperiksa, Saeful menolak banyak berkomentar. “Tanya ke penyidik,” kata dia
Kemudian, Hasto pun membantah terlibat dalam perkara ini. Ia menuturkan sejumlah informasi yang mengaitkan dirinya dengan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu cs ini sebagai pembingkaian alias framing. “Dengan berita ini menunjukkan adanya berbagai kepentingan untuk membuat framing,” kata Hasto di arena Rakernas I PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020.
Sementara itu, Donny belum bisa dimintai konfirmasi. Nomor teleponnya tidak aktif. Sedangkan Wahyu, setelah diperiksa KPK, menyatakan minta maaf kepada masyarakat. “Kejadian ini murni saya pribadi tanpa melibatkan KPU,” katanya.(sbm/inp)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *